Penghargaan dan Hukuman


Jakarta-Jurnal Nasional

Saat penerimaan rapor, murid yang menjadi juara kelas biasanya mendapat piagam penghargaan dari sekolah dan hadiah dari orang tuanya. Sementara murid yang tinggal kelas, harus merugi satu tahun dan biasanya dimarahi orang tuanya.

Selalu ada konsep penghargaan dan hukuman dalam mengukur prestasi. Begitu pun dengan kinerja seseorang. Penghargaan dan hukuman diberikan untuk memotivasi seseorang.

Sayangnya, konsep ini tidak diterapkan dengan tegas di lembaga negara kita. Bahkan, dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban pun, hukumannya hanya sebatas pengumuman di koran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Akip harus dibuat oleh setiap lembaga negara dan diserahkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN). Tenggat waktunya, setiap 31 Maret.

“Kalau mereka tidak membuat laporan Akip, paling-paling hanya kami umumkan di koran saja,” kata Ronald A. Annas, penilai dari Deputi Akuntabilitas, kementerian PAN.

Sedang untuk penghargaan, Kementerian PAN mengeluarkan sertifikat bagi mereka yang menyerahkan Laporan Akip tepat waktu.

“Saya rasa sertifikat ini nilai prestisenya cukup besar, apalagi untuk pemerintah daerah atau provinsi. “Meski saya akui kalau sebagian besar isi laporan Akip hanyalah formalitas saja,” ujar Ronald.

Adanya penghargaan terhadap kinerja karyawan mutlak diperlukan. Jika tidak, nantinya mereka akan terdemotivasi. Demikian menurut Yono Reksoprodjo, konsultan strategi perusahaan.

“Kalau untuk perusahaan swasta penghargaannya bisa berupa bonus. Tapi untuk pegawai negeri bagaimana? Takutnya, mereka sudah bekrja dengan giat, kinerja bagus, tapi penghasilan tetap sama dengan teman yang malas-malasan,” urai Yono yang juga pernah menjadi ketua panitia akreditasi Y2K di Badan Standarisasi Nasional.

Ronald menambahkan adanya contoh niat pemberian penghargaan. Yaitu dengan melihat Pemerintah Provinsi Gorontalo. Mereka memberkan apa yang dinamakan tunjangan kinerja hingga ke tingkat individu. Sayangnya, ukuran yang digunakan juga belum tepat.

Meski demikian, ia melihatnya sebagai pintu masuk untuk penilaian kinerja. “Yang penting terus dilakukan perbaikan. Dipikirkan ukurannya, hingga ketemu yang paling tepat.”
Sedangkan menurut Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pertahanan Marsekal Muda Koesnadi Kardi, pegawai pemerintah harus diberi motivasi untuk berprestasi secara individual. ”Harus tertanam di hati mereka untuk bekerja keras.”

Sistem award menurutnya tidak baik karena seringkali dimanipulasi. Misalnya dengan membayar sejumlah uang ke panitia. Yang paling tepat menurutnya adalah dengan memberikan kesempatan bersekolah atau promosi jabatan.

Menurut Ronald, yang paling tepat untuk instansi pemerntah adalah diterapkannya performance budgeting. Dengan kata lain, suatu lembaga tak akan memperoleh anggaran di tahun berikutnya kalau mereka tak bisa menunjukkan kinerja mereka di tahun sebelumnya.

”Tapi rasanya kita masih jauh ke arah sana,” keluhnya.

Sedang menurut Yono prinsip dasar kinerja adalah bagaiamana setiap bagian menyadari bahwa mereka sama. Semua kompetisi yang mereka lakukan ujung-ujungnya ke kepuasan pelanggan.

”Untuk lembaga negara, ujung-ujungnya tentu saja demi dan untuk masyarakat,” tegas Yono.

(Ika Karlina Idris)