Menyoal Peran BUMN dalam Pemberdayaan MasyarakatJakarta

Kamis, 26 April 2007

SEJATINYA kemiskinan yang terjadi di Indonesia bisa dikurangi dengan pemberdayaan masyarakat. Peran ini tak hanya diambil oleh lembaga swadaya masyarakat, tapi juga dapat dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Salah satu caranya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).Khusus BUMN, CSR dilakukan melalui Program Kemitraan Bina ingkungan (PKBL).

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan tujuan BUMN tak hanya mencari keuntungan tapi juga memberi bantuan dan bimbingan kepada masyarakat. Adapun program PBKL ditujukan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan BUMN itu berada.

"Kami menganggap program ini penting. Bagaimanapun kelangsungan usaha BUMN tergantung pada disparitas antara perusahaan dengan masyarakat. Kalau ingin perusahaan tidak terganggu, maka disparitas itu harus dikurangi," urai Menteri Negara BUMN, Sugiharto, Selasa (24/4), usai memberikan paparan dalam konferensi CSR Indonesia 2007 di Jakarta.

Menurut Sugiharto, dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236 tahun 2003 telah diatur setiap BUMN harus menyisihkan laba yang mereka dapatkan untuk PBKL. Jumlah yang harus disisihkan untuk Program Kemitraan sekitar 1-3 persen dari laba bersih dan maksimal 3 persen untuk Program Bina Lingkungan.

Pada Program Kemitraan, dana disalurkan dalam tiga bentuk. Pertama, dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja atau pembelian alat produksi. Kedua, dalam bentuk pinjaman khusus untuk membiayai kegiatan usaha atau meningkatkan penjualan. Ketiga, dana berbentuk hibah yang digunakan untuk pembinaan dan pelatihan mitra.

"Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1989. Sepanjang sejarah, BUMN sudah menyalurkan Rp3,796 triliun kepada sekitar 427 ribu mitra binaan," kata Sugiharto.

Tahun lalu saja, 20 ribu unit usaha telah mendapatkan bantuan modal kerja melalui program ini. Jumlah dananya sebesar Rp456,9 miliar.

"Jumlah itu akan terus meningkat karena keuntungan BUMN juga meningkat tajam," tegas Sugiharto.

Distribusi dana tersebut sebanyak 33,4 persen di sektor perdagangan, 20,2 persen di sektor industri, 19,5 persen untuk sektor jasa, 6,4 persen untuk sektor pertanian, 6,1 persen untuk sektor perikanan dan peternakan, serta sisanya untuk sektor lain.

"Memang yang paling besar disalurkan ke sektor perdagangan dan industri karena bidang ini yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan," terang Sugiharto.

Ia mengakui tingkat pengembalian non-performing loan (NPL) dana tersebut berada di atas rata-rata nasional untuk pinjaman perusahaan kecil dan mikro.

"NPL-nya sekitar 15 persen. Sebagian besar mitra kita kan tidak bankable. Karena itu tingkat resikonya juga lebih tinggi. Tingkat bunga untuk PKBL juga sangat rendah sekitar 6-10 persen. Tapi akan kami turunkan lagi seiring turunkan BI rate (suku bungan Bank Indonesia)"Sugiharto menjelaskan, hambatan yang terjadi untuk pengembalian kredit, disebabkan oleh tiga hal.

Pertama, adanya persepsi dana PKBL dana pemerintah. Kedua, adanya aturan yang kurang tegas untuk PKBL sebab BUMN juga dibebankan fungsi mencari profit. Ketiga, adanya bencana alam, seperti yang terjadi di Aceh dan Yogyakarta.

"Saat terjadi gempa di Yogya, banyak pengrajin yang kena. Karena itu kami harus tahu diri juga, apakah dana itu direstrukturisasi atau di lay off. Saya kira kedua kemungkinan itu dimungkinkan," paparnya.

Pada Program Bina Lingkungan, Sugiharto berencana melakukan ekspansi penyaluran dana. Saat ini, bentuk bantuan masih sebatas bantuan korban bencana alam, pembangunana fasilitas pendidikan dan pelatihan masyarakat, fasilitas kesehatan dan sarana umum, serta beasiswa bagi masyarakat tak mampu di sekitar wilayah BUMN.

