BAGI Anda yang senang mengunjungi museum atau berwisata sejarah, tentu tak asing dengan nama Asep Kambali. Lelaki 28 tahun ini adalah pendiri Komunitas Historia yang sering berwisata sejarah ke museum atau situs bersejarah.
Beberapa acara wisata yang pernah diadakan komunitas ini seperti Jak-Trail: Jatinegara Menguak Jejak Meester Cornelis, Night Trails at Museum, atau Wisata Kampoeng Tua, yang mengajak peserta menyusuri peninggalan sejarah sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat penjajah meninggalkan gedung-gedung tua yang kokoh, yang kini dibiarkan kumuh.
Agenda wisata Komunitas Historia juga dilakukan di daerah lain seperti Banten, Kepulauan Seribu, Bandung, dan Medan. Hingga kini, anggota mailing list komunitas ini jumlahnya hampir 1.700 orang yang beragam dari pelajar/mahasiswa, eksekutif muda, ibu rumah tangga, kelompok ekspatriat, pemerhati sejarah&budaya, akademisi serta masyarakat luas, yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri.
Dalam setiap wisata sejarah yang diadakan komunitas ini ada tiga unsur yang harus ada, yaitu edukasi, rekreasi, hiburan. Menurut Asep, unsur rekreasi adalah unsur terpenting dari kegiatan ini. "Obat paling mujarab," ucapnya.
Showing posts with label liputan. Show all posts
Showing posts with label liputan. Show all posts
Friday, May 15, 2009
Menjelajahi Baduy Bersama Bagol
SEBUT saja nama Bagol pada penduduk Baduy dan mereka akan menerima Anda di rumahnya. Lelaki berkulit sawo matang, rambut kering panjang sebahu, dan perawakan sedang ini sudah seperti keluarga bagi penduduk Baduy Luar ataupun Baduy Dalam.
Orang Kanekes atau orang Baduy adalah kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan penduduk luar kepada kelompok masyarakat ini, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan Badawi atau Bedouin Arab yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden).
Sudah delapan tahun Bagol keluar masuk Baduy mengantarkan turis asing, domestik, ataupun peneliti. Mulanya, lelaki bernama asli Gunawan Indra Permana ini menemani fotografer kawakan Don Hasman masuk ke Baduy. Karena kagum akan nilai-nilai yang dimiliki penduduk Baduy, dia pun sering mengunjungi masyarakat adat tersebut. “Ada rasa kangen juga kalau lama nggak ke sana,” ucapnya.
Orang Kanekes atau orang Baduy adalah kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan penduduk luar kepada kelompok masyarakat ini, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan Badawi atau Bedouin Arab yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden).
Sudah delapan tahun Bagol keluar masuk Baduy mengantarkan turis asing, domestik, ataupun peneliti. Mulanya, lelaki bernama asli Gunawan Indra Permana ini menemani fotografer kawakan Don Hasman masuk ke Baduy. Karena kagum akan nilai-nilai yang dimiliki penduduk Baduy, dia pun sering mengunjungi masyarakat adat tersebut. “Ada rasa kangen juga kalau lama nggak ke sana,” ucapnya.
Tuesday, June 24, 2008
Kisah Sukses Sang Wajah Oriental
Penyanyi berwajah oriental Alena sukses go international. Uniknya, ia lebih terkenal di Hongkong dan Singapura dibanding di negeri sendiri.
TUBUHNYA tinggi, langsing, semampai. Kulitnya putih dan mulus. Rambutnya yang hitam panjang tergerai. Wajahnya oriental. Dialah Alena, 27, aktris, model, dan penyanyi yang pernah meraih Juara I Asia Bagus 2000 dan Gold Medal pada Olimpiade Paduan Suara Tahun 2000 di Linz, Austria, bersama Elfa‘™s Choir.
Nama aslinya Caroline Gunawan alias Wu Hui Li. Gadis yang fasih berbahasa Inggris dan Mandarin ini lahir di Malang, 9 November 1981, di tengah keluarga yang memang gemar bermusik. Papanya, sebelum menjadi pengusaha, adalah penabuh drum selama 11 tahun.
Dari keluarganyalah darah seni Alena mengalir. Tak heran, di usia tiga tahun ia mampu menyanyikan 25 lagu secara baik. Namun, ia baru mendapat bimbingan olah vokal sejak usia 14 tahun, tepatnya dari Ibu Ima, guru menyanyinya di Malang, Jawa Timur.
Kemampuan vokalnya semakin matang setelah ia mendapat bimbingan dari Farman Purnama, guru vokal dan penyanyi opera. Ia juga sempat berlatih vokal pada Catherine Leimena. Kematangan Alena dalam dunia tarik suara diperkuat oleh pengalamannya sebagai pe-Mazmur di Gereja.
Kemampuannya tak hanya teruji di bidang tarik suara. Sebab, ternyata ia juga berbakat sebagai presenter TV. Antara lain dalam acara Klip Plus, TPI (1998), Petualangan Dufan, RCTI (2001), Kuis Made in Indonesia, SCTV (2002), dan sebagainya. Tentang dua profesinya itu, dara ayu ini lebih suka menjadi penyanyi. Alasannya, “menyanyi tak hanya seru, tapi juga asyik,” katanya, tertawa.
Apalagi sejak kecil ia sudah mendalami teknik menyanyi, seni menyanyi, dan seni musik. Maka, menjadi presenter baginya hanya mendukung dan mematangkan performanya di panggung. “Dengan juga menjadi presenter, saya terlatih lebih tenang saat tampil menyanyi di panggung,” katanya.
Orang sering mengira Alena penyanyi khusus lagu-lagu Mandarin. Tidak. Ia sebetulnya penyanyi pop Indonesia. Bahwa ia pun piawai membawakan lagu-lagu berbahasa Mandarin yang bercengkok khas, itu tentu anugerah. Terbukti, penyanyi yang ngefans dengan vokalnya Celine Dion dan Wang Lee Hom ini juga fasih membawakan tembang dengan lirik berbahasa Jawa, Jepang, bahkan Belanda.
Memang, Alena lebih terkenal di Hongkong dan Singapura dibanding di negeri sendiri. Sebab, album lagu-lagunya yang berbahasa Mandarin dan Inggris lebih banyak beredar di dua negara tetangga itu. Wajahnya yang oriental agaknya juga sangat mendukung. Kalau artis-artis lain koar-koar tapi tak kunjung membuktikan, sebaliknya, Alena diam-diam telah lebih dulu going international.
Lagunya Lavender (Wei Ni Cun Zai), misalnya, cukup akrab di telinga orang Hongkong dibanding di kalangan masyarakat Indonesia. "Usaha saya untuk go international telah dirintis. Kiat satu-satunya adalah promo. Semoga masyarakat di dua negara itu memang bisa menerima lagu-lagu saya," katanya, merendah.
Albumnya yang pertama: Alena (2003) oleh Universal Music Indonesia Nominasi Most Promising Newcomer MTV Award (2003), Opening Act Tour "Energy" (Taiwan Band ), Jakarta-Bandung-Surabaya Host: "Oriental Nite" bersama Ronny Sianturi, AnTeve (Juli 2003-Juni 2004), Spoke person "Miss Smart Traveller" Citibank Goldcard (2003). Album Kompilasi: Cilapop 2006, lagu: Bintang-bintang oleh Sony Music Indonesia.
Lagu lainnya yang cukup hits bergema di Taiwan dan Singapura adalah Love to Last My Life, Yi Xuan Le Ta (Sudah Memilih Dia), selain lagu berbahasa Indonesia antara lain Tanpa Air Mata. Album solonya yang kedua bertajuk Seindah Diriku, tahun 2007.
Sejak itulah Hui Li alias Alena makin agresif berkonsentrasi menggarap album di luar negeri. Mencuplik lagu Seindah Diriku, dalam album itu ia lebih banyak menyinggung toleransi antarsuku, tak membedakan pribumi maupun nonpribumi. "Saya harap sudah tidak ada lagi saling hasut, saling gontok-gontokan. Kita seharusnya saling menghormati antarsesama," ujarnya.
Selain promosi album, Alena juga amat gemar membaca. Di tengah jeda kesibukannya, ia selalu meluangkan waktu membaca. "Bagi saya membaca adalah kebutuhan. Tidak baca buku kayak tidak minum vitamin," ujar gadis yang lulus dengan predikat cum laude Universitas Pelita Harapan Fakultas Ilmu Sosial & Politik tahun 2003 ini.
Karena kegemarannya membaca, ia terpilih menjadi Duta World Book Day 2008. "Maka, makin tumbuh lagi minat baca saya. Waktu aku dihubungi, aku pikir: Yes! Akhirya aku bisa share something, bisa menulari dan menginspirasi orang lain. Soalnya, banyak aspek kehidupan yang aku dapat dari buku," tuturnya saat ditemui Jurnal Nasional dalam acara 3rd World Book Day Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional, Kamis, 17/4 lalu.
Siapa sangka penyanyi cantik yang sejak remaja memang “kutu buku” ini pernah kuper, dan tidak percaya diri? Tapi itulah fakta. "Masalahku sejak kecil adalah self esteem yang rendah banget. Aku tidak suka hang out, tidak suka clubbing, kuper, dan tak tahu cara bergaul. Buku akhirnya membuatku percaya diri,” katanya.
Ketika membaca buku-buku bernuansa psikologis seperti Chicken Soup, misalnya. Alena jadi mengerti bahwa manusia ternyata makhluk yang sangat berharga. Maka, ia pun mencoba menerima keunikan dirinya dan percaya bahwa kutu buku itu keren dan seksi.
"Gaul itu ternyata bagus, tapi membaca juga bagus. Dulu aku malu dengan kebiasaan membaca, tetapi sekarang justru bangga. Kita jadi bisa menerima diri apa adanya, dan itu lebih indah. Kita bisa lihat orang lain beda, dan itu suatu keunikan," katanya, ceria.
Untuk mengisi otak, Alena menyukai buku-buku bisnis. Misalnya Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. "Ternyata perasaan dan pikiran, mind is your richest thing. Aku surprise sekali waktu baca buku itu," katanya.
Dengan membaca buku-buku bisnis, ia pun belajar menginvestasikan uangnya. "Membaca buku Robert Kiyosaski membuat saya jadi tahu tentang uang dan konsep menempatkan uang seperti apa. Ternyata uang itu tak bisa disimpan saja, tapi harus diputar," kata pemeran utama FTV special imlek RCTI Xiao Qing bersama Ferry Salim (January 2004) ini.
Alena bercerita, dulu kalau ia punya uang, hanya dipegang saja, atau ditabung. Buku Robert Kiyosaski itu mengubah cara berpikirnya. “Ternyata orang kaya itu tak pernah megang uang banyak. Uang mereka diinvestasikan," katanya. Alena sendiri mengivestasikan uangnya di bidang properti.
Bahkan, lewat buku, katanya, perempuan dapat mempercantik diri. Tak heran, ia pun sering membaca buku tentang kecantikan dan kebugaran. Lewat buku macam itu, ia meraih banyak kiat tentang cara memperindah penampilan, tampil semakin cantik, dan langsing.
Untuk menjaga kecantikan fisiknya, Alena tak punya kiat khusus. Ia hanya menerapkan pola makan sehat. Ia hanya mengonsumsi makanan yang diproses sedekat mungkin dengan alam. Misalnya nasi merah. Atau ia hanya mengonsumsi roti gandum karena tidak diawetkan dan tidak pakai pemutih. Pada pagi hari sampai jam 12 siang, ia hanya mengonsumsi buah. "Setelah itu baru bebas makan apa saja," tuturnya.
Sebelumnya, ia juga sempat melakukan food combining, hanya makan ayam kampung dan daging. "Tapi aku sering melanggar. Sekarang sih melanggarnya udah nggak segila dulu. Misalnya aja kalau ke KFC, paling aku makan twister. Kalau cuma makan sedikit sih bisa," katanya, tertawa.
Alena bersyukur dengan penampilan yang ia miliki. Untuk perawatan badan, ia tak terlalu banyak sibuk dengan berbagai macam “ritual”. Ia hanya paling sering melakukan perawatan rambut. “Creambath setiap bulan dua kali," tuturnya, ringan.
Cantik Gaya Sang Violis
Semua bagian dari tubuh ini punya departemennya sendiri-sendiri, dan tugasnya masing-masing.
KUTU buku itu keren! Tak ada yang perlu ditakutkan untuk jadi orang pintar. Begitulah keyakinan sang violis cantik Maylaffayza, 32. Membaca dan menulis adalah bagian dari hidupnya. Bahkan, murid Idris Sardi ini juga sering membelikan buku untuk orang-orang dekatnya.
Sopir dan karyawannya di Maylaffayza Management, serta semua anggota keluarganya, selalu diberi hadiah buku. "Kalau aku kasih buku, harus dibaca. Nanti dua minggu lagi aku tanyain apa betul mereka sudah baca. Aku pengin mereka mendapat pengetahuan dari membaca," katanya saat menjadi pembicara dalam pembukaan Perayaan World Book Day Indonesia ke-3, Kamis, 17/4, di Jakarta.
Maylaf--panggilan akrabnya--memang senang membaca dan aktif menulis sebagai blogger. Dalam blognya, ia berbagi apa saja. Mulai soal kegiatan bermusik, performa, harapan, masalah kulit, hingga tentang album solo perdananya yang diberi judul Maylaffayza.
Nama lengkapnya Maylaffayza Permata Fitri Wiguna, lahir di Jakarta, 10 Juli 1976. Parasnya cantik. Tubuhnya ramping, tinggi, semampai. Rambutnya panjang tergerai. Tetapi, pertengahan 2006 lalu, ia pernah bermasalah dengan jerawat. Kalau selebriti lain malu berjerawat dan melakukan berbagai cara untuk menumpasnya, ia tidak.
Hari itu, di forum itu, ia melontarkan pertanyaan, dan lebih dari 300 komentar berhamburan. "Girls, do you know any good beauty clinic or doctor? You see.. with my working hour.. almost until 2 am everyday start from the morning comes, hectic schedules blah.. blah.. blah.. I always have problems with zits. I heard about Dr Kayama, Erha Clinic, etc...etc... but I don‘™t know whether they are good or not. Can you tell me where to go?"
Berbagai macam rekomendasi pun datang. Tapi putri pasangan Taufik Wiguna dan Tuti Rochyati ini tidak mau asal coba-coba. Kalau artis lain rela mengeluarkan uang jutaan rupiah demi mendapatkan wajah mulus, Maylaf tidak. Ia tidak mau memilih cara perawatan yang mahal, dan membuatnya ketergantungan. Apalagi dengan cara melakukan pengelupasan kulit. Tidak.
"Karena jadwalku show, pemotretan, atau shooting, gak mungkinlah aku pergi dengan wajah dalam keadaan terkelupas. Kalau aku show, make up artist/hair stylistku perlu waktu kerja paling aman empat jam untuk 'mempersiapkan'ku. Maka aku perlu banget perawatan," tulis Maylaf dalam blognya.
Tapi karena tuntutan menjaga penampilan, ia sempat menyerah juga dengan memakai perawatan dokter kulit ternama. Lucunya, ia sendiri tak merekomendasikan produk tersebut pada para pembaca. Alasan: biayanya mahal. Setelah itu, ia sempat mencoba klinik kecantikan lain. Sayang hasilnya tak sesuai keinginan.
Awal tahun 2007, Maylaf pun memutuskan tak terlalu ambil pusing dengan masalah kulit wajah berjerawat. Menurutnya, jerawat itu bersifat hormonal. Produk apa pun yang dipakai, jerawat pasti akan balik lagi.
"Akhirnya tak masalah lagi mau pake dokter yang mana. Inti permasalahanku sebetulnya hormonal. Mungkin juga stres. Psikologi itu ambil peranan besar. Akhir dari sejuta perjalananku yang tidak murah, kesimpulannya: perlu keseimbangan hormonal," tulis Maylaf pula dalam blognya.
Maka, ia pun mencoba melakukan self healing, bagian dari terapi holistic healing--paduan jin shin jhutsu, acupressure, emotional healing technology, dan tapas teknik acupressure. Katanya, sudah tiga tahun ia belajar ilmu tersebut. Guru self healing-nya: Reza Gunawan.
Setelah melakukan terapi tersebut, Maylaf bilang, ia tidak mengalami lagi gangguan kulit. "Sekarang aku sudah sembuh.. buh. Hilang, tanpa obat apa-apa. Tapi sekali lagi kujelaskan untuk terapi one on one dengan Reza Gunawan, harus yang sudah mengikuti kelas Self Healing yang diselenggarakan True Nature. Jika kita punya kasus kesehatan yang perlu penanganan khusus, baru deh bisa theraphy one on one," tutur Maylaf pula.
Self healing membantu Maylaf membenarkan sistem mental dan fisiknya. Tak sekadar urusan permukaan kulit. Lewat self healing, ia memperbaiki semua lalu lintas mental dan fisiknya. "Semua bagian dari tubuh ini punya departemennya sendiri-sendiri, dan tugasnya masing-masing," ujarnya.
Setelah itu, perawatan kulit tak perlu lagi beraneka ragam. Apalagi harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah. "Kesehatan tak hanya dari faktor badan, tapi juga pikiran," tuturnya.
Selain itu, ia juga rajin membaca tentang kesehatan dari buku Ancient Herbs, Modern Medicine karangan Glenn E Miller, Henry Han, dan Nancy Deville. Bahkan, ia juga menjalankan diet Golongan Darah. Informasi tentang diet itu ia peroleh dari buku Dr Peter JD‘™ Adamo, Eat Right For Your Type, terbit 1996.
Karena sangat memperhatikan kesehatan, sebelum menjalankan diet golongan darah, ia riset terlebih dahulu. Ia ingin apa yang dijalankannya sesuai kebutuhan. "Aku sangat peduli pada tubuhku. Kalau orang kerjanya maksimal, dirinya juga harus diurus. Jangan cuma kerja habis-habisan," katanya.
Namun, diet yang telah dijalankannya ini belum tentu cocok bagi orang lain. "Pada setiap tubuh manusia, ada undang-undangnya sendiri," katanya. Ia pilih diet golongan darah karena menurutnya paling masuk akal. Ia sudah menjalaninya selama dua tahun. Tak heran, badannya ramping, tapi tidak terlalu kurus.
"Aku sampe beliin bukunya ke saudara-saudara. Pada dasarnya diet ini menyarankan aku untuk banyak mengonsumsi daging dan sayuran. Pemilik golongan darah O bebas mengonsumsi daging dan ikan yang dicampur minyak zaitun,” tuturnya.
Selain itu, ia juga bebas mengonsumsi telur dan kacang. Tetapi sebaiknya membatasi buah. Sementara makanan yang harus benar-benar dihindari adalah sereal, berbagai jenis pasta, dan nasi.
Untuk mendapatkan stamina tubuh maksimal, kata Maylaf, Dr Peter JD‘™ Adamo menganjurkan olah raga aerobik. Gerakannya mirip gerakan para pemburu. "Karbohidrat di-cut, tapi bukan berarti anti. Sekali-sekali bolehlah," katanya.
Telah sekitar tiga tahun Maylaf tak berolahraga berat. "Jadwalku padat sekali. Percuma olah raga kalau kurang istirahat," kata perempuan yang memproduseri sendiri albumnya ini.
Penyebab lain, low back pain yang dialaminya sejak Maret lalu. Sebenarnya, ia sangat senang berolahraga. Tetapi, suatu hari, saat sedang workout di gym, ia melakukan latihan beban yang sudah lama tak dilakoninya. Mungkin karena terlalu aktif, otot-ototnya terasa nyeri.
