Perlukah Pemotongan Subsidi Busway?

Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta akan memotong subsidi dana Busway. Diperlukan Audit sebelum mengambil keputusan tersebut.

Jakarta-Jurnal Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta akan mengurangi dana operasional busway sebesar Rp 31 Miliar.
Sebelumnya, dalam laporan hasil pembahasan Komisi D DPRD DKI terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD DKI 2006 disebutkan perlu ada pengurangan anggaran sebesar Rp 100 miliar dari Rp 230 miliar anggaran operasional TransJakarta. Sehingga, pada APBD-P 2006, dana operasional tinggal Rp 130 miliar.

Adanya pemotongan sepertiga dari jumlah yang direncanakan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi D Muhayar karena sudah tidak bisa dikurangi lagi.

Pemangkasan anggaran perlu dilakukan mengingat penerimaan dari pengoperasian bus Transjakarta Koridor I, II, dan II hanya akan tercapai Rp 100 miliar dari Rp 200 miliar yang ditargetkan untuk pendapatan daerah.
Perbedaan itu dinilai terlalu mencolok dalam realisasi penerimaan. Karena itu, harus dievaluasi dalam rangka optimalisasi anggaran.

Komisi D DPRD DKI Jakarta juga menyatakan bahwa pihaknya akan meminta detail pembiayaan Badan Pengelola Trans Jakarta.

"kami ingin tahu yang lebih jelas. Misalkan sebulan butuh berapa biayanya dan untuk apa saja. Bila berbentuk rekapitulasi seperti ini bagaimana bisa jelas," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto.

Dijelaskannya pihak BP TransJakarta pada 2005 pernah menyatakan pendapatan (recovery-red) bila dibandingkan dengan besarnya biaya subsidi bisa mencapai 97 persen.

"Misalnya bila kita beri Rp100 miliar maka penerimaannya yang dijanjikan Rp97 miliar. Ketika kita alokasikan Rp230 miliar mereka menjanjikan Rp215 miliar, tapi bila sekarang penerimaan diperkirakan tidak mencapai itu ya lucu kalau tetap minta Rp230 miliar," katanya.

Sayogo juga menyatakan perlu dicari apakah ada kebocoran baik dari penerimaan maupun pengeluaran yang menyebabkan kemungkinan tidak tercapainya target. Ia menjelaskan bila ternyata ada kebococaran dan DPRD tetap menyetujui dana rakyat sebesar Rp230 miliar untuk subsidi, sulit bila nantinya harus mempertanggung jawabkan pada rakyat.

"Itu baru tiga koridor, saya tidak bisa membayangkan bila koridor empat hingga tujuh nanti sudah beroperasi, ruginya bisa berapa ratus miliar," tegasnya.

Menurut DPRD, target penerimaan hanya akan terealisasi separuhnya, sekitar Rp 100 miliar, jika dilakukan pemotongan biaya operasional.

Adapun perincian pengurangan biaya tersebut yaitu sebesar Rp 17 miliar diambil dari anggaran pembayaran feeder, belanja pegawai, dan belanja modal. Sedang sisanya, sebesar Rp 14 miliar berasal dari pengajuan efisiensi yang pernah diajukan Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta ke Badan Pembangunan Daerah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan bila DPRD tetap mengurangi subsidi, maka pilihan terakhir yang dilakukan adalah menaikkan tiket busway.

"Kalau subsidi ditarik ya terpaksa menaikkan tiket, padahal sebenarnya kita mengindari hal tersebut dengan memberikan subsidi selama ini. Semua penumpang kita beri subsidi Rp150 per penumpang," kata Sutiyoso.

Namun, ia juga mengaku belum mengetahui berapa kenaikan tarif nantinya.
Menganai adanya pencabutan subsidi ini, Ketua Dewan ransportasi Kota DKI Jakarta Sutanto Soehodo mengatakan bahwa DPRD perlu mengadakn audit lebih dulu.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemotongan subsidi tersebut sudah tepat? Kalaupun ada pemotongan subsidi, berapa jumlahnya? Yang paling penting, adalah kepentingan masyarakat,” ujar Sutanto saat dihubungi Jurnal Nasional.

Kalau mau, tambah Sutanto, harusnya DPRD adakan audit terlebih dulu ke semua operator busway yang ada. Kalau perlu, bentuk sebuah tim independen untuk menilai apakah subsidi lebih baik dicabut atau tidak.
Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya, busway adalah proyek untung.

Subsidi yang dibayar itu hitungannya per orang per kilo meter. Jadi, kalau dalam satu kali angkut busnya tidak penuh, akan tetap memberi keuntungan karena ada subsidi. Makanya, pihak pengelola harus memikirkan bagaimana cara untuk melayani dengan baik.

Ia berkata,”Kalau armada masih kurang kan berarti subsidi terbuang percuma. Hal ini yang harus kita perhatikan.”

Jika memang ada pemotongan subsidi busway, tentunya akan berdampak pada masyarakat. Karena harus ada keseusaian antara biaya operasional dengan pemasukan.

Bagaimanapun juga, busway harus tetap berjalan. Kalau biaya operasional tinggi tapi pemasukan rendah, nantinya akan jadi kolaps. Karenanya, semua usaha tersebut harus dipelajari lebih dulu.
Sutanto juga mengingatkan DPRD dan Pemda DKI tentang nilai strategis yang dimiliki busway.

”Busway itu kan modal yang baru pertama kali diperkenalkan pada masyarakat. Keberadaannya untuk membuktikan pada publik bahwa ternyata sarana transportasi umum lebih baik dari pada kendaraan pribadi,” urai Sutanto.

Busway digunakan masyarakat karena terkenal aman, nyaman, dan lebih murah dari bus Patas AC. Lagipula, selama ini masyarakat lebih senang naik kendaraan pribadi daripada naik transportasi publik.

”Nah, keinginan masyarakat untuk berubah itu sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang,” tegasnya. (IKA KARLINA IDRIS)