"Nantinya, akan kami perluas, seperti pembangunan sarana olahraga atau yang lainnya," ujar Sugiharto.

Realisasi penyaluran dana PKBL sepanjang 2006 sebesar Rp723,724 miliar. Rinciannya, sebesar Rp78,58 miliar untuk korban bencana alam, Rp237,803 miliar untuk pendidikan dan pelatihan masyarakat, Rp210 miliar untuk sarana umum, Rp118 miliar untuk sarana ibadah, Rp69 miliar untuk peningkatan kesehatan, dan Rp9 miliar untuk bidang lain.

Saat ini, katanya, Kementerian BUMN sedang menyusun aturan dana Program Bina Lingkungan agar tidak tumpang tindih.

"Jumlahnya maksimal 30 persen dari dana Program Bina Lingkungan. Dana itu nantinya bisa kita salurkan jika ada bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau bahkan luapan lumpur. Kalau sudah sentralisasi, bisa dibuat semacam posko-posko BUMN di lokasi bencama itu,"

Terkait hal itu, Ketua Yayasan Bina Swadaya, Bambang Ismawan menanggapi positif pelaksanaan CSR oleh BUMN. Hanya saja terkadang apa yang mereka lakukan tak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan akibat beroperasinya perusahaan itu.

"Supaya wajah mereka dalam memperlakukan lingkungan tidak buruk, maka dirias dengan CSR," katanya.

Seharusnya, kata dia, CSR tak hanya sebatas kegiatan Public Realtion (PR) tapi sudah menjadi panggilan etik suatu perusahaan. Kalau memang suatu perusahaan bersikap profesional, seharusnya mereka peduli dengan lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun sosial.

Menurut Humas PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Asri Al Jufri, pihaknya sering membantu pelaksanaan program CSR perusahaan tambang, seperti Prima Coal, Newmont, hingga PT Pertamina.

Sebenarnya, jika melihat dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan, nilainya tidak sebanding. "Bagaimanapun kerusakan lingkungan itu kan tidak ternilai. Namun, paling tidak sudah ada perubahan pola dalam program CSR yang mereka kerjakan," ujarnya.

Dulu, perusahaan pertambangan lebih sering melakukan CSR dalam bentuk pemberian uang tunai kepada masyarakat sekitar. Hal itu, kata Asri, bisa membawa dampak yang kurang baik karena ada kemungkinan pembagian yang tidak merata.

"Mereka mau gampangnya saja, ingin yang bersifat seremonial, dihadiri bupati dan diliput media massa. Padahal masyarakat butuh diberdayakan," tegas Asri.

Saat ini, beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PNM sudah memikirkan kepentingan jangka panjang masyarakat di sekitar perusahaan. Salah satunya dengan membuat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti koperasi. Di wadah tersebut, masyarakat tak hanya diberi pinjaman modal tapi juga dilakukan pemberdayaan.

"Ada mitra PNM di Kalimantan yang melakukan pelatihan penanaman pada masyarakat sekitar tambang. Mereka bahkan didatangkan ke Bandung untuk pelatihan itu. Nantinya, mereka juga mendapat bantuan permodalan," terang Asri.

Sementara Humas PT Pertamina Toharso menambahkan, pihaknya menghitung tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

"Sifat pertambangan yang dilakukan Pertamina berbeda dengan pertambangan lain. Selama 50 tahun kami beroperasi, Pertamina selalu memperhatikan masalah lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya," ujarnya membela.

Dia mencontohkan, di daerah Balongan pihaknya menyediakan tanah di sekitar kilang minyak untuk digarap masyarakat. "Bahkan kami memberi bantuan permodalan dan pemasaran. Hal yang kurang lebih sama juga kami lakukan di daerah lain," imbuhnya.