Selama dua hari ia tak bangun dari tempat tidur dan melakukan self healing. Suster di tempat ia periksa bilang, kondisi Maylaf tak terlalau parah. Ia pun menjalani fisioterapi selama enam hari ditambah enam hari lagi. Ia juga tak menggunakan sepatu berhak tinggi selama beberapa bulan.
Untuk menjaga kebugaran tubuh, Maylaf juga senang melakukan yoga--untuk melatih koordinasi antara pikiran dan tubuh. “Sedangkan untuk rambut, setiap dua minggu aku selalu menyempatkan diri creambath,” tuturnya, riang.
Cemburu karena UN
Ujian Nasional (UN) tak hanya membuat beban belajar siswa semakin banyak ataupun orangtua mereka panik. UN juga membuat sebagian guru merasa terpinggirkan oleh sistem yang ada di sekolah. Persaan tersebut dialami guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diujikan, seperti PPKn, agama, sejarah, muatan lokal, olahraga, atau kesenian.
Pasalnya, pihak sekolah lebih fokus mempersiapkan siswa menghadapi UN dengan mengadakan pelajaran tambahan. Sekolah seakan pilih kasih memberi honor tambahan pada guru-guru yang terlibat atau seenaknya menghilangkan mata pelajaran di luar UN.
Sebagai contoh, SD Malaka Sari 04 Pagi mengantisipasi UN dengan mengadakan pendalaman materi. Menurut guru kelas VI di sana, Usman, Spd, tak jarang ia mengisi jam pelajaran lain dengan mata pelajaran IPA atau Matematika.
"Mata pelajaran yang sekiranya bisa ditunda, seperti muatan lokal, akan kita tunda. Kalau mata pelajaran yang sifatnya muatan lokal itu kan bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau IPA atau sains kan butuh pemahaman dan pengertian," katanya.
Menurut Guru Bimbingan Konseling di SMPN 98 Lenteng Agung Jakarta Selatan Yahya Siregar, dipilihnya beberapa bidang studi yang di-UN-kan tersebut menimbulkan kecemburuan diantara para guru bidang studi. Guru yang mengajar bidang studi yang diuji tersebut merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang mengajar bidang studi yang tidak diuji.
"Selain perbedaan psikologis, juga guru yang mengajar bidang studi yang diuji tersebut juga tentu mendapat honorarium. Jadi, Ujian Nasional menciptakan diskriminasi diatara para guru," ujarnya.
Arfani, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambelan, Bintan, Kepulauan Riau, juga melihat adanya kondisi tersebut. Hanya saja, belum ada guru yang berani menyampaikannya secara terang-terangan. Ia pun berusaha agar porsi setiap mata pelajaran tetap sama.
"Kalau mata pelajaran UN kami beri tambahan waktu di sore hari, mata pelajaran lain juga kami tambah atau tidak dihilangkan," katanya saat dihubungi Jurnal Nasional.
Sementara itu, Tatang Suratno dari program pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia, mengatakan bahwa pada dasarnya, beban dan taggung jawab guru adalah sama. Akan tetapi, UN sudah mengubah beban dan tanggung jawab tersebut, bahkan hingga pada pendapatan dan nilai yang diperoleh guru.
Ada tiga tugas mendasar yang dimiliki oleh setiap guru, yakni mengajar dan mendidik, memberi penilaian hasil belajar, dan membimbing siswa.
"Jika ada yang merasa seperti itu, baiknya menyadari kembali tugas mereka dan fokus ke sana. Tak usah pusing jika mata pelajaran tidak diujikan, guru masih bisa berperan penting dalam memotivasi siswa atau membuat pelajaran menjadi menarik," jelas Tatang yang juga aktif sebagai konsultan di Sampoerna Foundation Teacher Institute.
Selain itu, sekolah juga harus menetapkan batasan yang adil dan menciptakan kultur yang seimbang. "Agar siswa tak hanya melihat UN sebagai satu-satunya faktor penentu kelulusan. Masih ada penilaian tentang perilaku mereka. bagaimanapun tak semua siswa menguasasi mata pelajaran UN," ujarnya.
Hal serupa dikatakan Yahya. "Masak gara-gara beberapa bidang studi yang di-UN-kan itu siswa divonis tidak lulus." Kalau mau fair, ujarnya, bidang studi yang diujikan meliputi seluruh bidang studi yang didapatkan siswa selama masa pendidikan.
Lalu, Yahya juga memandang perlunya perbedaan bobot soal UN pada siswa kelas regular dan kelas unggulan. Sedari awal, mereka diberi bobot materi yang berbeda. Maka itu, akan tak adil jika bobot soalnya sama.
Menurutnya, siswa kelas unggul memiliki kemampuan di atas rata-rata dan memiliki perlakuan yang istimewa dibandingkan siswa kelas biasa. Karena itu, seharusnya, bobot bidang studi yang diuji untuk siswa dari kelas unggul berbeda dengan siswa dari kelas biasa. "Pemerintah harus konsisten dari awal hingga akhir. Jangan awalnya saja yang dibedakan, sedangkan pada saat akhir (UN) bidang studinya sama," ujarnya.
Walau terletak di tempat strategis dan di pinggir jalan raya, SMPN 98 Lenteng Agung ini cukup lengang. Siswa kelas III SMP tampak serius di kelas mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional. Ditemui pada saat istirahat, Dwiki, salah seorang siswa kelas III mengatakan, kalau ia serius menghadapi ujian. "Saya terpaksa mengurangi waktu bermain saya," ujarnya.
Menurut Yahya, para siswa kelas III sudah dipersiapkan menghadapi ujian sejak sebulan lalu. Empat hari seminggu, yakni hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, siswa mengadakan try out. Pelatihan itu dilaksanakan setelah jam sekolah usai, yakni mulai pukul 12.30-14.30. Namun, saking seriusnya melakukan persiapan, Dwiki bahkan tidak tahu (atau lupa) tanggal ujian nasional untuk jenjang SMP. "Saya tidak tahu," ujarnya sambil bergegas menuju ruangan kelas.
** Dimuat di Jurnal Nasional, Kamis, 10 April 2008
Pasalnya, pihak sekolah lebih fokus mempersiapkan siswa menghadapi UN dengan mengadakan pelajaran tambahan. Sekolah seakan pilih kasih memberi honor tambahan pada guru-guru yang terlibat atau seenaknya menghilangkan mata pelajaran di luar UN.
Sebagai contoh, SD Malaka Sari 04 Pagi mengantisipasi UN dengan mengadakan pendalaman materi. Menurut guru kelas VI di sana, Usman, Spd, tak jarang ia mengisi jam pelajaran lain dengan mata pelajaran IPA atau Matematika.
"Mata pelajaran yang sekiranya bisa ditunda, seperti muatan lokal, akan kita tunda. Kalau mata pelajaran yang sifatnya muatan lokal itu kan bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau IPA atau sains kan butuh pemahaman dan pengertian," katanya.
Menurut Guru Bimbingan Konseling di SMPN 98 Lenteng Agung Jakarta Selatan Yahya Siregar, dipilihnya beberapa bidang studi yang di-UN-kan tersebut menimbulkan kecemburuan diantara para guru bidang studi. Guru yang mengajar bidang studi yang diuji tersebut merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang mengajar bidang studi yang tidak diuji.
"Selain perbedaan psikologis, juga guru yang mengajar bidang studi yang diuji tersebut juga tentu mendapat honorarium. Jadi, Ujian Nasional menciptakan diskriminasi diatara para guru," ujarnya.
Arfani, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambelan, Bintan, Kepulauan Riau, juga melihat adanya kondisi tersebut. Hanya saja, belum ada guru yang berani menyampaikannya secara terang-terangan. Ia pun berusaha agar porsi setiap mata pelajaran tetap sama.
"Kalau mata pelajaran UN kami beri tambahan waktu di sore hari, mata pelajaran lain juga kami tambah atau tidak dihilangkan," katanya saat dihubungi Jurnal Nasional.
Sementara itu, Tatang Suratno dari program pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia, mengatakan bahwa pada dasarnya, beban dan taggung jawab guru adalah sama. Akan tetapi, UN sudah mengubah beban dan tanggung jawab tersebut, bahkan hingga pada pendapatan dan nilai yang diperoleh guru.
Ada tiga tugas mendasar yang dimiliki oleh setiap guru, yakni mengajar dan mendidik, memberi penilaian hasil belajar, dan membimbing siswa.
"Jika ada yang merasa seperti itu, baiknya menyadari kembali tugas mereka dan fokus ke sana. Tak usah pusing jika mata pelajaran tidak diujikan, guru masih bisa berperan penting dalam memotivasi siswa atau membuat pelajaran menjadi menarik," jelas Tatang yang juga aktif sebagai konsultan di Sampoerna Foundation Teacher Institute.
Selain itu, sekolah juga harus menetapkan batasan yang adil dan menciptakan kultur yang seimbang. "Agar siswa tak hanya melihat UN sebagai satu-satunya faktor penentu kelulusan. Masih ada penilaian tentang perilaku mereka. bagaimanapun tak semua siswa menguasasi mata pelajaran UN," ujarnya.
Hal serupa dikatakan Yahya. "Masak gara-gara beberapa bidang studi yang di-UN-kan itu siswa divonis tidak lulus." Kalau mau fair, ujarnya, bidang studi yang diujikan meliputi seluruh bidang studi yang didapatkan siswa selama masa pendidikan.
Lalu, Yahya juga memandang perlunya perbedaan bobot soal UN pada siswa kelas regular dan kelas unggulan. Sedari awal, mereka diberi bobot materi yang berbeda. Maka itu, akan tak adil jika bobot soalnya sama.
Menurutnya, siswa kelas unggul memiliki kemampuan di atas rata-rata dan memiliki perlakuan yang istimewa dibandingkan siswa kelas biasa. Karena itu, seharusnya, bobot bidang studi yang diuji untuk siswa dari kelas unggul berbeda dengan siswa dari kelas biasa. "Pemerintah harus konsisten dari awal hingga akhir. Jangan awalnya saja yang dibedakan, sedangkan pada saat akhir (UN) bidang studinya sama," ujarnya.
Walau terletak di tempat strategis dan di pinggir jalan raya, SMPN 98 Lenteng Agung ini cukup lengang. Siswa kelas III SMP tampak serius di kelas mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional. Ditemui pada saat istirahat, Dwiki, salah seorang siswa kelas III mengatakan, kalau ia serius menghadapi ujian. "Saya terpaksa mengurangi waktu bermain saya," ujarnya.
Menurut Yahya, para siswa kelas III sudah dipersiapkan menghadapi ujian sejak sebulan lalu. Empat hari seminggu, yakni hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, siswa mengadakan try out. Pelatihan itu dilaksanakan setelah jam sekolah usai, yakni mulai pukul 12.30-14.30. Namun, saking seriusnya melakukan persiapan, Dwiki bahkan tidak tahu (atau lupa) tanggal ujian nasional untuk jenjang SMP. "Saya tidak tahu," ujarnya sambil bergegas menuju ruangan kelas.
** Dimuat di Jurnal Nasional, Kamis, 10 April 2008
Pesantren Jangan Kehilangan Akar Budaya
Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua dalam sejarah bangsa Indonesia. Pesantren berkontribusi besar dalam mengembangkan watak, karakter, dan moral santri serta anak didiknya dalam masyarakat.
Selain itu, pesantren mampu menjadi agen perubahan sosial dalam pembangunan masyarakat. Hal tersebut semata-mata karena kedekatannya dengan masyarakat akar rumput.
Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, ada dua kekuatan besar yang dimiliki pesantren. Pertama adalah budaya khas yang selalu ditransfer dan dijaga. Hal ini tak ditemui pada sekolah umum yang hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan.
Kedua, stuktur atau karakter yang dibentuk oleh kiyai, sesuai kapsitas mereka. Dalam belajar, biasanya kiyai tak mengajar santri untuk mengejar nilai, tapi lebih kepada mendapatkan ilmu.
"Saya maklum jika ada pesantren yang menolak UAN (Ujian Akhir Nasional). Sebenarnya bukan UAN-nya yang mereka tolak, tapi UAN itu membuat mereka untuk mengejar nilai dan ijazah. Standar memang perlu, tapi jangan sampai standar itu membuat santri melupakan life skill (keahlian hidup) yang mereka punyai," jelas Komaruddin yang juga lulusan pesantren modern Pabelan, Magelang dan Al-Iman, Muntilan.
Karakter lain adalah kediktatoran kiyai dalam mengajar. "Ini juga perlu karena anak dalam usia belajar harus dibentuk kebiasaannya," katanya.
Meski pesantren terlambat mengadopsi teknologi, namun ia melihatnya sebagai sebuah keuntungan karena bisa mencegah ketergantungan santri akan internet. Bagaimanapun, penggunaan internet dalam keseharian akan menghilangkan kemampuan emosional, komunikasi, dan sosialisasi anak. Jika ingin menerapkannya dalam proses belajar mengajar, maka harus ada pendampingan agar santri punya teman berdiskusi.
Hal yang serupa juga dikatakan Bahruddin, aktivis pendidikan dan pengasuh SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah di Salatiga, Jawa Tengah. Selama ini, pesantren sudah menjadikan lingkungannya sebagai tempat pembelajaran. "Kalau Depdiknas baru tetapkan itu di KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), justru pesantren sudah lakukan sejak lama," katanya.
Anehnya, selama ini banyak pesantren yang terjebak pada sistem pendidikan sekolah, dengan membuka Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. "Santri jangan terlalu banyak hafalan, seperti di sekolah umum. Tapi biarkan mereka membaca realitas yang ada di daerah mereka."
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan bahwa ada perbedaan dalam memandang proses belajar dalam Islam dan negara. Islam, katanya, memandang belajar sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim, tanpa batasan usia. Sedang negara, dalam undang-undang, menetapkan belajar sebagai sebuah hak bagi warga negara yang berada pada usia sekolah dan kuliah.
"Maka itu, bagi setiap muslim, setiap hal dalam hidup bisa menjadi bahan pembelajaran. Tak heran kalau santri terus belajar, tak menuntut gedung sekolah harus bagus," ujar Mendiknas.
**Dimuat di Jurnal Nasional, Rabu 9 April 2008
Selain itu, pesantren mampu menjadi agen perubahan sosial dalam pembangunan masyarakat. Hal tersebut semata-mata karena kedekatannya dengan masyarakat akar rumput.
Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, ada dua kekuatan besar yang dimiliki pesantren. Pertama adalah budaya khas yang selalu ditransfer dan dijaga. Hal ini tak ditemui pada sekolah umum yang hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan.
Kedua, stuktur atau karakter yang dibentuk oleh kiyai, sesuai kapsitas mereka. Dalam belajar, biasanya kiyai tak mengajar santri untuk mengejar nilai, tapi lebih kepada mendapatkan ilmu.
"Saya maklum jika ada pesantren yang menolak UAN (Ujian Akhir Nasional). Sebenarnya bukan UAN-nya yang mereka tolak, tapi UAN itu membuat mereka untuk mengejar nilai dan ijazah. Standar memang perlu, tapi jangan sampai standar itu membuat santri melupakan life skill (keahlian hidup) yang mereka punyai," jelas Komaruddin yang juga lulusan pesantren modern Pabelan, Magelang dan Al-Iman, Muntilan.
Karakter lain adalah kediktatoran kiyai dalam mengajar. "Ini juga perlu karena anak dalam usia belajar harus dibentuk kebiasaannya," katanya.
Meski pesantren terlambat mengadopsi teknologi, namun ia melihatnya sebagai sebuah keuntungan karena bisa mencegah ketergantungan santri akan internet. Bagaimanapun, penggunaan internet dalam keseharian akan menghilangkan kemampuan emosional, komunikasi, dan sosialisasi anak. Jika ingin menerapkannya dalam proses belajar mengajar, maka harus ada pendampingan agar santri punya teman berdiskusi.
Hal yang serupa juga dikatakan Bahruddin, aktivis pendidikan dan pengasuh SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah di Salatiga, Jawa Tengah. Selama ini, pesantren sudah menjadikan lingkungannya sebagai tempat pembelajaran. "Kalau Depdiknas baru tetapkan itu di KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), justru pesantren sudah lakukan sejak lama," katanya.
Anehnya, selama ini banyak pesantren yang terjebak pada sistem pendidikan sekolah, dengan membuka Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. "Santri jangan terlalu banyak hafalan, seperti di sekolah umum. Tapi biarkan mereka membaca realitas yang ada di daerah mereka."
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan bahwa ada perbedaan dalam memandang proses belajar dalam Islam dan negara. Islam, katanya, memandang belajar sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim, tanpa batasan usia. Sedang negara, dalam undang-undang, menetapkan belajar sebagai sebuah hak bagi warga negara yang berada pada usia sekolah dan kuliah.
"Maka itu, bagi setiap muslim, setiap hal dalam hidup bisa menjadi bahan pembelajaran. Tak heran kalau santri terus belajar, tak menuntut gedung sekolah harus bagus," ujar Mendiknas.
**Dimuat di Jurnal Nasional, Rabu 9 April 2008
Nyantri Melalui Dunia Maya
Pesantren tak perlu mendebatkan lagi teknologi informasi itu halal atau haram.
Kemajuan teknologi telah menghilangkan batasan jarak, baik itu geografis, waktu, ataupun sosial budaya. Teknologi juga dapat mempermudah masyarakat mengakses kebebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan.
Menyediakan pendidikan bagi semua orang bukanlah suatu hal yang mustahil
dilkukan hari ini. Internet dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) lainnya memungkinkan warga menjangkau pendidikan, misalnya dengan mengunduh materi pembelajaran di internet atau belajar jarak jauh. Selain itu, teknologi juga penting untuk mendukung proses transformasi masyarakat. Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Mohammad M Nuh transformasi adalah hal yang multlak karena ilmu pengetahuan terus berkembang.
"Tapi transformasi bukanlah asal berubah, diperlukan suatu wisdom (kearifan) yang mendasarinya. Dan pesantren adalah salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki wisdom tersebut, yaitu keikhlasan," kata M. Nuh saat membuka seminar tentang Pendidikan Open, Distance, dan E-Learning (ODEL) untuk Transformasi Masyarakat Islam Melalui Pesantren, Senin (7/4), di Jakarta.
Ia juga menyarankan agar pesantren tak mendebatkan lagi apakah teknologi informasi komunikasi itu haram atau halal. "Teknologi hanyalah metode teknis, yang peting substansinya tetap transformasi," ujarnya.
Sebanyak delapan pesantren berpartisipasi dalam program pendidikan ODEL yang diadakan Ford Foundation dan Internasional Center for Islam and Pluralism (ICIP) sejak Juni tahun lalu. Sebagian dari pesantren tersebut dipilih karena angka kemiskinan di daerahnya tinggi serta angka partisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia yang rendah. Beberapa pesantren tersebut di antaranya Hasyim Asya'ari di Jepara, Raudhatul Falah di Rembang, Al Kenaniyah di Jakarta Timur, Annizamiyyah di Pandeglang, Miftahul Huda A Musri' di Cianjur, dan Al Mizan di Majalengka.
Program ini menyediakan perangkat keras TIK, materi dan strategi pembelajaran, serta mengembangkan learning management sistem dan website www.pesantrenglobal.com. Selain itu, program ini juga mengadakan pendidikan kesetaraan paket B dan C, keterampilan, dan pendidikan kewarganegaraan. Pesertanya bisa dari santri atau masyarakat sekitar pondok pesantren yang belum mengikuti pendidikan konvensional.
Direktur Eksekutif ICIP M Syafi'i Anwar mengatakan bahwa ODEL bertujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan sekolah menengah, dan mendukung transformasi komunitas Muslim. "Jika pesantren dekat dengan ICT, kami harap mereka akan memberi pencerahan bagi masyarakat dan perdaban islam," jelas Syafi'i.
Masalah izin
Menurut Deputi Direktur ICIP M Syafiq hasyim, ia menargetkan sekitar 1800 santri sudah mengikuti pendidikan kesetaraan dan mendapat sertifikat. Sayangnya masih banyak kendala di lapangan yang berasal dari Dinas Pendidikan setempat. Sebagai contoh, sulitnya perijinan untuk mendirikan komunitas belajar meski pesantren yang bersangkutan sudah memenuhi syarat.
"Santri juga sering tak bisa ikut ujian kesetaraan karena biaya yang mahal. Peraturan Depdiknas, biayanya cuma Rp65 ribu, tapi ternyata ada yang mencapai Rp2 juta karena mengikuti ketentuan Dinas Pendidikan," katanya.
Ia juga menilai bahwa sumber daya dan infrastruktur yang ada di pesantren
sudah cukup siap menerima perubahan teknologi. "Masalah yang timbul justru yang tak terlihat seperti tak biaya untuk membayar tagihan listrik yang membengkak," katanya.
Sementara itu, Undang Sumantri, dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama, mengatakan bahwa jumlah pesantren yang telah menerapkan Wajar Dikdas sebanyak 3.902. Lalu, pesantren yang sudah menjalankan kegiatan perdagangan sebanyak 33,5%, agribisnis 49,2%, industri kecil 37,7% dan bisnis layanan 28,3%.
Untuk memulai penerapan sistem belajar jarak jauh di ponpes, haruslah menempatkan pesantren sebagai subjek. Artinya, kiyai, sebagai pemimpin utama ponpes dapat menentukan dan memilih sistem pembelajaran sesuai kebutuhan lokal. Pada prinsipnya harus mengembangkan masyarakat. Jadi, membidik pengguna program sesuai dengan kesiapan mereka, budaya, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman agama. "Yang tak kalah penting, program tersebut jangan sampai menghilangkan tradisi yang ada di ponpes," ujar Undang.
ps: dimuat di Jurnal Nasional 9 April 2008
Kemajuan teknologi telah menghilangkan batasan jarak, baik itu geografis, waktu, ataupun sosial budaya. Teknologi juga dapat mempermudah masyarakat mengakses kebebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan.
Menyediakan pendidikan bagi semua orang bukanlah suatu hal yang mustahil
dilkukan hari ini. Internet dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) lainnya memungkinkan warga menjangkau pendidikan, misalnya dengan mengunduh materi pembelajaran di internet atau belajar jarak jauh. Selain itu, teknologi juga penting untuk mendukung proses transformasi masyarakat. Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Mohammad M Nuh transformasi adalah hal yang multlak karena ilmu pengetahuan terus berkembang.
"Tapi transformasi bukanlah asal berubah, diperlukan suatu wisdom (kearifan) yang mendasarinya. Dan pesantren adalah salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki wisdom tersebut, yaitu keikhlasan," kata M. Nuh saat membuka seminar tentang Pendidikan Open, Distance, dan E-Learning (ODEL) untuk Transformasi Masyarakat Islam Melalui Pesantren, Senin (7/4), di Jakarta.
Ia juga menyarankan agar pesantren tak mendebatkan lagi apakah teknologi informasi komunikasi itu haram atau halal. "Teknologi hanyalah metode teknis, yang peting substansinya tetap transformasi," ujarnya.
Sebanyak delapan pesantren berpartisipasi dalam program pendidikan ODEL yang diadakan Ford Foundation dan Internasional Center for Islam and Pluralism (ICIP) sejak Juni tahun lalu. Sebagian dari pesantren tersebut dipilih karena angka kemiskinan di daerahnya tinggi serta angka partisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia yang rendah. Beberapa pesantren tersebut di antaranya Hasyim Asya'ari di Jepara, Raudhatul Falah di Rembang, Al Kenaniyah di Jakarta Timur, Annizamiyyah di Pandeglang, Miftahul Huda A Musri' di Cianjur, dan Al Mizan di Majalengka.
Program ini menyediakan perangkat keras TIK, materi dan strategi pembelajaran, serta mengembangkan learning management sistem dan website www.pesantrenglobal.com. Selain itu, program ini juga mengadakan pendidikan kesetaraan paket B dan C, keterampilan, dan pendidikan kewarganegaraan. Pesertanya bisa dari santri atau masyarakat sekitar pondok pesantren yang belum mengikuti pendidikan konvensional.
Direktur Eksekutif ICIP M Syafi'i Anwar mengatakan bahwa ODEL bertujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan sekolah menengah, dan mendukung transformasi komunitas Muslim. "Jika pesantren dekat dengan ICT, kami harap mereka akan memberi pencerahan bagi masyarakat dan perdaban islam," jelas Syafi'i.
Masalah izin
Menurut Deputi Direktur ICIP M Syafiq hasyim, ia menargetkan sekitar 1800 santri sudah mengikuti pendidikan kesetaraan dan mendapat sertifikat. Sayangnya masih banyak kendala di lapangan yang berasal dari Dinas Pendidikan setempat. Sebagai contoh, sulitnya perijinan untuk mendirikan komunitas belajar meski pesantren yang bersangkutan sudah memenuhi syarat.
"Santri juga sering tak bisa ikut ujian kesetaraan karena biaya yang mahal. Peraturan Depdiknas, biayanya cuma Rp65 ribu, tapi ternyata ada yang mencapai Rp2 juta karena mengikuti ketentuan Dinas Pendidikan," katanya.
Ia juga menilai bahwa sumber daya dan infrastruktur yang ada di pesantren
sudah cukup siap menerima perubahan teknologi. "Masalah yang timbul justru yang tak terlihat seperti tak biaya untuk membayar tagihan listrik yang membengkak," katanya.
Sementara itu, Undang Sumantri, dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama, mengatakan bahwa jumlah pesantren yang telah menerapkan Wajar Dikdas sebanyak 3.902. Lalu, pesantren yang sudah menjalankan kegiatan perdagangan sebanyak 33,5%, agribisnis 49,2%, industri kecil 37,7% dan bisnis layanan 28,3%.
Untuk memulai penerapan sistem belajar jarak jauh di ponpes, haruslah menempatkan pesantren sebagai subjek. Artinya, kiyai, sebagai pemimpin utama ponpes dapat menentukan dan memilih sistem pembelajaran sesuai kebutuhan lokal. Pada prinsipnya harus mengembangkan masyarakat. Jadi, membidik pengguna program sesuai dengan kesiapan mereka, budaya, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman agama. "Yang tak kalah penting, program tersebut jangan sampai menghilangkan tradisi yang ada di ponpes," ujar Undang.
ps: dimuat di Jurnal Nasional 9 April 2008
Friday, December 07, 2007
Menyatukan Anak Aceh Lewat Kesenian
japan foundation | Kamis, 06 Des 2007
Di hadapan puluhan anak-anak, seorang bocah perempuan berjalan dan menduduki bocah perempuan lainnya, seolah yang ia duduki itu kursi. Di depannya, seorang anak lelaki tengkurap, seakan sedang menjadi meja. Si anak perempuan mengambil minum yang ada di atas punggung si meja.
Setelah minum, si anak peremupuan memencet remote control dan mengarahkannya ke dua anak laki-laki yang berperan sebagai televisi. Saat itu, salah seorang dari mereka bernyanyi, seolah tayangan di televisi sedang menampilkan video musik.
Rupanya, anak-anak tersebut sedang terlibat dalam pelatihan teater partisipatif, sebuah aliran teater yang pemain dan penonton bermain bersama. Makanya ada anak yang berperan menjadi bangku meja, televisi, dan sebagainya.
Pada April lalu, sekitar 30 anak dari Aceh Tengah, Aceh Utara dan Pidie, berkumpul untuk mengikuti pelatihan teater yang diadakan the Japan Foundation dan Komunitas Tikar Pandan. Selama seminggu mereka diajak berlatih teater dan berbagi pengalaman. Maklumlah, anak-anak tersebut berasal dari tiga wilayah konflik di Aceh yang memiliki kultur dan bahasa yang berbeda.
Menurut Direktur Eksekutif Komunitas Tikar Pandan Azhari Aiyub, selama ini semua pihak, baik pemerintah maupun organisasi nonpemerintah (NGO), selalu mengarahkan bantuannya ke daerah yang terkena dampak tsunami. Bahkan, anak-anak yang ada di wilayah tersebut dibuat sibuk dengan berbagai kegiatan yang diadakan aktivis NGO. Dari pagi hingga malam, anak-anak menghadiri kegiatan bermain bersama, mengaji, hingga belajar.
"Anak jadi tak punya waktu luang, saking sibuknya. Padahal kegiatan itu harusnya membuat anak punya waktu luang. Sayangnya, anak-anak di daerah konflik jadi terlupakan," kata Azhari.
Rekonsiliasi Aceh, melalui kesepahaman bersama yang ditandatangani di Helsinki pada 2005 lalu, hanya dalam tataran politik. Artinya, hanya golongan elit yang berekonsiliasi. Sedang di level bawah, yakni masyarakat, rekonsiliasi belum terjadi.
"Saat the Japan Foundation ingin memberi bantuan ke daerah yang terkena tsunami, kami usulkan agar jangan di sana karena sudah terlalu banyak NGO yang berperan di sana. Kami mengusulkan anak-anak di daerah konflik," ujarnya.
Konflik yang terjadi di Aceh, disadari atau tidak, masih tertanam di ingatan anak-anak Aceh. Pasalnya, konflik tersebut terjadi sangat dekat dengan mereka. Bahkan, ada seorang anak yang keluarga intinya terpecah pada dua kubu, Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Azahari mengamati, selama ini anak yang orangtuanya dibunuh GAM, selalu ingin membalaskan dendam dengan membunuh si pembunuh. Begitupun dengan anak yang orang tuanya dibunuh oleh tentara.
Mengumpulkan anak untuk pelatihan teater adalah bagian tersulit. Masalahnya ada di izin orang tua. Yulfan Marpi, Direktur Pelatihan Teater tersebut, mengatakan bahwa orang-orang Aceh selalu merasa curiga jika ada orang asing yang ingin masuk ke daerah mereka.
"Pengalaman mengajarkan mereka tak mudah percaya dengan orang asing. Saat kami hendak mengajak anak-anak, kami temui orang tuanya dulu. Mereka ingin tahu kami siapa, apa maksud kami, dan apa yang bisa kami berikan ke mereka," cerita Yulfan.
Ia melajutkan, kompensasi sudah menjadi keharusan. "Semua yang menyangkut kepentingan publik harus diberi kompensasi. Padahal dulu orang-orang sukarela membersihkan meunasah, sekarang kalau tak ada bayarannya, mereka tak mau."
Anak-anak yang ikut pun akhirnya diberi beasiswa pendidikan yang tak bisa disalurkan untuk keperluan lain. Tak sampai di sana, orang tua juga bersikeras ingin melihat kegiatan anak-anak mereka. Makanya, pada dua hari terakhir orang tua juga hadir di tempat tersebut.
"Pokoknya, kami berusaha agar anak-anak ini bisa ikut pelatihan. Anak-anak ini harus dipertemukan agar terjadi sebuah kesepakatan di antara mereka. Garis kekerasan yang ada di antara mereka harus diputus," jelas Yulfan.
Agus Nur Amal, pelatih teater dan juga pendongeng, mengatakan bahwa dari 30 anak yang dikumpulkan, semuanya memiliki latar belakang yang berbeda. Sebanyak tujuh orang anak yang berasal dari Aceh tengah mempunyai pola pikir Indonesia dan tiga sisanya berpikir seperti GAM. Anak-anak dari Pidie, semuanya punya pandangan GAM, dan hanya tiga dari 10 anak Aceh Utara yang memiliki paham Indonesia.
Pertama kali bertemu, tak ada kesepahaman di antara mereka. "Yang GAM menyanyikan mars GAM dan yang Indonesia menyanyi lagu sumpah pemuda dan lagu-lagu nasional lainnya," ujar Agus. Jika dilihat sepintas, tambahnya, seolah tak ada masalah.
Anak-anak ini diajarkan teater partisipatoris yang dikembangkan oleh Augusto Boal, dimana pemain dan penonton bermain bersama. Pada hari pertama dan kedua, Agus dan relawan dari the Japan Foundation fokus pada cara-cara untuk membuat anak terbuka atau bisa saling berbicara.
Tekniknya cukup sederhana, anak-anak diminta mendengarkan suara-suara yang ada di sekeliling mereka, menggambarkan sumber suara tersebut, dan menempelkannya di kertas. "Ada suara motor, mobil, jangkrik, atau sapai. Intinya, anak-anak kami ajak membuat partitur suara," jelas Agus.
Setelah itu, ia mengajak anak-anak untuk menceritakan suara-suara yang mereka akrabi. "Mereka bahkan bisa membedakan senjata berdasarkan bunyinya, karena suara itulah yang sering mereka dengar." Dalam proses ini, anak-anak diajak membuak panca indera mereka dan mengatakan apa yang ada dalam ingatan mereka.
Jika sudah menyadarinya, anak-anak harus disadarkan bahwa suara-suara di masa lalu tak bisa dihilangkan. Makanya, mereka harus bisa berdamai dengan pengalaman saat suara tersebut ada. Lalu, mereka diajak bermain peran, baik peran yang realistis (tokoh) ataupun peran yang tidak realistis (meja, kursi, televisi, dll).
Kemudian, kalau anak sudah bisa berbaur, mereka diajak berpikir tentang Aceh. Apa pentingnya Aceh bagi warga Aceh? Apa pentingnya Aceh bagi dunia? Dan di mana peran anak-anak Aceh?
Pada pertunjukan terakhir, mereka diberi tugas mementaskan teater bertema Aceh 2025. Hal ini semata-mata untuk menggambarkan cita-cita mereka terhadap Aceh. "Saat pertunjukan berlangsung, semua orang menangis. Saya, kawan-kawan relawan, orang tua, dan anak-anak," katanya.
Jika tahu tadinya mereka punya pemahaman politik yang berbeda, tentulah ada rasa haru. Semoga mereka tak hanya satu di panggung tapi juga satu membangun Aceh seperti apa yang mereka angankan pada 2025 nanti.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Di hadapan puluhan anak-anak, seorang bocah perempuan berjalan dan menduduki bocah perempuan lainnya, seolah yang ia duduki itu kursi. Di depannya, seorang anak lelaki tengkurap, seakan sedang menjadi meja. Si anak perempuan mengambil minum yang ada di atas punggung si meja.
Setelah minum, si anak peremupuan memencet remote control dan mengarahkannya ke dua anak laki-laki yang berperan sebagai televisi. Saat itu, salah seorang dari mereka bernyanyi, seolah tayangan di televisi sedang menampilkan video musik.
Rupanya, anak-anak tersebut sedang terlibat dalam pelatihan teater partisipatif, sebuah aliran teater yang pemain dan penonton bermain bersama. Makanya ada anak yang berperan menjadi bangku meja, televisi, dan sebagainya.
Pada April lalu, sekitar 30 anak dari Aceh Tengah, Aceh Utara dan Pidie, berkumpul untuk mengikuti pelatihan teater yang diadakan the Japan Foundation dan Komunitas Tikar Pandan. Selama seminggu mereka diajak berlatih teater dan berbagi pengalaman. Maklumlah, anak-anak tersebut berasal dari tiga wilayah konflik di Aceh yang memiliki kultur dan bahasa yang berbeda.
Menurut Direktur Eksekutif Komunitas Tikar Pandan Azhari Aiyub, selama ini semua pihak, baik pemerintah maupun organisasi nonpemerintah (NGO), selalu mengarahkan bantuannya ke daerah yang terkena dampak tsunami. Bahkan, anak-anak yang ada di wilayah tersebut dibuat sibuk dengan berbagai kegiatan yang diadakan aktivis NGO. Dari pagi hingga malam, anak-anak menghadiri kegiatan bermain bersama, mengaji, hingga belajar.
"Anak jadi tak punya waktu luang, saking sibuknya. Padahal kegiatan itu harusnya membuat anak punya waktu luang. Sayangnya, anak-anak di daerah konflik jadi terlupakan," kata Azhari.
Rekonsiliasi Aceh, melalui kesepahaman bersama yang ditandatangani di Helsinki pada 2005 lalu, hanya dalam tataran politik. Artinya, hanya golongan elit yang berekonsiliasi. Sedang di level bawah, yakni masyarakat, rekonsiliasi belum terjadi.
"Saat the Japan Foundation ingin memberi bantuan ke daerah yang terkena tsunami, kami usulkan agar jangan di sana karena sudah terlalu banyak NGO yang berperan di sana. Kami mengusulkan anak-anak di daerah konflik," ujarnya.
Konflik yang terjadi di Aceh, disadari atau tidak, masih tertanam di ingatan anak-anak Aceh. Pasalnya, konflik tersebut terjadi sangat dekat dengan mereka. Bahkan, ada seorang anak yang keluarga intinya terpecah pada dua kubu, Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Azahari mengamati, selama ini anak yang orangtuanya dibunuh GAM, selalu ingin membalaskan dendam dengan membunuh si pembunuh. Begitupun dengan anak yang orang tuanya dibunuh oleh tentara.
Mengumpulkan anak untuk pelatihan teater adalah bagian tersulit. Masalahnya ada di izin orang tua. Yulfan Marpi, Direktur Pelatihan Teater tersebut, mengatakan bahwa orang-orang Aceh selalu merasa curiga jika ada orang asing yang ingin masuk ke daerah mereka.
"Pengalaman mengajarkan mereka tak mudah percaya dengan orang asing. Saat kami hendak mengajak anak-anak, kami temui orang tuanya dulu. Mereka ingin tahu kami siapa, apa maksud kami, dan apa yang bisa kami berikan ke mereka," cerita Yulfan.
Ia melajutkan, kompensasi sudah menjadi keharusan. "Semua yang menyangkut kepentingan publik harus diberi kompensasi. Padahal dulu orang-orang sukarela membersihkan meunasah, sekarang kalau tak ada bayarannya, mereka tak mau."
Anak-anak yang ikut pun akhirnya diberi beasiswa pendidikan yang tak bisa disalurkan untuk keperluan lain. Tak sampai di sana, orang tua juga bersikeras ingin melihat kegiatan anak-anak mereka. Makanya, pada dua hari terakhir orang tua juga hadir di tempat tersebut.
"Pokoknya, kami berusaha agar anak-anak ini bisa ikut pelatihan. Anak-anak ini harus dipertemukan agar terjadi sebuah kesepakatan di antara mereka. Garis kekerasan yang ada di antara mereka harus diputus," jelas Yulfan.
Agus Nur Amal, pelatih teater dan juga pendongeng, mengatakan bahwa dari 30 anak yang dikumpulkan, semuanya memiliki latar belakang yang berbeda. Sebanyak tujuh orang anak yang berasal dari Aceh tengah mempunyai pola pikir Indonesia dan tiga sisanya berpikir seperti GAM. Anak-anak dari Pidie, semuanya punya pandangan GAM, dan hanya tiga dari 10 anak Aceh Utara yang memiliki paham Indonesia.
Pertama kali bertemu, tak ada kesepahaman di antara mereka. "Yang GAM menyanyikan mars GAM dan yang Indonesia menyanyi lagu sumpah pemuda dan lagu-lagu nasional lainnya," ujar Agus. Jika dilihat sepintas, tambahnya, seolah tak ada masalah.
Anak-anak ini diajarkan teater partisipatoris yang dikembangkan oleh Augusto Boal, dimana pemain dan penonton bermain bersama. Pada hari pertama dan kedua, Agus dan relawan dari the Japan Foundation fokus pada cara-cara untuk membuat anak terbuka atau bisa saling berbicara.