Contoh lain, Pertamina juga turut menanami kembali hutan bakau yang ada di wilayah Jakarta Utara. Selain itu, saat pipa Pertamina meledak di Porong, pihaknya juga memberi bantuan beasiswa mulai TK hingga perguruan tinggi pada 23 anak.(Ika)

9 Pertanyaan buat Sofyan Djalil

Jakarta Jurnal Nasional
Senin, 14 Mei 2007

PENGUNJUNG kantin yang ada di lobi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendadak riuh. Pasalnya, "bos baru" di kantor tersebut tanpa sungkan memutuskan untuk makan siang di sana.

Beberapa orang bahkan terlihat mengabadikan momen itu dengan kamera yang ada di telepon seluler mereka. "Jarang-jarang ngeliat menteri ngantri buat beli makanan prasmanan," ujar salah seorang pengunjung kantin.

Rupanya, tak hanya mereka yang mendapat kejutan siang itu. Sesaat sebelumnya, Sofyan A Djalil juga menawarkan diri untuk menjadi khatib salat Jumat di mesjid kompleks gedung Kementrian BUMN.

Saat dimintai komentarnya oleh wartawan karena menjadi khatib dadakan, ia pun menanggapinya sambil berkelakar. "Kompetensi utama saya sebenarnya di sini, memberi khotbah. Kalau jadi menteri sebenarnya hanya hobi saja, hahaha..., " kata lelaki kelahiran Perlak, Nanggroe Aceh Darussalam, 53 tahun lalu itu.

Sofyan yang juga mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu juga mengaku sudah terbiasa menjadi khatib di kantor lamanya. "Pokoknya kalau tidak ada khatib, saya yang biasa khotbah."

Lalu, bagaimana rencana Sofyan ke depan untuk 139 BUMN yang dipimpinnya? Berikut petikan wawancara Jurnal Nasional yang berlangsung di kantin kantor BUMN.

Sebagai "supermanajer" karena harus menangani banyak BUMN dengan bidang yang berlainan, apa rencana ke depan?

Pada dasarnya, semua masih saya pelajari. Tunggulah paling tidak dua minggu lagi. Nanti, saya akan melapor ke Presiden dan Wakil Presiden. Lalu kami juga akan adakan rapat kabinet.

Namun pada prinsipnya, segala proses bisnis yang bisa dipercepat harus dilakukan, selama itu masih sesuai dengan koridor good corporate governance (GCG atau tatakelola pemerintahan yang baik). Karena dalam prinsip GCG, tidak ada konflik kepentingan, sesuai dengan good faith (itikad baik), dan tender yang sesuai aturan.

Kalau sudah gitu, tinggal teken saja kan bisa. Pokoknya, kantor ini harus mendorong semua kinerja BUMN secepat mungkin. Kalau bisa cepat kenapa harus ditunda? Toh yang bertanggungjawab itu kan BUMN itu sendiri.

Negara kita ini begitu besar dan kekayaannya luar biasa. Hanya saja saya melihat selama ini kurang kapitalisasi. Karena itu, kita butuh lebih banyak perusahaan. Tentunya yang memberikan nilai tambah.

Bahkan, saya pikir, sekolah kita pun harus diubah kurikulumnya agar lebih banyak menghasilkan entrepreneur (pengusaha). Bukan cuma memproduksi pegawai negeri atau wartawan, hahaha...

Bagaimana dengan rencana sejumlah BUMN yang akan masuk ke pasar modal?

Intinya saya tetap ingin mempercepat proses. Biasanya perusahaan membuat sendiri surat-suratnya lalu dikirim ke Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Setelah itu, Bapepam akan melihat apakah ada kekurangan. Kalau ternyata ada yang kurang, maka akan dilakukan surat menyurat lagi.

Nah, semua kan bisa tertunda karena proses seperti itu. Karena itu, mereka sebaiknya langsung bertemu saja. Semisal ada tim IPO (initial public offering atau penawaran saham perdana) suatu BUMN. Tim ini bisa langsung ketemu Bapepam untuk melihat apakah semuanya sudah lengkap atau belum. Jadi bisa lebih cepat.

Kalau rencana IPO Jasa Marga bagaimana?