Tekniknya cukup sederhana, anak-anak diminta mendengarkan suara-suara yang ada di sekeliling mereka, menggambarkan sumber suara tersebut, dan menempelkannya di kertas. "Ada suara motor, mobil, jangkrik, atau sapai. Intinya, anak-anak kami ajak membuat partitur suara," jelas Agus.
Setelah itu, ia mengajak anak-anak untuk menceritakan suara-suara yang mereka akrabi. "Mereka bahkan bisa membedakan senjata berdasarkan bunyinya, karena suara itulah yang sering mereka dengar." Dalam proses ini, anak-anak diajak membuak panca indera mereka dan mengatakan apa yang ada dalam ingatan mereka.
Jika sudah menyadarinya, anak-anak harus disadarkan bahwa suara-suara di masa lalu tak bisa dihilangkan. Makanya, mereka harus bisa berdamai dengan pengalaman saat suara tersebut ada. Lalu, mereka diajak bermain peran, baik peran yang realistis (tokoh) ataupun peran yang tidak realistis (meja, kursi, televisi, dll).
Kemudian, kalau anak sudah bisa berbaur, mereka diajak berpikir tentang Aceh. Apa pentingnya Aceh bagi warga Aceh? Apa pentingnya Aceh bagi dunia? Dan di mana peran anak-anak Aceh?
Pada pertunjukan terakhir, mereka diberi tugas mementaskan teater bertema Aceh 2025. Hal ini semata-mata untuk menggambarkan cita-cita mereka terhadap Aceh. "Saat pertunjukan berlangsung, semua orang menangis. Saya, kawan-kawan relawan, orang tua, dan anak-anak," katanya.
Jika tahu tadinya mereka punya pemahaman politik yang berbeda, tentulah ada rasa haru. Semoga mereka tak hanya satu di panggung tapi juga satu membangun Aceh seperti apa yang mereka angankan pada 2025 nanti.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Anak Pidie yang Pemalu
Kamis, 06 Des 2007
Seorang anak perempuan tiba-tiba masuk ke kolong tempat tidur dan tak mau keluar. Spontan saja, semua kawan sekamaranya membujuk si anak keluar, bahkan sambil ikut-ikutan masuk ke kolong.
"Matikan kameranya. Kalau menyala dia tak mau keluar," kata seorang anak.
"Sudah. Ini sudah mati," jawab di kameramen.
Anak-anak perempuan pun berteriak-teriak sambil meyakinkan temannya yang ada di kolong bahwa kamera sudah dimatikan. Saat sudah keluar, si anak menutupi wajahnya dengan bergo (semacam jilbab sepanjang dada).
"Jangan ambil gambar saya," kata si anak. Dan gambar pun pindah ke adegan lain. Itulah sepotong kejadian dalam film dokumenter Selama Danau tak Beriak karya Fauzan Santa.
Film itu bercerita tentang pelatihan teater yang diikuti sekitar 30 anak dari tiga wilayah konflik, Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Kabupaten Pidie. Menurut Fauzan, anak-anak tersebut terasing dari lingkungannya karena konflik yang terjadi di wilayah mereka.
"Kamera dianggap seperti bedil. Dan banyak usaha yang harus dilakukan agar mereka mau bicara," katanya. Untuk memancing anak yang berperan aktif, biasanya ia meminta anak yang lain memberi contoh atau berbicara lebih dulu. Jika si anak tadi sudah merasa nyaman, barulah pelan-pelan diminta aktif.
"Rupanya ini efektif. Sampai-sampai ada anak yang tak mau berhenti mengungkapkan perasaanya. Mungkin itu ungkapan alam bawah sadarnya," ujar Fauzan.
Yang paling malu-malu dan tak terbiasa bergaul dengan orang lain, lanjut Fauzan, adalah anak-anak yang berasal dari Pidie. Jika berbaris, anak-anak ini seringkali merunduk dan tak banyak bicara. Dan, anak perempuan yang masuk ke kolong tempat tidur adalah salah satu dari mereka.
Kabupaten Pidie terkenal sebagai daerah cikal bakal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kampung Hasan Tiro yang kini bermukim di Swedia. Daerah ini juga asal beberapa tokoh terkenal Aceh, seperti Tgk. Daud Beureueh, Mr. Teuku Mohammad Hasan, Prof. Ibrahim Hasan, DR. Hasballah M Saad, dan pengusaha Ibrahim Risyad (Richard).
Selama ini, Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh membuat beberapa pihak melarang adanya kesenian. "Padahal, kesenian adalah obat untuk proses kejiwaan anak-anak. Agak susah memang jika kita berdebat di wilayah syariat."
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Seorang anak perempuan tiba-tiba masuk ke kolong tempat tidur dan tak mau keluar. Spontan saja, semua kawan sekamaranya membujuk si anak keluar, bahkan sambil ikut-ikutan masuk ke kolong.
"Matikan kameranya. Kalau menyala dia tak mau keluar," kata seorang anak.
"Sudah. Ini sudah mati," jawab di kameramen.
Anak-anak perempuan pun berteriak-teriak sambil meyakinkan temannya yang ada di kolong bahwa kamera sudah dimatikan. Saat sudah keluar, si anak menutupi wajahnya dengan bergo (semacam jilbab sepanjang dada).
"Jangan ambil gambar saya," kata si anak. Dan gambar pun pindah ke adegan lain. Itulah sepotong kejadian dalam film dokumenter Selama Danau tak Beriak karya Fauzan Santa.
Film itu bercerita tentang pelatihan teater yang diikuti sekitar 30 anak dari tiga wilayah konflik, Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Kabupaten Pidie. Menurut Fauzan, anak-anak tersebut terasing dari lingkungannya karena konflik yang terjadi di wilayah mereka.
"Kamera dianggap seperti bedil. Dan banyak usaha yang harus dilakukan agar mereka mau bicara," katanya. Untuk memancing anak yang berperan aktif, biasanya ia meminta anak yang lain memberi contoh atau berbicara lebih dulu. Jika si anak tadi sudah merasa nyaman, barulah pelan-pelan diminta aktif.
"Rupanya ini efektif. Sampai-sampai ada anak yang tak mau berhenti mengungkapkan perasaanya. Mungkin itu ungkapan alam bawah sadarnya," ujar Fauzan.
Yang paling malu-malu dan tak terbiasa bergaul dengan orang lain, lanjut Fauzan, adalah anak-anak yang berasal dari Pidie. Jika berbaris, anak-anak ini seringkali merunduk dan tak banyak bicara. Dan, anak perempuan yang masuk ke kolong tempat tidur adalah salah satu dari mereka.
Kabupaten Pidie terkenal sebagai daerah cikal bakal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kampung Hasan Tiro yang kini bermukim di Swedia. Daerah ini juga asal beberapa tokoh terkenal Aceh, seperti Tgk. Daud Beureueh, Mr. Teuku Mohammad Hasan, Prof. Ibrahim Hasan, DR. Hasballah M Saad, dan pengusaha Ibrahim Risyad (Richard).
Selama ini, Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh membuat beberapa pihak melarang adanya kesenian. "Padahal, kesenian adalah obat untuk proses kejiwaan anak-anak. Agak susah memang jika kita berdebat di wilayah syariat."
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Nilai Kuat, Prestasi Didapat
Selasa, 04 Des 2007
Setiap anak yang baru lahir netral terhadap nilai-nilai. Disadari atau tidak orang tua dan lingkunganlah yang membentuk mereka menjadi pembohong, pemarah, atau segala sifat negatif lainnya.
Saat masih berusia setahun, anak pasti mendapat imunisasi. Ketika dibawa ke rumah sakit, posyandu, atau puskesmas, anak menangkap segala gambaran yang ada di sana. Karena merasa lingkungan tersebut asing, anak bereaksi dan orang tua menenangkan.
"Tenang aja nggak sakit kok" atau "rasanya cuma seperti digigit semut" adalah alasan-alasan yang sering orang tua katakan pada anak. Karena orang tua adalah orang yang dekat dengan mereka, otomatis si anak percaya dengan perkataan tersebut. Namun, perngalaman saat disuntik ternyata sakit. Dan saat itulah anak belajar berbohong.
Tanpa disadari, orang tua selalu mengulang-ulang proses berbohong. Sebagai contoh, saat anak diajak berbelanja ke supermarket. Karena tertarik pada sebuah mainan, anak memasukkannya ke keranjang belanja tanpa diketahui ibu. Saat di kasir atau sepulang di rumah, orang tua memberi pengertian pada anak.
"Lain kali, kalau mau mainan bilang mama dulu, nanti pasti dibelikan," adalah perkataan yang sering disampaikan orang tua ke anak. Di lain waktu, saat anak ingin mainan, ia meminta izin seperti permintaan orang tuanya. Dengan berbagai alasan, orang tua mengelak membelikan.
Saat itu pun anak belajar tentang kebohongan. "Harusnya kalau sudah ijin pasti dibelikan. Ini kok tidak?" kira-kira begitu pikir si anak.
Menurut Koordinator Nasional Living Values Education Program Fidelis Elisati Waruwu, nilai kehidupan adalah nilai-nilai yang menghidupkan seseorang. Baik itu membuatnya bertahan hidup ataupun menjadi dewasa. Nilai ini ada pada setiap makhluk. Nilai itu berupa nilai kejujuran, keadilan, penuh kasih sayang, yang dilengkapi potensi bawaan seperti kemampuan berpikir, berasa, dan berperilaku.
"Nilai-nilai negatif dimasukkan ke anak oleh orang tua dan diteruskan selama hidup mereka," kata Fidelis pada peserta Konfrensi Guru Indonesia yang berlangsung pekan lalu, di Jakarta.
Teori Ekologi Bronfenbrenner menyebutkan lima sistem ekologi perkembangan, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang termasuk dalam mikrosistem adalah keluarga, teman-teman sebaya, sekolah, dan lingkungan. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial.
Lingkungan mesosistem meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem atau beberapa konteks. "Misalnya hubungan antara pengalaman sekolah dengan pengalaman keluarga atau teman sebaya," kata Fidelis. Eksosistem melibatkan pengalaman individu yang tak memiliki peran aktif di dalamnya. Semisal pengalaman kerja yang mempengaruhi hubungan ibu dan anak.
Makrosistem meliputi kebudayaan dimana individu hidup. Kronosistem meliputi pemolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. "Maka itu, dalam membangun budaya sekolah berbasis nilai harus mengandalkan komitmen dari semua pihak. Untuk menghadirkan nilai-nilai, seperti penghargaan, toleransi, tanggung jawab, kasih sayang, kedamaian, kejujuran, dan kerendahan hati, haruslah ditekankan dalam setiap interaksi. Baik itu interaksi guru dengan guru, guru dengan murid, dan murid dengan murid di lingkungan sekolah," jelas Fidelis.
Dukung prestasi
Pada dasarnya, lanjut dia, pembangunan budaya nilai itu tidak membutuhkan mata pelajaran khusus atau dimasukkan ke kurikulum. "Bila setiap orang di sekolah itu menghidupi nilai dalam perilakunya, dalam cara bicara, dan berelasi satu dengan lain, maka dengan sendirinya nilai tersebut menghidupi mereka."
Sebagai contoh, untuk menerapkan nilai kerapihan, gurulah yang harus memberi contoh pada anak. "Jika semua guru konsisten berpakaian rapih, saya jamin hanya butuh dua minggu untuk menanamkan nilai tersebut. Anak pasti mengikuti orang-orang yang bisa mereka percaya. Guru mengajarkan berbohong, anak pasti megikuti. Begitupun jika guru mengajarkan disiplin atau nilai-nilai positif" ucapnya.
Hanya saja, lingkungan mesosistem si anak harus mendukung. Caranya, guru bisa memberi pemahaman ke orang tua dan mengajak mereka menerapkan nilaiu yang sama. "Percuma kalau anak rapih di sekolah, tapi di rumah terjadi kondisi yang berbeda. Usaha pihak sekolah harus didukung," ujarnya.
Hal ini tentu tidaklah mudah, karena mengandaikan perubahan pola pikir, pola laku, dan pola rasa masing-masing pihak, terutama kepala sekolah dan guru. Bila guru berubah, maka dengan sendirinya murid juga akan berubah. Maka kunci pembangunan budaya sekolah itu ada pada guru dan kepala sekolah.
Sementara itu, Romy Cahyadi, Direktur ProVisi Education, mengatakan, pendidikan nilai mendukung pencapaian prestasi sekolah. Hal tersebut ia amati berdasarkan pengalaman enam tahun menjadi konsultan pendidikan pada berbagai sekolah negeri dan swasta.
"Sekolah-sekolah berprestasi umumnya memiliki budaya sekolah yang berbasis nilai yang kuat. Sekolah yang tak ada nilai-nila ini hampir selalu prestasi akademiknya buruk," ujar Romy.
Yang tak kalah penting, harus ada refleksi bersama dalam menentukan nilai yang dianut warga sekolah. Setiap lingkungan punya perbedaan norma dan nilai, itupun selalu berubah seiring berkembanganya lingkungan tersebut. Untuk itu, nilai yang ditanamkan haruslah yang bersifat universal semisal penghargaan, tanggung jawab, kerja sama, kerendahan hati, toleransi, kejujuran, dan intergritas. Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Setiap anak yang baru lahir netral terhadap nilai-nilai. Disadari atau tidak orang tua dan lingkunganlah yang membentuk mereka menjadi pembohong, pemarah, atau segala sifat negatif lainnya.
Saat masih berusia setahun, anak pasti mendapat imunisasi. Ketika dibawa ke rumah sakit, posyandu, atau puskesmas, anak menangkap segala gambaran yang ada di sana. Karena merasa lingkungan tersebut asing, anak bereaksi dan orang tua menenangkan.
"Tenang aja nggak sakit kok" atau "rasanya cuma seperti digigit semut" adalah alasan-alasan yang sering orang tua katakan pada anak. Karena orang tua adalah orang yang dekat dengan mereka, otomatis si anak percaya dengan perkataan tersebut. Namun, perngalaman saat disuntik ternyata sakit. Dan saat itulah anak belajar berbohong.
Tanpa disadari, orang tua selalu mengulang-ulang proses berbohong. Sebagai contoh, saat anak diajak berbelanja ke supermarket. Karena tertarik pada sebuah mainan, anak memasukkannya ke keranjang belanja tanpa diketahui ibu. Saat di kasir atau sepulang di rumah, orang tua memberi pengertian pada anak.
"Lain kali, kalau mau mainan bilang mama dulu, nanti pasti dibelikan," adalah perkataan yang sering disampaikan orang tua ke anak. Di lain waktu, saat anak ingin mainan, ia meminta izin seperti permintaan orang tuanya. Dengan berbagai alasan, orang tua mengelak membelikan.
Saat itu pun anak belajar tentang kebohongan. "Harusnya kalau sudah ijin pasti dibelikan. Ini kok tidak?" kira-kira begitu pikir si anak.
Menurut Koordinator Nasional Living Values Education Program Fidelis Elisati Waruwu, nilai kehidupan adalah nilai-nilai yang menghidupkan seseorang. Baik itu membuatnya bertahan hidup ataupun menjadi dewasa. Nilai ini ada pada setiap makhluk. Nilai itu berupa nilai kejujuran, keadilan, penuh kasih sayang, yang dilengkapi potensi bawaan seperti kemampuan berpikir, berasa, dan berperilaku.
"Nilai-nilai negatif dimasukkan ke anak oleh orang tua dan diteruskan selama hidup mereka," kata Fidelis pada peserta Konfrensi Guru Indonesia yang berlangsung pekan lalu, di Jakarta.
Teori Ekologi Bronfenbrenner menyebutkan lima sistem ekologi perkembangan, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang termasuk dalam mikrosistem adalah keluarga, teman-teman sebaya, sekolah, dan lingkungan. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial.
Lingkungan mesosistem meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem atau beberapa konteks. "Misalnya hubungan antara pengalaman sekolah dengan pengalaman keluarga atau teman sebaya," kata Fidelis. Eksosistem melibatkan pengalaman individu yang tak memiliki peran aktif di dalamnya. Semisal pengalaman kerja yang mempengaruhi hubungan ibu dan anak.
Makrosistem meliputi kebudayaan dimana individu hidup. Kronosistem meliputi pemolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. "Maka itu, dalam membangun budaya sekolah berbasis nilai harus mengandalkan komitmen dari semua pihak. Untuk menghadirkan nilai-nilai, seperti penghargaan, toleransi, tanggung jawab, kasih sayang, kedamaian, kejujuran, dan kerendahan hati, haruslah ditekankan dalam setiap interaksi. Baik itu interaksi guru dengan guru, guru dengan murid, dan murid dengan murid di lingkungan sekolah," jelas Fidelis.
Dukung prestasi
Pada dasarnya, lanjut dia, pembangunan budaya nilai itu tidak membutuhkan mata pelajaran khusus atau dimasukkan ke kurikulum. "Bila setiap orang di sekolah itu menghidupi nilai dalam perilakunya, dalam cara bicara, dan berelasi satu dengan lain, maka dengan sendirinya nilai tersebut menghidupi mereka."
Sebagai contoh, untuk menerapkan nilai kerapihan, gurulah yang harus memberi contoh pada anak. "Jika semua guru konsisten berpakaian rapih, saya jamin hanya butuh dua minggu untuk menanamkan nilai tersebut. Anak pasti mengikuti orang-orang yang bisa mereka percaya. Guru mengajarkan berbohong, anak pasti megikuti. Begitupun jika guru mengajarkan disiplin atau nilai-nilai positif" ucapnya.
Hanya saja, lingkungan mesosistem si anak harus mendukung. Caranya, guru bisa memberi pemahaman ke orang tua dan mengajak mereka menerapkan nilaiu yang sama. "Percuma kalau anak rapih di sekolah, tapi di rumah terjadi kondisi yang berbeda. Usaha pihak sekolah harus didukung," ujarnya.
Hal ini tentu tidaklah mudah, karena mengandaikan perubahan pola pikir, pola laku, dan pola rasa masing-masing pihak, terutama kepala sekolah dan guru. Bila guru berubah, maka dengan sendirinya murid juga akan berubah. Maka kunci pembangunan budaya sekolah itu ada pada guru dan kepala sekolah.
Sementara itu, Romy Cahyadi, Direktur ProVisi Education, mengatakan, pendidikan nilai mendukung pencapaian prestasi sekolah. Hal tersebut ia amati berdasarkan pengalaman enam tahun menjadi konsultan pendidikan pada berbagai sekolah negeri dan swasta.
"Sekolah-sekolah berprestasi umumnya memiliki budaya sekolah yang berbasis nilai yang kuat. Sekolah yang tak ada nilai-nila ini hampir selalu prestasi akademiknya buruk," ujar Romy.
Yang tak kalah penting, harus ada refleksi bersama dalam menentukan nilai yang dianut warga sekolah. Setiap lingkungan punya perbedaan norma dan nilai, itupun selalu berubah seiring berkembanganya lingkungan tersebut. Untuk itu, nilai yang ditanamkan haruslah yang bersifat universal semisal penghargaan, tanggung jawab, kerja sama, kerendahan hati, toleransi, kejujuran, dan intergritas. Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
MOS yang Cerdas dan Asyik
Selasa, 04 Des 2007
Masa Orientasi Sekolah (MOS) selama ini selalu menjadi tradisi sekolah dan dilakukan dengan cara yang sama. Padahal saat MOS itulah guru berkesempatan mengenali siswa. Bukan sekedar tahu asal sekolah mereka, biodata, nilai rapor, atau hasil psiko tes.
Pada dasarnya, peralihan ke sekolah yang lebih tinggi mungkin tidak terlalu sulit bagi sebagian siswa. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi siswa-siswa lain sehingga mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan penyesuaian diri dengan sekolah barunya. Bahkan, siswa baru kini tidak semata-mata harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru, tapi juga harus menjadi bagian dari budaya sekolah yang mendasari komunitas pembelajar.
Menurut Direktur Konsultan Manajemen dan Pendidikan Open Mind Tendi Naim, selama ini guru selalu memberitahu murid, padahal harusnya terjadi komunikasi dua arah sehingga mengerti tentang anak. "MOS berpotensi sebagai dasar penciptaan komunitas belajar. Kegiatan ini juga bisa digunakan untuk mengenal anak dari awal, termasuk potensi masalahnya," kata Tendi.
MOS haruslah bertujuan untuk orientasi siswa, pondasi pengembangan komunitas pembelajar, serta mengembangkan keahlian dan nilai siswa. Lalu melalui kegiatan ini, sekolah juga harus mengadakan pemetaan siswa. Maksudnya, sekolah harus bisa membuat rekomendasi dari setiap anak dan langkah-langkah untuk mengoptimalkan kemampuan anak.
"Untuk itu, sekolah juga membutuhkan data lain, seperti karakteristik siswa, kebiasaan, target, komitmen, potensi masalah, dan potensi dukungan masalah," jelas Tendi.
Salah satu sekolah yang sudah menerapkan MOS seperti ini adalah SMP Taruna Bakti, Bandung, Jawa Barat. Sejak tahun ajaran 2006-2007, sekolah tersebut ingin menerapkan MOS yang berbeda. "Bukan tradisi yang itu-itu saja," kata Tendi.
Jika MOS diadakan selama tiga hari, lanjutnya, maka biarkanlah hari pertama diisi oleh Osis. Setelah itu barulah kesempatan untuk mengembangkan skill dan value. "Skill yang harus dikembangkan terdiri dari self management, motivasi, komitmen, develop vision, komunikasi, teamwork. Sedang nilai yang harus ditanamkan adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, visioner, kerja sama, adil, dan peduli. Sekolah sebisa mungkin harus membuat permainan dengan kombinasi nilai tersebut."
Selain itu, kegiatan ini juga harus menggali karakteristik unik siswa dan potensi masalah yang akan muncul di kemudian hari. Semuanya, lanjut Tendi, harus dilakukan dengan fun (gembira), sehingga kesadaran mengenai diri sendiri, lingkungan, dan masa depan mereka diperoleh dengan sendirinya.
Yang tak kalah penting, MOS harus melibatkan guru Bimbingan Konseling (BK). Selama ini, guru BK hanya berperan dalam mengatasi siswa bermasalah, padahal potensi itu bisa dikurangi. "Guru BK juga harus bisa membuat murid merasa dihargai. Kalau selama ini dipanggil ke ruang BK karena bermasalah, cobalah memanggil siswa hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun atau prestasi belajarnya," kata Tendi.
Lalu, untuk menjaga keberlangsungan pengembangan skill dan penanaman nilai, sebaiknya ada tindak lanjut dari kegiatan MOS. Kegiatan tersebut bisa disesuaikan dengan karakteristik sekolah, bisa berupa ekstrakurikuler, Latihan Dasar Kepemimpinan, atau sistem Big Brother and Big Sister (kakak dan adik). Dalam sistem kakak adik, setiap anak kelas III memiliki adik angkat anak kelas II dan I.
"Kalau ada masalah dengan si kakak, si adik bisa mengingatkan. Jadi ada rasa tanggung jawab untuk memberi contoh yang baik pada adiknya," kata Tendi. Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Masa Orientasi Sekolah (MOS) selama ini selalu menjadi tradisi sekolah dan dilakukan dengan cara yang sama. Padahal saat MOS itulah guru berkesempatan mengenali siswa. Bukan sekedar tahu asal sekolah mereka, biodata, nilai rapor, atau hasil psiko tes.
Pada dasarnya, peralihan ke sekolah yang lebih tinggi mungkin tidak terlalu sulit bagi sebagian siswa. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi siswa-siswa lain sehingga mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan penyesuaian diri dengan sekolah barunya. Bahkan, siswa baru kini tidak semata-mata harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru, tapi juga harus menjadi bagian dari budaya sekolah yang mendasari komunitas pembelajar.
Menurut Direktur Konsultan Manajemen dan Pendidikan Open Mind Tendi Naim, selama ini guru selalu memberitahu murid, padahal harusnya terjadi komunikasi dua arah sehingga mengerti tentang anak. "MOS berpotensi sebagai dasar penciptaan komunitas belajar. Kegiatan ini juga bisa digunakan untuk mengenal anak dari awal, termasuk potensi masalahnya," kata Tendi.
MOS haruslah bertujuan untuk orientasi siswa, pondasi pengembangan komunitas pembelajar, serta mengembangkan keahlian dan nilai siswa. Lalu melalui kegiatan ini, sekolah juga harus mengadakan pemetaan siswa. Maksudnya, sekolah harus bisa membuat rekomendasi dari setiap anak dan langkah-langkah untuk mengoptimalkan kemampuan anak.
"Untuk itu, sekolah juga membutuhkan data lain, seperti karakteristik siswa, kebiasaan, target, komitmen, potensi masalah, dan potensi dukungan masalah," jelas Tendi.
Salah satu sekolah yang sudah menerapkan MOS seperti ini adalah SMP Taruna Bakti, Bandung, Jawa Barat. Sejak tahun ajaran 2006-2007, sekolah tersebut ingin menerapkan MOS yang berbeda. "Bukan tradisi yang itu-itu saja," kata Tendi.
Jika MOS diadakan selama tiga hari, lanjutnya, maka biarkanlah hari pertama diisi oleh Osis. Setelah itu barulah kesempatan untuk mengembangkan skill dan value. "Skill yang harus dikembangkan terdiri dari self management, motivasi, komitmen, develop vision, komunikasi, teamwork. Sedang nilai yang harus ditanamkan adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, visioner, kerja sama, adil, dan peduli. Sekolah sebisa mungkin harus membuat permainan dengan kombinasi nilai tersebut."
Selain itu, kegiatan ini juga harus menggali karakteristik unik siswa dan potensi masalah yang akan muncul di kemudian hari. Semuanya, lanjut Tendi, harus dilakukan dengan fun (gembira), sehingga kesadaran mengenai diri sendiri, lingkungan, dan masa depan mereka diperoleh dengan sendirinya.
Yang tak kalah penting, MOS harus melibatkan guru Bimbingan Konseling (BK). Selama ini, guru BK hanya berperan dalam mengatasi siswa bermasalah, padahal potensi itu bisa dikurangi. "Guru BK juga harus bisa membuat murid merasa dihargai. Kalau selama ini dipanggil ke ruang BK karena bermasalah, cobalah memanggil siswa hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun atau prestasi belajarnya," kata Tendi.
Lalu, untuk menjaga keberlangsungan pengembangan skill dan penanaman nilai, sebaiknya ada tindak lanjut dari kegiatan MOS. Kegiatan tersebut bisa disesuaikan dengan karakteristik sekolah, bisa berupa ekstrakurikuler, Latihan Dasar Kepemimpinan, atau sistem Big Brother and Big Sister (kakak dan adik). Dalam sistem kakak adik, setiap anak kelas III memiliki adik angkat anak kelas II dan I.
"Kalau ada masalah dengan si kakak, si adik bisa mengingatkan. Jadi ada rasa tanggung jawab untuk memberi contoh yang baik pada adiknya," kata Tendi. Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Bukan Madrasah Biasa
Jum'at, 30 Nov 2007
Ada tiga hal yang selalu diasosiasikan dengan madrasah, santri laki-laki, pendidikan agama yang kental, dan pilihan nomor dua setelah sekolah umum. Jauh di ujung selatan Kabupaten Sukabimu, Jawa Barat, tepatnya tepi Pantai Pasir Baru, Cisolok, terdapat madrasah yang tak identik dengan ketiga hal tadi.
Madrasah Ibtidayah Cibangban adalah satu-satunya sekolah di daerah tersebut dan sudah bediri sejak 1965 dan berada di bawah naungan Yayasan Risalatul Ummah. Menurut Saipudin, ketua yayasan, madrasah Cibangban dibangun karena jarak sekolah yang sangat jauh dari desa mereka. "Kalau mau sekolah, harus berangkat subuh-subuh dari rumah," ceritanya.
Setelah madrasah itu dibangun, ternyata masyarakat sekitar sangat mendukung dan memberi pengaruh terhadap perkembangan madrasah ini. Sebagian besar orang tua siswa adalah nelayan (46%) dan petani (32%). Dan merekalah yang mebantu segala kebutuhan madrasah, mulai dari kebutuhan fisik hingga materi yang disampaikan.
"Gedung kelas kami bangun satu per satu. Yang mengerjakan rata-rata orang tua siswa," katanya.
Karena tak ada sekolah umum, makanya mata pelajaran madrasah ini sebagian besar adalah pengetahuan umum, seperti Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, dan PPKn. Hanya seperempat porsi kurikulum yang disisakan untuk pengajaran agama, yang meliputi Al Quran dan hadis, aqidah akhlak, fiqih syariah, sejarah Islam, dan Bahasa Arab. Bahkan, siswa madrasah Cibangban juga mengikuti ujian mata pelajaran, layaknya sekolah umum.
Raden Dunbar dari program Decentralised Basic Education (DBE) USAID mengatakan, para pengelola sekolah dan guru sangat antusias dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Mereka juga sangat terbuka terhadap metode pendidikan yang baru, seperti membuat pusat kegiatan murid dan mengajak anak untuk belajar secara aktif.
"Dan hal ini sangat jarang ditemui di sekolah yang berbasis madrasah," katanya.
Dari perbandingan komposisi murid laki-laki dan perempuan, Dunbar melihat adanya kesetaraan gender. Dari 249 murid, 130 (52%) di antaranya adalah laki-laki dan 119 (48%) perempuan.
Madrasah ini juga memiliki komite sekolah yang beranggotakan 12 perwakilan guru, orang tua murid, dan tokoh masyarakat. "Fungsi komunitas sekolah madrasah Cibangban sama dengan fungsi yang ada di sekolah umum, yaitu mengoptimalkan sumber daya sekolah, mengelola dana sekolah, mengendalikan kualitas pendidikan, dan menjaring kerja sama dengan pihak lain," kata Dunbar.
Dari berbagai sekolah program DBE di tujuh provinsi, menurut Dunbar madrasah Cibangban inilah yang paling progresif. Karena melekat dengan komunitas lokal, maka harapan penduduk akan tingkat spiritual, ekonomi, dan pendidikan nampak pada madrasah ini.
"Mereka menganggap madrasah ini sama dengan sekolah umum, mendukung penuh jalannya madrasah, terbuka terhadap perubahan, dan tentunya sejalan dengan Standar Pendidikan Nasional," urai Dunbar.
Madrasah Cibangban, tambahnya, bukan hanya meninggalkan semua konsep konsevatif yang dimiliki madrasah. Meski hanya ada enam guru, tapi setiap mereka sudah menyadari pentingnya active learning (pembelajaran aktif) bagi siswa. Sebagai contoh, dalam pelajaran agama, biasanya siswa memprekatikkan langsung materi yang mereka dapat.
"Jika diajarkan tentang hari raya kurban, kami juga mengajak mereka mempraktekkan proses memberi hewan kurban, menerima, hingga membaginya. Kami kan hanya fasilitator jadi siswa harus mengalaminya sendiri," kata Supendi , guru kelas V madrasah Cibangban.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Ada tiga hal yang selalu diasosiasikan dengan madrasah, santri laki-laki, pendidikan agama yang kental, dan pilihan nomor dua setelah sekolah umum. Jauh di ujung selatan Kabupaten Sukabimu, Jawa Barat, tepatnya tepi Pantai Pasir Baru, Cisolok, terdapat madrasah yang tak identik dengan ketiga hal tadi.
Madrasah Ibtidayah Cibangban adalah satu-satunya sekolah di daerah tersebut dan sudah bediri sejak 1965 dan berada di bawah naungan Yayasan Risalatul Ummah. Menurut Saipudin, ketua yayasan, madrasah Cibangban dibangun karena jarak sekolah yang sangat jauh dari desa mereka. "Kalau mau sekolah, harus berangkat subuh-subuh dari rumah," ceritanya.
Setelah madrasah itu dibangun, ternyata masyarakat sekitar sangat mendukung dan memberi pengaruh terhadap perkembangan madrasah ini. Sebagian besar orang tua siswa adalah nelayan (46%) dan petani (32%). Dan merekalah yang mebantu segala kebutuhan madrasah, mulai dari kebutuhan fisik hingga materi yang disampaikan.
"Gedung kelas kami bangun satu per satu. Yang mengerjakan rata-rata orang tua siswa," katanya.
Karena tak ada sekolah umum, makanya mata pelajaran madrasah ini sebagian besar adalah pengetahuan umum, seperti Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, dan PPKn. Hanya seperempat porsi kurikulum yang disisakan untuk pengajaran agama, yang meliputi Al Quran dan hadis, aqidah akhlak, fiqih syariah, sejarah Islam, dan Bahasa Arab. Bahkan, siswa madrasah Cibangban juga mengikuti ujian mata pelajaran, layaknya sekolah umum.
Raden Dunbar dari program Decentralised Basic Education (DBE) USAID mengatakan, para pengelola sekolah dan guru sangat antusias dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Mereka juga sangat terbuka terhadap metode pendidikan yang baru, seperti membuat pusat kegiatan murid dan mengajak anak untuk belajar secara aktif.
"Dan hal ini sangat jarang ditemui di sekolah yang berbasis madrasah," katanya.
Dari perbandingan komposisi murid laki-laki dan perempuan, Dunbar melihat adanya kesetaraan gender. Dari 249 murid, 130 (52%) di antaranya adalah laki-laki dan 119 (48%) perempuan.
Madrasah ini juga memiliki komite sekolah yang beranggotakan 12 perwakilan guru, orang tua murid, dan tokoh masyarakat. "Fungsi komunitas sekolah madrasah Cibangban sama dengan fungsi yang ada di sekolah umum, yaitu mengoptimalkan sumber daya sekolah, mengelola dana sekolah, mengendalikan kualitas pendidikan, dan menjaring kerja sama dengan pihak lain," kata Dunbar.
Dari berbagai sekolah program DBE di tujuh provinsi, menurut Dunbar madrasah Cibangban inilah yang paling progresif. Karena melekat dengan komunitas lokal, maka harapan penduduk akan tingkat spiritual, ekonomi, dan pendidikan nampak pada madrasah ini.
"Mereka menganggap madrasah ini sama dengan sekolah umum, mendukung penuh jalannya madrasah, terbuka terhadap perubahan, dan tentunya sejalan dengan Standar Pendidikan Nasional," urai Dunbar.
Madrasah Cibangban, tambahnya, bukan hanya meninggalkan semua konsep konsevatif yang dimiliki madrasah. Meski hanya ada enam guru, tapi setiap mereka sudah menyadari pentingnya active learning (pembelajaran aktif) bagi siswa. Sebagai contoh, dalam pelajaran agama, biasanya siswa memprekatikkan langsung materi yang mereka dapat.
"Jika diajarkan tentang hari raya kurban, kami juga mengajak mereka mempraktekkan proses memberi hewan kurban, menerima, hingga membaginya. Kami kan hanya fasilitator jadi siswa harus mengalaminya sendiri," kata Supendi , guru kelas V madrasah Cibangban.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Sekolah Alternatif dari Salatiga
Jum'at, 30 Nov 2007
Ahmad Bahruddin, seorang aktivis organisasi petani resah melihat keadaan siswa-siswa usia sekolah di desanya, Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk desa itu adalah petani dan hidup dengan sangat sederhana. Untuk bersekolah, anak-anak di desanya harus berangkat ke desa lain atau ke kota Salatiga yang jaraknya cukup jauh. Tak heran jika banyak anak yang akhirnya tak melanjutkan ke tingkat SMP karena keterbatasan biaya.
Tak ingin keadaan tersebut terus berlanjut, Bahruddin ingin mendirikan sebuah sekolah berbasis komunitas, murah, dekat, dan yang terpenting tak membatasi anak. Ia pun mengumpulkan 30 orang tetangganya untuk mewujudkan ide tersebut.
"Saya tawarkan ke mereka pendidikan alternatif yang seluruh proses belajar bersumber tak hanya dari guru, tapi juga lingkungan alam dan sosial. Konsepnya hampir mirip dengan home schooling (sekolah rumah) di Amerika, hanya saja di sini biayanya lebih murah," ceritanya.
Akhirnya, tepat awal tahun pelajaran 2004, ada 12 orang siswa yang mendaftar jadi angkatan pertama. Sekolah itu bernama Qaryah Thayyibah dan hanya memiliki dua ruangan di rumah Baharuddin sebagai kelasnya. Ada sembilan orang guru yang mengajar, itu pun kawan-kawan Baharuddin sendiri,
Menurut prinsipnya, sekolah harus memenuhi kebutuhan anak. Pagar dan gedung sekolah adalah dua di antara fasilitas yang biasanya ada di sekolah, namun ternyata tak diperlukan. Ia pun meminta murid-muridnya untuk mendata fasilitas yang paling mereka butuhkan. Ternyata jawabannya adalah komputer dan jaringan internet.
"Kedua hal inilah yang memungkinkan tersedianya informasi yang tak terbatas," katanya.
Untung saja, teman Baharuddin, yang juga pengusaha jasa jaringan internet, mau membantu. Tak hanya itu, ia juga mencari cara agar setiap anak bisa memiliki komputer di rumah mereka masing-masing. Setelah mendapat sponsor, komputer pun dibagikan ke anak dan harus dibayar dengan cara mencicil. Cukup Rp1.000 setiap hari.
"Dengan komputer anak bisa mengerjakan tugas di rumah lebih semangat. Selain itu, mereka juga membawa pengetahuan baru ke rumah. Kalau orang tua atau saudara mereka mau belajar, tentu si anak bisa mengajarkan," ujarnya.
Dalam proses belajar, Qaryah Thayyibah tak mau mengekang anak. Siswa dibebaskan belajar apa saja sesuai keinginan mereka. Tempat belajarnya pun terserah mereka, apakah di kelas atau di luar kelas.
Siswa Qaryah Thayyibah juga diajak untuk berkarya melalui kesenian atau kegiatan apa saja yang mereka senangi. Saat ini, siswa sekolah tersebut sudah menghasilkan sebuah album dolanan anak, yang akhirnya digunakan untuk membantu pembiayaan sekolah.
Di sekolah ini, siswa mendapatkan pelajaran keterampilan bermain alat musik. Mereka wajib belajar memainkan gitar di sini. Anak-anak tersebut juga dilatih untuk bisa mendengar, berbicara, membaca, dan mencoba menulis dalam Bahasa Inggris. Bahkan anak-anak itu akan diperkenalkan dasar-dasar TOEFL. Target itu tidak dirasakan sebagai beban oleh murid-muridnya karena semua dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Tiap hari Sabtu anak-anak diajak berdiskusi dalam Bahasa Inggris di alam terbuka.
Dalam hal prestasi pun mereka tak ketinggalan. Fina, salah seorang siswa, pernah meraih juara kedua penulisan artikel Bahasa Inggris se Klaten, mengalahkan seorang mahasiswa dan guru. Selain itu, ia juga sudah menulis delapan buku, salah satunya berjudul "Lebih Asyik Tanpa UAN".