Saya targetkan minggu ketiga bulan Juni sudah bisa. Paling lambat bulan Juli, soalnya Agustus pasar libur karena di Eropa juga sedang musim libur. Ada pun penjamin emisinya adalah PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas. Keduanya telah memenuhi prinsip GCG.

Penunjukan penjamin emisi melalui konsorsium, setelah itu dishortlist hingga tinggal dua konsorsium saja. Keduanya juga sudah disetujui DPR. Kita perlu proses segera karena pasar lagi luar biasa bagus sekarang. Lihat saja, rupiah sudah begitu menguat, dana-dana masuk ke Indonesia, pasar saham luar biasa tinggi.

Karena itu, saya tekankan untuk tempa besi selagi panas.

Sejumlah posisi direksi BUMN kini sedang kosong, apa yang akan Anda lakukan?

Mudah-mudahan dalam satu bulan ini selesai. Selama ini pergantian direksi ada yang tertunda dua sampai tiga tahun, bahkan ada yang kosong. Padahal posisi-posisi itu harus diisi segera.

Untuk pemilihan orang-orangnya, tentu ada berbagai proses. Namun, poin utama adalah kompetensi dan integritas direksi tersebut. Selain itu, direksi juga harus mengerti tentang masalah keuangan. Kalau selama ini ada anggapan direksi BUMN kurang yang berasal dari "orang finance", maka akan kami perbaiki, baik dengan pelatihan maupun hal lainnya.

Dari tadi Anda ingin mempercepat semua proses. Apa menteri terdahulu kurang cepat?

Hahaha...

Janganlah mengadu saya dengan Pak Sugiharto (Menteri BUMN sebelum ini). Beliau itu kinerjanya bagus. Prinsip saya, semuanya harus segera diputuskan. Soalnya, keputusan yang terlambat lebih mahal daripada tidak membuat keputusan. Bahkan, keputusan yang terlambat itu lebih mahal daripada bikin keputusan yang salah.

Mengapa selama ini BUMN selalu diguncang oleh Serikat Pekerja (SP)?

Ya, itulah. Kesalahan kita adalah menandatangai semua perjanjian ILO (International Labour Organization). Saat itu saya rasa kita terlalu gagah berani, padahal negara lain tak seperti itu.

Apa yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan?

Saya sih senangnya main golf, bukan main golok lho, hahaha... Selain itu, saya juga rutin jogging di rumah. Ada beberapa peralatan untuk itu di rumah saya. Lagipula, jogging itu paling simple. Biasanya saya rutin dua hari sekali, setiap kali sekitar tiga puluh menit.

Apa yang Anda lakukan kalau ada waktu luang?

Paling-paling membaca. Saya senang membaca berita ekonomi. Saya juga senang membaca buku. Buku favorit saya berjudul The World is Flat (karangan Thomas L Friedman).

Pasalnya, dalam buku itu dapat dipelajari tentang bagaimana bangsa ini bisa berkompetisi dalam persaingan global. Kita mau jadi the winner or the looser (sang juara atau sang pecundang)? Nah, yang harus kita perhatikan adalah agar bangsa ini bisa cepat bergerak.

Saya ingin BUMN ini lari. Saya sudah mengatakan ke mereka (BUMN) bahwa kantor saya ini akan membantu Anda berlari. Kalau kami tidak bisa membantu mereka, tentu kami tak akan mengganggu. Semua keputusan harus dibuat oleh BUMN, kami hanya memberikan pendapat saja. Karena toh kalau ada apa-apa yang masuk penjara mereka juga.

Selain itu, saya juga sudah mengatakan bahwa yang menggerakkan sektor riil adalah BUMN. Jadi, kami meminta mereka agar betul-betul proaktif menggerakkan sektor riil, jangan cuma taruh uang di Bank Indonesia atau SBI. Lebih beranilah sedikit, tapi tentunya dengan tetap menjaga prudential.

Lalu, apa prinsip hidup seorang Sofyan Djalil?

Di manapun saya berada, saya harus dapat memberikan nilai tambah. Kalau saya masuk kantor ini dalam keadaan buruk, maka kalau saya ke luar harus lebih baik dari waktu saya masuk. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga saya.