Buku itu, sebenarnya merupakan proyek penentu kelulusannya. Hanya tiga dari 12 siswa Qaryah Thayibah yang mengikuti UAN. Fina sendiri, ikut karena ingin menulis tentang UAN dan ingin mendapatkan pengalaman mengikuti UAN.
"Anak-anak yang lain tidak mau. Awalnya Fina sempat diledek temannya, tapi dia punya alas an sendiri. Setelah itu, anak-anak yang lain juga ikut, itupun karena permintaan orang tua, saya sendiri tak mengharuskan mereka," katanya.
Baharuddin berpinsip, ijazah atau legalitas, sebenanrya tak dibutuhkan dalam mencari ilmu pengetahuan. "Legalitas itu berikutnya. Yang penting pengajaran ini berorientasi pada kehidupan, bukan ilmu pengetahuan. Ketika anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan dan bermanfaat bagi kehidupan, menurut saya legalitas tak perlu lagi," laya Baharuddin.
Menunggu Status
Strategi pendidikan yang dilakukan Baharuddin bisa dibilang sebuah alternatif bagi dunia pendidikan. Ia meyakini bahwa setiap anak unik dan pada hakikatnya cerdas. Maka itu, ia memberi kepercayaan pada anak dalam mengembangkan diri mereka.
Sebagai contoh, adalah penentuan seragam sekolah. Setiap kelas berembug dan menentukan sendiri seragam mereka, baik jenis, warna, ataupun modelnya. "Saat ini ada lima kelas dan ada lima seragam yang berbeda di sekolah kami," ucapnya sambil tertawa.
Jika ada guru yang mengeluh tentang siswa, susah diatur atau tak mau belajar, maka yang salah adalah gurunya. Selama ini, katanya, anak selalu jadi korban dari guru yang mau mengatur anak. Potensi dan kreativitas mereka dimatikan karena guru memaksakan kehendak mereka.
Sebagai contoh adalah pelajaran menggambar. "Tak semua anak senang dan memiliki potensi dalam bidang ini. Dalam satu kelas, paling hanya tiga atau empat anak yang senang menggambar, sisanya menggambar karena disuruh, makanya gambar mereka itu-itu saja. Jika guru menugaskan murid untuk menggambar, mengumpulkan gambar, dan menilai, saat itulah guru sudah membunuh potensi anak. Karena dia dibayar, berarti guru adalah pembunuh bayaran," ujarnya.
Awalnya, Qaryah Thayyibah berbentuk sekolah terbuka, yang masih mengacu pada sekolah induk. Hanya saja, menurut Baharuddin, siswa sering mereka "direcoki" oleh sekolah induk. Atas permintaan anak-anak juga, ia "memutuskan" hubungan dengan sekolah induk dan mengajukan status pendidikan luar sekolah ke Dinas Pendidikan setempat. Saat ini, ia masih menunggu status tersebut keluar.
Selain itu, guru juga terjebak pada kurikulum sebagai produk. Guru selalu memaksa anak mengonsumsi kurikulum yang sebenarnya ditentukan pemerintah pusat. Padahal, harusnya kurikulum hanya menjadi pijakan untuk menjadikan siswa sumber pembelajar.
"Biarkan mereka belajar tanpa sekat dan manfaatkanlah segala sumber yang ada," katanya.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Ahmad Bahruddin, seorang aktivis organisasi petani resah melihat keadaan siswa-siswa usia sekolah di desanya, Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk desa itu adalah petani dan hidup dengan sangat sederhana. Untuk bersekolah, anak-anak di desanya harus berangkat ke desa lain atau ke kota Salatiga yang jaraknya cukup jauh. Tak heran jika banyak anak yang akhirnya tak melanjutkan ke tingkat SMP karena keterbatasan biaya.
Tak ingin keadaan tersebut terus berlanjut, Bahruddin ingin mendirikan sebuah sekolah berbasis komunitas, murah, dekat, dan yang terpenting tak membatasi anak. Ia pun mengumpulkan 30 orang tetangganya untuk mewujudkan ide tersebut.
"Saya tawarkan ke mereka pendidikan alternatif yang seluruh proses belajar bersumber tak hanya dari guru, tapi juga lingkungan alam dan sosial. Konsepnya hampir mirip dengan home schooling (sekolah rumah) di Amerika, hanya saja di sini biayanya lebih murah," ceritanya.
Akhirnya, tepat awal tahun pelajaran 2004, ada 12 orang siswa yang mendaftar jadi angkatan pertama. Sekolah itu bernama Qaryah Thayyibah dan hanya memiliki dua ruangan di rumah Baharuddin sebagai kelasnya. Ada sembilan orang guru yang mengajar, itu pun kawan-kawan Baharuddin sendiri,
Menurut prinsipnya, sekolah harus memenuhi kebutuhan anak. Pagar dan gedung sekolah adalah dua di antara fasilitas yang biasanya ada di sekolah, namun ternyata tak diperlukan. Ia pun meminta murid-muridnya untuk mendata fasilitas yang paling mereka butuhkan. Ternyata jawabannya adalah komputer dan jaringan internet.
"Kedua hal inilah yang memungkinkan tersedianya informasi yang tak terbatas," katanya.
Untung saja, teman Baharuddin, yang juga pengusaha jasa jaringan internet, mau membantu. Tak hanya itu, ia juga mencari cara agar setiap anak bisa memiliki komputer di rumah mereka masing-masing. Setelah mendapat sponsor, komputer pun dibagikan ke anak dan harus dibayar dengan cara mencicil. Cukup Rp1.000 setiap hari.
"Dengan komputer anak bisa mengerjakan tugas di rumah lebih semangat. Selain itu, mereka juga membawa pengetahuan baru ke rumah. Kalau orang tua atau saudara mereka mau belajar, tentu si anak bisa mengajarkan," ujarnya.
Dalam proses belajar, Qaryah Thayyibah tak mau mengekang anak. Siswa dibebaskan belajar apa saja sesuai keinginan mereka. Tempat belajarnya pun terserah mereka, apakah di kelas atau di luar kelas.
Siswa Qaryah Thayyibah juga diajak untuk berkarya melalui kesenian atau kegiatan apa saja yang mereka senangi. Saat ini, siswa sekolah tersebut sudah menghasilkan sebuah album dolanan anak, yang akhirnya digunakan untuk membantu pembiayaan sekolah.
Di sekolah ini, siswa mendapatkan pelajaran keterampilan bermain alat musik. Mereka wajib belajar memainkan gitar di sini. Anak-anak tersebut juga dilatih untuk bisa mendengar, berbicara, membaca, dan mencoba menulis dalam Bahasa Inggris. Bahkan anak-anak itu akan diperkenalkan dasar-dasar TOEFL. Target itu tidak dirasakan sebagai beban oleh murid-muridnya karena semua dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Tiap hari Sabtu anak-anak diajak berdiskusi dalam Bahasa Inggris di alam terbuka.
Dalam hal prestasi pun mereka tak ketinggalan. Fina, salah seorang siswa, pernah meraih juara kedua penulisan artikel Bahasa Inggris se Klaten, mengalahkan seorang mahasiswa dan guru. Selain itu, ia juga sudah menulis delapan buku, salah satunya berjudul "Lebih Asyik Tanpa UAN".
Buku itu, sebenarnya merupakan proyek penentu kelulusannya. Hanya tiga dari 12 siswa Qaryah Thayibah yang mengikuti UAN. Fina sendiri, ikut karena ingin menulis tentang UAN dan ingin mendapatkan pengalaman mengikuti UAN.
"Anak-anak yang lain tidak mau. Awalnya Fina sempat diledek temannya, tapi dia punya alas an sendiri. Setelah itu, anak-anak yang lain juga ikut, itupun karena permintaan orang tua, saya sendiri tak mengharuskan mereka," katanya.
Baharuddin berpinsip, ijazah atau legalitas, sebenanrya tak dibutuhkan dalam mencari ilmu pengetahuan. "Legalitas itu berikutnya. Yang penting pengajaran ini berorientasi pada kehidupan, bukan ilmu pengetahuan. Ketika anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan dan bermanfaat bagi kehidupan, menurut saya legalitas tak perlu lagi," laya Baharuddin.
Menunggu Status
Strategi pendidikan yang dilakukan Baharuddin bisa dibilang sebuah alternatif bagi dunia pendidikan. Ia meyakini bahwa setiap anak unik dan pada hakikatnya cerdas. Maka itu, ia memberi kepercayaan pada anak dalam mengembangkan diri mereka.
Sebagai contoh, adalah penentuan seragam sekolah. Setiap kelas berembug dan menentukan sendiri seragam mereka, baik jenis, warna, ataupun modelnya. "Saat ini ada lima kelas dan ada lima seragam yang berbeda di sekolah kami," ucapnya sambil tertawa.
Jika ada guru yang mengeluh tentang siswa, susah diatur atau tak mau belajar, maka yang salah adalah gurunya. Selama ini, katanya, anak selalu jadi korban dari guru yang mau mengatur anak. Potensi dan kreativitas mereka dimatikan karena guru memaksakan kehendak mereka.
Sebagai contoh adalah pelajaran menggambar. "Tak semua anak senang dan memiliki potensi dalam bidang ini. Dalam satu kelas, paling hanya tiga atau empat anak yang senang menggambar, sisanya menggambar karena disuruh, makanya gambar mereka itu-itu saja. Jika guru menugaskan murid untuk menggambar, mengumpulkan gambar, dan menilai, saat itulah guru sudah membunuh potensi anak. Karena dia dibayar, berarti guru adalah pembunuh bayaran," ujarnya.
Awalnya, Qaryah Thayyibah berbentuk sekolah terbuka, yang masih mengacu pada sekolah induk. Hanya saja, menurut Baharuddin, siswa sering mereka "direcoki" oleh sekolah induk. Atas permintaan anak-anak juga, ia "memutuskan" hubungan dengan sekolah induk dan mengajukan status pendidikan luar sekolah ke Dinas Pendidikan setempat. Saat ini, ia masih menunggu status tersebut keluar.
Selain itu, guru juga terjebak pada kurikulum sebagai produk. Guru selalu memaksa anak mengonsumsi kurikulum yang sebenarnya ditentukan pemerintah pusat. Padahal, harusnya kurikulum hanya menjadi pijakan untuk menjadikan siswa sumber pembelajar.
"Biarkan mereka belajar tanpa sekat dan manfaatkanlah segala sumber yang ada," katanya.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Kedatangan Abu Zayd--- Jika Tak Setuju, Lawanlah Secara Ilmiah
Rabu, 28 Nov 2007
Intelektual muslim asal Mesir Nasr Hamid Abu Zayd dilarang menjadi pembicara pada Seminar Internasional Islam di Universitas Islam Malang (Unidma), yang semestinya digelar Selasa (27/11). Perintah tersebut datang dari salah seorang pejabat Departemen Agama (Depag), pada Minggu pagi melalui pesan singkat. Pelarangan tersebut diterima Abu Zayd setelah tiba di Surabaya, Minggu pagi (25/11).
Pejabat Depag beralasan, pelarangan disebabkan karena Depag mendapat tekanan dari pihak yang menamakan dirinya masyarakat dan organisasi Islam. Karenanya, Abu Zayd juga batal memaparkan pemikirannya pada Konferensi Tahunan Kajian Islam di pekanbaru, Riau, Rabu (28/11), yang akan dibuka Menteri Agama Maftuh Basyuni.
Menurut Syafi'i Anwar dari International Center for Islam and Pluralism (ICIP), keberadaan Zayd dalam forum ilmiah sangat penting bagi kebebasan berbicara di Indonesia. Selama ini, tokoh-tokoh pesantren banyak yang menantikan kehadirannya di Indonesia dan buku tentang idenya sudah diterbitkan.
Syafi'i juga mengatakn, dalam SMS tersebut pejabat Depag mengatakan tak akan bertanggung jawab terhadap kedatangan Zayd. "Ini konyol. Kita ini kan negara Islam berbasis Pancasila yang harusnya menghargai kebebasan berpendapat. Apa pun alasan pelarangannya, hal ini sungguh menggelikan," kata Syafi'i.
Sedang menurut mantan Presiden Abdurrahman Wahid, pelarangan tersebut sudah menyalahi konstitusi. Bagaimana pun, hukum di Indonesia menjamin adanya kebebasan berpikir dan kemerdekaan berbicara. Hal seperti ini sebenarya merupakan perulangan dari pelarangan yang terjadi pada masa Orde Baru.
"Pak Harto itu kan dari militer, jadi pikirannya tidak pernah menyangkut budaya, selalu yang berkaitan dengan institusi dan memberikan tekanan yang berlebihan. Hal ini lalu diteruskan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)," ujar Abdurrahman.
Meski demikian, lelaki yang akrab disapa Gus Dur ini mengaku tak semua ide Zayd ia terima. "Bayak ide dia yang bertentangan dengan saya. Tapi kan tidak berarti harus melarangnya berbicara," katanya.
Zayd mengaku kesal dengan pelarangan tersebut. Pasalnya, ia sudah mempelajari Indonesia selama 20 tahun dan menilai Indonesia sebagai negara yang bisa menerima pemikiran baru.
Pelarangan semacam ini, tambahnya, akan menghambat pengetahuan baru untuk masuk. Meski dilarang juga di negaranya, namun Zayd punya jurus lain untuk menyebarkan pemahamannya.
"Saya melawan dengan bergabung dengan masyarakat akar rumput. Saya melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memaparkan pemahaman tersebut. Media juga sangat membantu sehingga saya bersedia mendatangi setiap dialog ataupun debat," katanya.
Jika pemerintah tidak setuju dengan ide Zayd, menurut Syafi'i harus dilakukan dengan cara-cara ilmiah. Forum yang sedianya dihadiri Zayd dilakukan di depan komunitas kampus dalam forum ilmiah. "Kalau tak setuju kan bisa datang saja ke sana, berdiskusi, jangan melarang-larang," katanya.
Selama ini, tak ada larangan mengkaji pemahaman apa pun, termasuk Karl Max atau Lenin. "Kalau itu saja kita kaji, kenapa yang ini tidak?" ujar Syafi'i.
Menghina Al Quran
Selain pelarangan dari Depag, MUI Riau juga mengeluarkan pernyataan sikap tentang kehadiran Zayd di Konferensi Tahunan Studi Islam ke-7 (Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) in Indonesia VII). Dalam siaran persnya, Ketua MUI Riau H. Ridwan Syarif dan Sekretaris Umum H. Fajeriansyah, menolak kehadiran Zayd.
"Adalah aneh, jika sosok Abu Zayd yang jelas-jelas menghina dan menghujat Al-Quran dan Imam Syafii dalam berbagai karyanya justru dipromosikan pemikirannya oleh Departemen Agama RI. Lebih aneh lagi, pihak panitia ACIS sama sekali tidak menghadirkan pembicara yang mampu mengkritik pemikiran Abu Zayd," tulis rilis tersebut.
MUI Riau bersama MUI pusat saat ini telah menghimpun data pelecehan dan penghujatan Al-Quran di lingkungan UIN/IAIN. Bahkan, di IAIN Surabaya, gugatan terhadap Al-Quran sebagai Kitab Suci pernah menghebohkan, ketika seorang dosen di sana, secara sengaja menginjak lafaz Allah yang ditulisnya sendiri.
MUI Riau juga memaparkan sebuah hasil penelitian terhadap perkembangan paham-paham keagamaan liberal di sekitar kampus UIN Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Litbang Depag tersebut menulis, "Al-Quran bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah SWT kepada Muhammad SAW, melainkan merupakan produk budaya (muntaj tsaqafi) sebagaimana yang digulirkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd.
Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika, karena metode tafsir konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman. Hermeneutika kini sudah menjadi kurikulum resmi di UIN/IAIN/STAIN seluruh Indonesia. Bahkan oleh perguruan tinggi Islam di Nusantara ini hermeneutika makin digemari.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Intelektual muslim asal Mesir Nasr Hamid Abu Zayd dilarang menjadi pembicara pada Seminar Internasional Islam di Universitas Islam Malang (Unidma), yang semestinya digelar Selasa (27/11). Perintah tersebut datang dari salah seorang pejabat Departemen Agama (Depag), pada Minggu pagi melalui pesan singkat. Pelarangan tersebut diterima Abu Zayd setelah tiba di Surabaya, Minggu pagi (25/11).
Pejabat Depag beralasan, pelarangan disebabkan karena Depag mendapat tekanan dari pihak yang menamakan dirinya masyarakat dan organisasi Islam. Karenanya, Abu Zayd juga batal memaparkan pemikirannya pada Konferensi Tahunan Kajian Islam di pekanbaru, Riau, Rabu (28/11), yang akan dibuka Menteri Agama Maftuh Basyuni.
Menurut Syafi'i Anwar dari International Center for Islam and Pluralism (ICIP), keberadaan Zayd dalam forum ilmiah sangat penting bagi kebebasan berbicara di Indonesia. Selama ini, tokoh-tokoh pesantren banyak yang menantikan kehadirannya di Indonesia dan buku tentang idenya sudah diterbitkan.
Syafi'i juga mengatakn, dalam SMS tersebut pejabat Depag mengatakan tak akan bertanggung jawab terhadap kedatangan Zayd. "Ini konyol. Kita ini kan negara Islam berbasis Pancasila yang harusnya menghargai kebebasan berpendapat. Apa pun alasan pelarangannya, hal ini sungguh menggelikan," kata Syafi'i.
Sedang menurut mantan Presiden Abdurrahman Wahid, pelarangan tersebut sudah menyalahi konstitusi. Bagaimana pun, hukum di Indonesia menjamin adanya kebebasan berpikir dan kemerdekaan berbicara. Hal seperti ini sebenarya merupakan perulangan dari pelarangan yang terjadi pada masa Orde Baru.
"Pak Harto itu kan dari militer, jadi pikirannya tidak pernah menyangkut budaya, selalu yang berkaitan dengan institusi dan memberikan tekanan yang berlebihan. Hal ini lalu diteruskan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)," ujar Abdurrahman.
Meski demikian, lelaki yang akrab disapa Gus Dur ini mengaku tak semua ide Zayd ia terima. "Bayak ide dia yang bertentangan dengan saya. Tapi kan tidak berarti harus melarangnya berbicara," katanya.
Zayd mengaku kesal dengan pelarangan tersebut. Pasalnya, ia sudah mempelajari Indonesia selama 20 tahun dan menilai Indonesia sebagai negara yang bisa menerima pemikiran baru.
Pelarangan semacam ini, tambahnya, akan menghambat pengetahuan baru untuk masuk. Meski dilarang juga di negaranya, namun Zayd punya jurus lain untuk menyebarkan pemahamannya.
"Saya melawan dengan bergabung dengan masyarakat akar rumput. Saya melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memaparkan pemahaman tersebut. Media juga sangat membantu sehingga saya bersedia mendatangi setiap dialog ataupun debat," katanya.
Jika pemerintah tidak setuju dengan ide Zayd, menurut Syafi'i harus dilakukan dengan cara-cara ilmiah. Forum yang sedianya dihadiri Zayd dilakukan di depan komunitas kampus dalam forum ilmiah. "Kalau tak setuju kan bisa datang saja ke sana, berdiskusi, jangan melarang-larang," katanya.
Selama ini, tak ada larangan mengkaji pemahaman apa pun, termasuk Karl Max atau Lenin. "Kalau itu saja kita kaji, kenapa yang ini tidak?" ujar Syafi'i.
Menghina Al Quran
Selain pelarangan dari Depag, MUI Riau juga mengeluarkan pernyataan sikap tentang kehadiran Zayd di Konferensi Tahunan Studi Islam ke-7 (Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) in Indonesia VII). Dalam siaran persnya, Ketua MUI Riau H. Ridwan Syarif dan Sekretaris Umum H. Fajeriansyah, menolak kehadiran Zayd.
"Adalah aneh, jika sosok Abu Zayd yang jelas-jelas menghina dan menghujat Al-Quran dan Imam Syafii dalam berbagai karyanya justru dipromosikan pemikirannya oleh Departemen Agama RI. Lebih aneh lagi, pihak panitia ACIS sama sekali tidak menghadirkan pembicara yang mampu mengkritik pemikiran Abu Zayd," tulis rilis tersebut.
MUI Riau bersama MUI pusat saat ini telah menghimpun data pelecehan dan penghujatan Al-Quran di lingkungan UIN/IAIN. Bahkan, di IAIN Surabaya, gugatan terhadap Al-Quran sebagai Kitab Suci pernah menghebohkan, ketika seorang dosen di sana, secara sengaja menginjak lafaz Allah yang ditulisnya sendiri.
MUI Riau juga memaparkan sebuah hasil penelitian terhadap perkembangan paham-paham keagamaan liberal di sekitar kampus UIN Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Litbang Depag tersebut menulis, "Al-Quran bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah SWT kepada Muhammad SAW, melainkan merupakan produk budaya (muntaj tsaqafi) sebagaimana yang digulirkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd.
Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika, karena metode tafsir konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman. Hermeneutika kini sudah menjadi kurikulum resmi di UIN/IAIN/STAIN seluruh Indonesia. Bahkan oleh perguruan tinggi Islam di Nusantara ini hermeneutika makin digemari.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Ia Dianggap Murtad
Rabu, 28 Nov 2007
Abu Zayd adalah pemikir Islam asal Mesir yang memperkenalkan motode pengkajian Al Quran dengan pendekatan hermeneutika. Menurutnya, tekstualitas Al Quran dapat dijelaskan melalui tiga hal. Pertama, Al Quran adalah pesan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui kode komunikasi bahasa Arab via Jibril. Sebagai pesan, Alquran meniscayakan dirinya untuk dikaji sebagai sebuah teks.
Kedua, urutan-urutan Al Quran yang ada di tangan kita sekarang tidak sama dengan kronologi pewahyuan (tartîb al-nuzûl). Urutan kronologis pewahyuan menunjukkan sifat realistik teks, sementara struktur kronologi pembacaan (tartib al-tilawah) yang ada sekarang menunjukkan tekstualitasnya.
Ketiga, adanya kenyataan bahwa Al Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamât yang menjadi ‘inti' teks, dan ayat mutasyâbihât yang harus dipahami berdasar ayat-ayat muhkamât itu. Dengan menegaskan tekstualitas Al Quran, Abu Zayd hendak mengaitkan kembali kajian ilmu Al Quran dengan konteks studi kritik sastra.
Artinya, layaknya teks-teks lain, Al Quran mungkin didekati dengan pelbagai perangkat kajian tekstual modern. Sebagaimana dikatakan Abu Zayd, Al Quran adalah teks bahasa (nashs lughawiy) yang bisa digambarkan sebagai teks sentral (nashs mihwariy) dalam peradaban Arab. Jika demikian, mendudukkannya sebagai teks historis tidak berarti mereduksi keilahiannya. Justru historisitas tekslah yang menjadikan Al Quran sebagai subjek pemahaman dan takwil.
Karena pemikirannya itu, ia difatwa sesat oleh Pemimpin Mesir. Nasr Abu Zayd lahir di Tantra, Mesir, 7 Oktober 1943, menempuh pendidikan tinggi dari S1-S3 di jurusan Sastra Arab, Universitas Kairo. Dan di sana jugalah dia mengajar sejak 1972.
Pada mei 1992, Abu Zayd mengajukan promosi untuk menjadi guru besar di kampusnya. Selain itu, ia juga melampirkan semua karya tulisnya yang sudah diterbitkan. Namun ia dinyatakan tak layak menjadi profesor karena karya-karyanya dinilai kurang bemutu. Bahkan dinilai menyimpang dan merusak karena isinya melecehkan ajaran Islam, menghina Rasulullah SAW, meremehkan Al Quran, dan menghina para ulama salaf. Tentu saja, Abu Zayd protes.
Pada 10 Juni 1993, sejumlah pengacara memperkarakan dirinya ke pengadilan Giza. Akan tetapi, pengadilan membatalkan tuntutan terebut pada 27 Januari 1994. Di tingkat banding tuntutan tersebut dikabulkan.
Tepat dua minggu setelah Universitas Kairo mengeluarkan surat pengangkatannya sebagai profesor, pada 14 Juni 1994, mahkamah Al-Isti'naf Kairo menyatakan Abu Zayd telah keluar dari Islam alias murtad. Sampai-sampai perkawinannya dengan istrinya, Ebtehal Yunis, dibatalkan karena seorang murtad tak boleh mengawini perempuan muslim. Lagi-lagi, Abu Zayd mengajukan banding.
Pada 23 Juli 1995, bersama istrinya, Abu Zayd pindah ke Madrid, Spanyol, sebelum akhirnya menetap di Leiden, Belanda. Lalu, pada 5 Agustus 1996, Mahkamah Agung Mesir kembali menyatakan dirinya murtad dan membatalkan perkawinannya. Ika Karlina Idris
Sertifikasi Guru Harus Dibuatkan PP
Selasa, 27 Nov 2007
Pada tahun 2007, pemerintah akan memberikan tunjangan profesi kepada 200.450 guru kelas dan guru mata pelajaran, untuk semua jenjang pendidikan, baik PNS dan non-PNS. Tentunya, tunjangan itu diberikan bagi guru yang sudah lolos sertifikasi profesi.
Dimulainya proses sertifikasi yang telah lama dinanti-nantikan para guru seharusnya menjadi kabar gembira bagi 2,78 juta guru di Tanah Air karena harapan akan perbaikan kesejahteraan mereka telah di depan mata.
Pasalnya begitu guru dinyatakan lulus proses uji sertifikasi dan mengantongi tanda kelulusan tersebut otomatis guru akan menerima tambahan tunjangan profesi di luar gaji pokok.
Jumlah kesejahteraan yang diterima para guru dimungkinkan akan lebih besar lagi bila guru yang bersangkutan berada di daerah terpencil dan guru yang berada di daerah konflik, sebab pemerintah telah menyiapkan sejumlah tunjangan tambahan bagi para guru yang bertugas di daerah-daerah tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Muhammad Surya mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang sertifikasi profesi guru.
"Setelah satu tahun undang-undang no 14 tahun 2005 berlaku Peraturan Pemerintah (PP) masih tersendat, hak-hak guru yang terkait antara lain pelaksanaan sertifikasi sebagai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi," katanya.
Surya juga mempertanyakan proses penyusunan PP yang hingga kini belum juga selesai meskipun berkali-kali PGRI mendapatkan janji-janji. Oleh karena itu, ia meminta jaminan pemerintah agar tunjangan-tunjangan guru lainnya seperti tunjangan khusus, tunjangan fungsional dan sebagainya bisa direalisasikan tanpa menunggu keluarnya PP tersebut.
"Untuk sertifikasi profesi guru kita minta dilaksanakan secara bijak. Jadi untuk guru yang masa kerjanya 15 sampai 20 tahun dan usianya 50 tahun lebih agar tidak dipaksa disuruh ujian sertifikasi," katanya.
Karena itu, Surya mengusulkan agar sertifikasi tersebut disebut portofolio yakni pengalaman guru tersebut dihitung sebab guru yang baru lulus S1 belum tentu profesional menjadi guru. Usulan PGRI tersebut, tambahnya, sudah menghitung pengalaman bakti mereka sehingga kinerja mereka diperhitungkan.
Sementara itu, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) mengusulkan agar pemerintah segera membuat undang undang khusus tentang sistem penggajian guru seperti yang dilakukan terhadap tenaga profesi lain. Perbedaan kesejahteraan antara guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru nonPNS dinilai sangat mencolok.
"Saat ini kesejahteraan antara guru PNS dan guru non-PNS jauh sekali perbandingannya, sehingga diperlukan UU yang mengatur tentang penggajian guru, seperti halnya gaji buruh yang diatur dengan UU tentang Ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FGII Iwan Hermawan, seperti dilansir Antara.
Dengan adanya regulasi sistem penggajian guru ini, kata dia, maka setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan gaji guru sesuai dengan UU yang berlaku sehingga perbedaan gaji guru tidak terjadi lagi seperti saat ini.
"Kalaupun ada perbedaan gaji antara guru PNS dan non PNS, namun tidak akan berbeda jauh. Saat ini banyak kasus guru non-PNS hanya diberi gaji Rp100 ribu hingga Rp300 ribu/bulan, sehingga kesejahteraan guru non-PNS juga harus diperhatikan," katanya.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Pada tahun 2007, pemerintah akan memberikan tunjangan profesi kepada 200.450 guru kelas dan guru mata pelajaran, untuk semua jenjang pendidikan, baik PNS dan non-PNS. Tentunya, tunjangan itu diberikan bagi guru yang sudah lolos sertifikasi profesi.
Dimulainya proses sertifikasi yang telah lama dinanti-nantikan para guru seharusnya menjadi kabar gembira bagi 2,78 juta guru di Tanah Air karena harapan akan perbaikan kesejahteraan mereka telah di depan mata.
Pasalnya begitu guru dinyatakan lulus proses uji sertifikasi dan mengantongi tanda kelulusan tersebut otomatis guru akan menerima tambahan tunjangan profesi di luar gaji pokok.
Jumlah kesejahteraan yang diterima para guru dimungkinkan akan lebih besar lagi bila guru yang bersangkutan berada di daerah terpencil dan guru yang berada di daerah konflik, sebab pemerintah telah menyiapkan sejumlah tunjangan tambahan bagi para guru yang bertugas di daerah-daerah tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Muhammad Surya mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang sertifikasi profesi guru.
"Setelah satu tahun undang-undang no 14 tahun 2005 berlaku Peraturan Pemerintah (PP) masih tersendat, hak-hak guru yang terkait antara lain pelaksanaan sertifikasi sebagai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi," katanya.
Surya juga mempertanyakan proses penyusunan PP yang hingga kini belum juga selesai meskipun berkali-kali PGRI mendapatkan janji-janji. Oleh karena itu, ia meminta jaminan pemerintah agar tunjangan-tunjangan guru lainnya seperti tunjangan khusus, tunjangan fungsional dan sebagainya bisa direalisasikan tanpa menunggu keluarnya PP tersebut.
"Untuk sertifikasi profesi guru kita minta dilaksanakan secara bijak. Jadi untuk guru yang masa kerjanya 15 sampai 20 tahun dan usianya 50 tahun lebih agar tidak dipaksa disuruh ujian sertifikasi," katanya.
Karena itu, Surya mengusulkan agar sertifikasi tersebut disebut portofolio yakni pengalaman guru tersebut dihitung sebab guru yang baru lulus S1 belum tentu profesional menjadi guru. Usulan PGRI tersebut, tambahnya, sudah menghitung pengalaman bakti mereka sehingga kinerja mereka diperhitungkan.
Sementara itu, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) mengusulkan agar pemerintah segera membuat undang undang khusus tentang sistem penggajian guru seperti yang dilakukan terhadap tenaga profesi lain. Perbedaan kesejahteraan antara guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru nonPNS dinilai sangat mencolok.
"Saat ini kesejahteraan antara guru PNS dan guru non-PNS jauh sekali perbandingannya, sehingga diperlukan UU yang mengatur tentang penggajian guru, seperti halnya gaji buruh yang diatur dengan UU tentang Ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FGII Iwan Hermawan, seperti dilansir Antara.
Dengan adanya regulasi sistem penggajian guru ini, kata dia, maka setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan gaji guru sesuai dengan UU yang berlaku sehingga perbedaan gaji guru tidak terjadi lagi seperti saat ini.
"Kalaupun ada perbedaan gaji antara guru PNS dan non PNS, namun tidak akan berbeda jauh. Saat ini banyak kasus guru non-PNS hanya diberi gaji Rp100 ribu hingga Rp300 ribu/bulan, sehingga kesejahteraan guru non-PNS juga harus diperhatikan," katanya.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Saat Pasar Tradisional Harus Bertahan Hidup
Senin, 26 Nov 2007
Maraknya pembangunan sejumlah hypermartket dan minimarket di sejumlah kota besar membuat pedagang pasar tradisonal khawatir. Minimarket yang menjamur di perumahan, rasanya hampir bisa ditemui di setiap Rukun Warga. Pasar yang tadinya dikuasai toko kelontongan, kini diambil alih minimarket.
Berdasarkan kajian arkeologis, ternyata sistem pasar sudah ada pada masa Jawa kuno, sekitar abad 8-11 masehi. Tentunya, masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Beberapa bukti prasati menyebutkan bahwa pada masa tersebut sudah ada pejabat yang mengurusi pasar.
Pada prinsipnya, pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu. Apabila penjual dan pembeli sudah bertemu, maka barang-barang kebutuhan akan terdistribusikan. Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar juga pusat kegiatan sosial budaya.
Secara umum, masyarakat mengenal dua jenis pasar, tradisional dan modern. Kedua punya ciri yang berbeda jika dilihat dari bangunan, tempat berjualan, dan sistem jual beli. Pasar tradisonal umumnya terdiri dari los atau tenda, tidak permanen, dan lingkungannya tak nyaman karena becek, kotor, bau, dan tidak aman. Sedang pasar modern biasanya memilki bangunan megah dan permanen, fasilitas memadai, nyaman, aman, dan harga yang tercantum pasti.
Menurut Semiarto Adji dari Ketua Pusat Kajian Antropolgi Universitas Indonesia, jika ekonomi masyarakat sederhana bertemu dengan masyarakat kompleks, maka masyarakat sederhana selalu dieksploitasi. Jika terus terjadi, lanjutnya, tentu akan ada kepunahan masyarakat sederhana.
Akan tetapi, menurut sebuah penelitian antropologi tentang pasar dan agama di Jawa Timur, tak usah khawatir pasar tradisional akan punah. Utamanya jika melihat aktivitas dan proses di sana.
Pada dasarnya, pasar merupakan arena sosial dimana para pelaku pasar membangun hubungan sosial yang terpola secara berkesinambungan. Jadi, masyarakat tak hanya menganggap pasar sebagai lembaga ekonomi. Sistem sosial yang ada di sana merupakan manifestasi masyarakat.
Pasar, dalam konteks tempat perdagangan, adalah bagian dari pola hidup tradisional. Sebagian besar pembagian dan sistem kerjanya bergantung pada hasil pertanian atau produk khas suatu wilayah. Makanya, pelaku pasar biasanya adalah produsen langsung atau masyarakat setempat, bukan pengusaha yang sengaja berinvestasi di sana.
Adapun mekanisme transaksinya sangat beragam, sesuai dengan produk yang ditawarkan. Semiarto memberi contoh pasar hewan yang ada di Sumatera Barat. Di sana, penjual dan pembeli memasukkan tangan ke dalam sarung dan setiap penawaran yang disebut dijawab dengan garakan tangan. Maksudnya, agar harga yang disepakati tak diketahui pedagang atau pembeli lain.
"Mekanisme ini kan sangat khas dan tidak dijumpai di daerah lain," kata Semiarto.
Selain itu, pasar tradisonal juga berfungsi sebagai tempat terjadinya asimilasi budaya, pusat komunikasi, hiburan, dan interaksi sosial. Dengan adanya kontak kebudayaan, akan terjadi difusi pengetahuan di antara orang-orang yang melakukan aktivitas di pasar
Aset Wisata
Menurut Direktur Tradisi Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF) I G.N.Widja, banyak pasar tradisonal yang sebenarnya berpotensi sebagai aset budaya dan wisata. Tengok saja pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual berbagai jenis dan peruntukan batik, pasar apung di Banjarmasin yang menjual kebutuhan sehari-harai, pasar Rawa Bening di Jatinegara, Jakarta, yang menjual batu akik untuk cincin, dan pasar barang antik di Jalan Surabaya.
"Jika dicermati, banyak pasar yang menunjukkan identitas budaya dari suatu masyarakat atau identitas tertentu. Jika ingin membeli produk lokal atau keperluan adat, pastilah datang ke sana," jelas Widja dalam jumpa pers yang digelarnya, Kamis, 22 Nopember.
Karena kekhasannya itulah, maka pasar tradisional berpotensi menjadi daya tarik wisata ataupun pengembangan budaya. Menurut Kasubdit Lingkungan Budaya Depbudpar M.A Dewi Indrawati, agar pasar tradisonal tak tergusur, ia harus dikelola dan dikembangkan dengan melihat kekhasan yang dimiliki.
Rencananya, pada 2010 akan dibuat proyek percontohan yang menjadikan pasar tradisional sebagai ikon sebuah kota. Untuk mematangkan konsep ini, Depbudpar akan mengadakan loka karya pada 28-30 Nopember di Jakarta.
Semiarto menambahkan, selain kekhasan, pasar tradisional juga memiliki faktor emosional. Biasanya, seseorang yang sudah merantau ke daerah lain akan datang ke pasar jika pulang kampung. "Kalau mau ke mall, belum tentu ada. Dan di pasar dia bisa menemukan barang yang menjadi khas daerah tersebut."
Pedagang ataupun orang yang terlibat dalam pasar tradisonal bisa mengembangkan barang-barang ikutan yang terkait dengan pasar. Misalnya saja membuat cinderamata atau memperkenalkan situs bersejarah yang ada di sana.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Maraknya pembangunan sejumlah hypermartket dan minimarket di sejumlah kota besar membuat pedagang pasar tradisonal khawatir. Minimarket yang menjamur di perumahan, rasanya hampir bisa ditemui di setiap Rukun Warga. Pasar yang tadinya dikuasai toko kelontongan, kini diambil alih minimarket.
Berdasarkan kajian arkeologis, ternyata sistem pasar sudah ada pada masa Jawa kuno, sekitar abad 8-11 masehi. Tentunya, masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Beberapa bukti prasati menyebutkan bahwa pada masa tersebut sudah ada pejabat yang mengurusi pasar.
Pada prinsipnya, pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu. Apabila penjual dan pembeli sudah bertemu, maka barang-barang kebutuhan akan terdistribusikan. Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar juga pusat kegiatan sosial budaya.
Secara umum, masyarakat mengenal dua jenis pasar, tradisional dan modern. Kedua punya ciri yang berbeda jika dilihat dari bangunan, tempat berjualan, dan sistem jual beli. Pasar tradisonal umumnya terdiri dari los atau tenda, tidak permanen, dan lingkungannya tak nyaman karena becek, kotor, bau, dan tidak aman. Sedang pasar modern biasanya memilki bangunan megah dan permanen, fasilitas memadai, nyaman, aman, dan harga yang tercantum pasti.
Menurut Semiarto Adji dari Ketua Pusat Kajian Antropolgi Universitas Indonesia, jika ekonomi masyarakat sederhana bertemu dengan masyarakat kompleks, maka masyarakat sederhana selalu dieksploitasi. Jika terus terjadi, lanjutnya, tentu akan ada kepunahan masyarakat sederhana.
Akan tetapi, menurut sebuah penelitian antropologi tentang pasar dan agama di Jawa Timur, tak usah khawatir pasar tradisional akan punah. Utamanya jika melihat aktivitas dan proses di sana.
Pada dasarnya, pasar merupakan arena sosial dimana para pelaku pasar membangun hubungan sosial yang terpola secara berkesinambungan. Jadi, masyarakat tak hanya menganggap pasar sebagai lembaga ekonomi. Sistem sosial yang ada di sana merupakan manifestasi masyarakat.
Pasar, dalam konteks tempat perdagangan, adalah bagian dari pola hidup tradisional. Sebagian besar pembagian dan sistem kerjanya bergantung pada hasil pertanian atau produk khas suatu wilayah. Makanya, pelaku pasar biasanya adalah produsen langsung atau masyarakat setempat, bukan pengusaha yang sengaja berinvestasi di sana.
Adapun mekanisme transaksinya sangat beragam, sesuai dengan produk yang ditawarkan. Semiarto memberi contoh pasar hewan yang ada di Sumatera Barat. Di sana, penjual dan pembeli memasukkan tangan ke dalam sarung dan setiap penawaran yang disebut dijawab dengan garakan tangan. Maksudnya, agar harga yang disepakati tak diketahui pedagang atau pembeli lain.
"Mekanisme ini kan sangat khas dan tidak dijumpai di daerah lain," kata Semiarto.
Selain itu, pasar tradisonal juga berfungsi sebagai tempat terjadinya asimilasi budaya, pusat komunikasi, hiburan, dan interaksi sosial. Dengan adanya kontak kebudayaan, akan terjadi difusi pengetahuan di antara orang-orang yang melakukan aktivitas di pasar
Aset Wisata
Menurut Direktur Tradisi Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF) I G.N.Widja, banyak pasar tradisonal yang sebenarnya berpotensi sebagai aset budaya dan wisata. Tengok saja pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual berbagai jenis dan peruntukan batik, pasar apung di Banjarmasin yang menjual kebutuhan sehari-harai, pasar Rawa Bening di Jatinegara, Jakarta, yang menjual batu akik untuk cincin, dan pasar barang antik di Jalan Surabaya.
"Jika dicermati, banyak pasar yang menunjukkan identitas budaya dari suatu masyarakat atau identitas tertentu. Jika ingin membeli produk lokal atau keperluan adat, pastilah datang ke sana," jelas Widja dalam jumpa pers yang digelarnya, Kamis, 22 Nopember.
Karena kekhasannya itulah, maka pasar tradisional berpotensi menjadi daya tarik wisata ataupun pengembangan budaya. Menurut Kasubdit Lingkungan Budaya Depbudpar M.A Dewi Indrawati, agar pasar tradisonal tak tergusur, ia harus dikelola dan dikembangkan dengan melihat kekhasan yang dimiliki.
Rencananya, pada 2010 akan dibuat proyek percontohan yang menjadikan pasar tradisional sebagai ikon sebuah kota. Untuk mematangkan konsep ini, Depbudpar akan mengadakan loka karya pada 28-30 Nopember di Jakarta.
Semiarto menambahkan, selain kekhasan, pasar tradisional juga memiliki faktor emosional. Biasanya, seseorang yang sudah merantau ke daerah lain akan datang ke pasar jika pulang kampung. "Kalau mau ke mall, belum tentu ada. Dan di pasar dia bisa menemukan barang yang menjadi khas daerah tersebut."
Pedagang ataupun orang yang terlibat dalam pasar tradisonal bisa mengembangkan barang-barang ikutan yang terkait dengan pasar. Misalnya saja membuat cinderamata atau memperkenalkan situs bersejarah yang ada di sana.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Batik Menuju Budaya Nasional
Jum'at, 23 Nov 2007
Kain-kain tradisional Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kompleks. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya corak yang berbeda maupun serupa. Perkembangan corak tersebut juga dipengaruhi letak geografis, sejarah lokal, dan unsur budaya lainnya.
Batik selama ini dianggap sesuatu yang ada dengan sendirinya dan merupakan bagian dari keseharian masyarakat. Hanya saja, tak ada upaya untuk mengembangkan batik sebagai budaya nasional.
Menurut desainer kondang Iwan Tirta, tak satu pun dari seminar batik yang membahas tentang upaya konkret mengembangkan batik. "Padahal tahun depan pemerintah akan menetapkan batik sebagai busana nasional," kata Iwan dalam Konferensi Internasional "Traditional Textiles of Indonesia: Today and In The Future", Rabu (21/11) di Museum Nasional , Jakarta.
Saat ini, kata Iwan, setiap daerah di Indonesia berusaha untuk membuat batik, meski batik bukanlah kain tradisional mereka. Sayangnya banyak di antara mereka tak mengerti bahwa membuat batik erat hubungannya dengan budaya. Di kantornya, ada beberapa murid yang diutus membuat batik tapi mengeluh akan prosesnya yang sulit.
"Pada dasarnya batik bukanlah kain lokal mereka. Jadi mereka tak mengerti kenapa harus membuat banyak titik dan garis pada sebuah kain," ucapnya diiringi tawa peserta yang jumlahnya sekitar 100 orang dan sebagian besar adalah warga negara asing.
Dari aspek kultural, batik adalah seni tingkat tinggi. Batik tak sekadar kain yang ditulis dengan menggunakan malam (cairan lilin). Pola-pola yang ada di batik, lanjutnya, memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya tiap masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Iwan pernah diminta merancang kostum untuk pertunjukan kisah Mahabarata. Ia pun merancang satu motif batik untuk setiap peran. Sang sutradara sempat merasa heran dengan ragamnya motif batik.
Akan tetapi, desainer kondang tersebut menjelaskan bahwa setiap batik memiliki ciri khas tersendiri yang menggambarkan karakter pemainnya. Perang Mahabarata adalah perang klasik yang mengisahkan perebutan tahta Kerajaan Astina Pura sekaligus simbol kebaikan melawan keburukan. Pandawa melawan Kurawa. Dua keluarga sepupu yang terpaksa bertempur di medan laga demi kekuasaan.
"Jadi tak bisa kalau motif batiknya diseragamkan," kata lelaki yang pernah merancang batik untuk Ratu Elizabeth II, Ratu Sophie dari Spanyol, Ratu Juliana dari Belanda, dan Bill Clinton.
Perkembangan batik juga bisa dilihat dari aspek diplomatiknya. Selama ini batik selalu digunakan oleh Presiden saat menerima tamu-tamu kenegaraan. Bahkan, jika Indonesia menghadiri even internasional, para perwakilannya selalu menggunakan batik sebagai ciri khas. Kain ini juga sudah "diterima" oleh pemimpin dunia karena sering dijadikan sovenir.
Sayangnya, Iwan melihat belum ada penasihat khusus presiden yang memberi tahu tentang jenis batik dan waktu penggunaannya. Hal yang sama juga terjadi pada sebagian besar bisnis batik di daerah. Seringkali bisnis batik hanya dikelola keluarga tanpa mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di luar. Kalau sudah seperti itu, tak hanya desain yang ketinggalan jaman, tapi juga tak terjadi transfer teknologi dan pengetahuan.
"Hanya satu dua orang di bisnis ini yang melakukan seluruh pengerjaan dengan benar," ujarnya.
Dari segi bisnis, industri batik sebenarnya cukup mudah dilakukan karena pasarnya tersebar dari tingkat lokal, regional, antarpulau, hingga internasional. Selain harganya yang murah, kreasi produk batik tak sebatas pakaian, namun juga asesoris interior.
Dari Ekskul sampai Idealisme
Untuk mengembangkan batik sebagai pakaian nasional, Iwan Tirta mengusulkan beberapa langkah konkret yang harus dilakukan. Pertama, menginvetarisasi semua perusahaan batik yang tersebar. Catatan ini mencakup orang-orang yang terlibat dalam bisnis dan segala prosesnya. "Mulai dari produser bahan mentah, pencelup, dan perancang," katanya.
Kedua, memasukkan pelajaran membatik dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa SMP dan SMA. Nantinya, ada tiga hal yang dapat mereka pelajari, yakni teori, praktik, dan kunjungan ke pusat batik.
Dari segi teori, siswa harus diberi materi tentang pengenalan tradisi batik, bahan dasar dan bahan tambahan dalam membuat batik, penggunaan alat-alat membatik, pola-pola batik, fungsi dan kegunaan batik, dan proses penggambaran.
Pada tataran praktek, siswa harus bisa membedakan bahan mentah, membedakan jenis batik, membuat batik tulis, dan membuat baik cetak. Lalu, siswa juga harus berkesempatan mengunjungi tempat pembuatan batik untuk mengetahuai manajemen di industri ini.
Ketiga, menanamkan idealisme batik. Idealisme seharusnya menjadi dasar dari semua teori sebelum melangkah ke praktik.
Penurunan kualitas batik selama ini karena pembuat ataupun pebisnis batik tak lagi punya idealisme. Sebagai contoh, batik cetak yang kini dicetak di pabrik ataupun gambar yang hanya ada pada satu sisi.
"Pebisnis batik harus menyisihkan pendapatan mereka untuk riset dan pengembangan desain, seiring usahanya mengembangkan batik sebagai budaya nasional. Jika tidak, semua ide hanya sebatas tataran konsep," urai Iwan.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Kain-kain tradisional Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kompleks. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya corak yang berbeda maupun serupa. Perkembangan corak tersebut juga dipengaruhi letak geografis, sejarah lokal, dan unsur budaya lainnya.
Batik selama ini dianggap sesuatu yang ada dengan sendirinya dan merupakan bagian dari keseharian masyarakat. Hanya saja, tak ada upaya untuk mengembangkan batik sebagai budaya nasional.
Menurut desainer kondang Iwan Tirta, tak satu pun dari seminar batik yang membahas tentang upaya konkret mengembangkan batik. "Padahal tahun depan pemerintah akan menetapkan batik sebagai busana nasional," kata Iwan dalam Konferensi Internasional "Traditional Textiles of Indonesia: Today and In The Future", Rabu (21/11) di Museum Nasional , Jakarta.
Saat ini, kata Iwan, setiap daerah di Indonesia berusaha untuk membuat batik, meski batik bukanlah kain tradisional mereka. Sayangnya banyak di antara mereka tak mengerti bahwa membuat batik erat hubungannya dengan budaya. Di kantornya, ada beberapa murid yang diutus membuat batik tapi mengeluh akan prosesnya yang sulit.
"Pada dasarnya batik bukanlah kain lokal mereka. Jadi mereka tak mengerti kenapa harus membuat banyak titik dan garis pada sebuah kain," ucapnya diiringi tawa peserta yang jumlahnya sekitar 100 orang dan sebagian besar adalah warga negara asing.
Dari aspek kultural, batik adalah seni tingkat tinggi. Batik tak sekadar kain yang ditulis dengan menggunakan malam (cairan lilin). Pola-pola yang ada di batik, lanjutnya, memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya tiap masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Iwan pernah diminta merancang kostum untuk pertunjukan kisah Mahabarata. Ia pun merancang satu motif batik untuk setiap peran. Sang sutradara sempat merasa heran dengan ragamnya motif batik.
Akan tetapi, desainer kondang tersebut menjelaskan bahwa setiap batik memiliki ciri khas tersendiri yang menggambarkan karakter pemainnya. Perang Mahabarata adalah perang klasik yang mengisahkan perebutan tahta Kerajaan Astina Pura sekaligus simbol kebaikan melawan keburukan. Pandawa melawan Kurawa. Dua keluarga sepupu yang terpaksa bertempur di medan laga demi kekuasaan.
"Jadi tak bisa kalau motif batiknya diseragamkan," kata lelaki yang pernah merancang batik untuk Ratu Elizabeth II, Ratu Sophie dari Spanyol, Ratu Juliana dari Belanda, dan Bill Clinton.
Perkembangan batik juga bisa dilihat dari aspek diplomatiknya. Selama ini batik selalu digunakan oleh Presiden saat menerima tamu-tamu kenegaraan. Bahkan, jika Indonesia menghadiri even internasional, para perwakilannya selalu menggunakan batik sebagai ciri khas. Kain ini juga sudah "diterima" oleh pemimpin dunia karena sering dijadikan sovenir.
Sayangnya, Iwan melihat belum ada penasihat khusus presiden yang memberi tahu tentang jenis batik dan waktu penggunaannya. Hal yang sama juga terjadi pada sebagian besar bisnis batik di daerah. Seringkali bisnis batik hanya dikelola keluarga tanpa mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di luar. Kalau sudah seperti itu, tak hanya desain yang ketinggalan jaman, tapi juga tak terjadi transfer teknologi dan pengetahuan.
"Hanya satu dua orang di bisnis ini yang melakukan seluruh pengerjaan dengan benar," ujarnya.
Dari segi bisnis, industri batik sebenarnya cukup mudah dilakukan karena pasarnya tersebar dari tingkat lokal, regional, antarpulau, hingga internasional. Selain harganya yang murah, kreasi produk batik tak sebatas pakaian, namun juga asesoris interior.
Dari Ekskul sampai Idealisme
Untuk mengembangkan batik sebagai pakaian nasional, Iwan Tirta mengusulkan beberapa langkah konkret yang harus dilakukan. Pertama, menginvetarisasi semua perusahaan batik yang tersebar. Catatan ini mencakup orang-orang yang terlibat dalam bisnis dan segala prosesnya. "Mulai dari produser bahan mentah, pencelup, dan perancang," katanya.
Kedua, memasukkan pelajaran membatik dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa SMP dan SMA. Nantinya, ada tiga hal yang dapat mereka pelajari, yakni teori, praktik, dan kunjungan ke pusat batik.
Dari segi teori, siswa harus diberi materi tentang pengenalan tradisi batik, bahan dasar dan bahan tambahan dalam membuat batik, penggunaan alat-alat membatik, pola-pola batik, fungsi dan kegunaan batik, dan proses penggambaran.
Pada tataran praktek, siswa harus bisa membedakan bahan mentah, membedakan jenis batik, membuat batik tulis, dan membuat baik cetak. Lalu, siswa juga harus berkesempatan mengunjungi tempat pembuatan batik untuk mengetahuai manajemen di industri ini.
Ketiga, menanamkan idealisme batik. Idealisme seharusnya menjadi dasar dari semua teori sebelum melangkah ke praktik.
Penurunan kualitas batik selama ini karena pembuat ataupun pebisnis batik tak lagi punya idealisme. Sebagai contoh, batik cetak yang kini dicetak di pabrik ataupun gambar yang hanya ada pada satu sisi.
"Pebisnis batik harus menyisihkan pendapatan mereka untuk riset dan pengembangan desain, seiring usahanya mengembangkan batik sebagai budaya nasional. Jika tidak, semua ide hanya sebatas tataran konsep," urai Iwan.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Kampanye HIV/AIDS Lewat Kesenian
Kamis, 22 Nov 2007
Media kampanye, apapun isunya, sebenarnya sangat beragam. Jika media massa dapat menjangkau banyak orang, ada media lain yang bisa menjangkau target yang sangat spesifik. Misalnya saja menggunakan pemuka agama, pemangku adat, atau melalui kesenian.
Kampanye bahaya HIV/AIDS sudah mulai sekitar 1997 di Indoneisa. Epidemi HIV/AIDS menyebar sangat cepat dan dapat menginfeksi sekitar 60 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia, berdasarkan data Komisi Penanggulangan Aids, setiap harinya ada 169 orang yang terinfeksi baru dan ada 90 kasus kematian karena AIDS.
Untuk mengampanyekan bahaya HIV/AIDS, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) membentuk Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI). Komite ini menggunakan lima saluran kampanye, yakni dunia kerja, kawasan pelabuhan terpadu, kesenian budaya tradisional, media massa, dan institusi pendidikan.
Sebagai contoh, KKI dapat menjangkau audiens 5.000 orang dengan menggelar Wayang Tangkal Narkoba di lima kota (Jakarta, Solo, Tegal, Cirebon, dan Yogyakarta). Menurut perwakilan KKI Bambang Irianto, wayang golek merupakan media yang tepat yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke "grass root".
"Bahasanya mudah dimengerti dan tidak bersifat menggurui sehingga terbentuk kesadaran akan ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba," kata dia. Lalu, dengan pertunjukan wayang diharapkan tercipta daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran.
Sebenarnya, pendidikan HIV/AIDS tak melulu dilakukan pendidik atau guru, tapi juga bisa dilakukan teman sebaya. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Departemen Pendidikan Nasional Widaninggar, peserta didik dapat juga berpartisispasi dalam kegiatan kampanye.
"Peer education (pendidikan sebaya) ini sangat efektif, murah, cepat, dan sederhana," kata Widaninggar dalam pelatihan "Sosialisasi Program Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Pendekatan Kebudayaan" yang berlangsung Jumat, 16/11, di jakarta.
Selain itu, kampanya pencegahan HIV/AIDS bisa juga dengan memberikan kecakapan untuk hidup sehat bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Pada dasarnya, setiap anak memiliki sejumlah kecakapan, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, membina hubungan antar pribadi, mengatasi emosi, dan mengatasi stress.
"Segala kecakapn tersebut merupakan alat yang efektif untuk mendorong remaja bertindak positif, memiliki inisiatif, dan mengendalikan diri. Dengan kecakapan ini, mereka mampu untuk berkata tidak pada seks dan Narkoba," jelas Widaninggar.
Tentunya, kecakapan tersebut juga harus dibekali dengan informasi umum seputar HIV/AIDS. Paling tidak, lanjutnya, ada lima informasi yang harus dipahami anak, yaitu apa itu AIDS, mengapa berbahaya, bagaimana penularannya, cara pencegahan, dan apa yang dapat dilakukan untuk ikut menanggulangi AIDS.
Sementara itu, menurut Irmayanti Meliono dari Fakultas Ilmu Budaya Universita Indonesia, dalam konteks penyampaian pesan dan informasi mengenai HIV/AIDS, maka haruslah diperhatikan pemilihan seni pertunjukan yang tepat dan audiensnya. Jangan lupa bahwa masyarakat Indonesia sangat kompleks dan bisa dilihat dari berbagai faktor, mulai dari pendidikan, agama, ekonomi, hingga adat istiadat. Jika salah mengemas pesan, maka masyarakat bisa langsung menolak pesan tersebut dan bersifat acuh tak acuh.
Maka itu, katanya, ada beberapa strategi yang harus diperhatikan. Pertama, bahasa yang digunakan dalam seni drama atau teater sedapat mungkin menggunakan bahasa daerah, selain bahasa Indonesia. Menurut Irma, akan lebih mudah bagi audiens memahami pesan HIV/AIDS dengan bahasa daerah yang lugas.
Kedua, pemilihan cerita haruslah dinamis dan humoris. Adapun si tokoh utama dalam cerita sebisa mungkin akan menjadi panutan bagi penonton. "Sehingga mereka dapat meniru perilaku yang baik atau setidaknya paham tentang bahaya HIV/AIDS," kata Irma.
Ketiga, para pemain atau pelaku seni harus benar-benar mahir dan menghayati perannya. Keempat, ruang dan waktu pertunjukan diatur dengan baik. Maksudnya, harus disediakan tempat yang memadai, aman, dilengkapi sarana dan prasarana, serta penentuan waktu yang memungkinkan banyak orang menghadirinya.
"Dengan begitu, pesan pendidikan dan pesan moral untuk penanggulangan HIV/AIDS dapat menyasar masyarakat luas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat," terangnya.
Kelima, kerjasama dengan masyarakat seni pertunjukan sangatlah dibutuhkan. Hal ini penting agar pertunjukan tak seni tak hanya bersifat tradisional, tapi juga modern.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Media kampanye, apapun isunya, sebenarnya sangat beragam. Jika media massa dapat menjangkau banyak orang, ada media lain yang bisa menjangkau target yang sangat spesifik. Misalnya saja menggunakan pemuka agama, pemangku adat, atau melalui kesenian.
Kampanye bahaya HIV/AIDS sudah mulai sekitar 1997 di Indoneisa. Epidemi HIV/AIDS menyebar sangat cepat dan dapat menginfeksi sekitar 60 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia, berdasarkan data Komisi Penanggulangan Aids, setiap harinya ada 169 orang yang terinfeksi baru dan ada 90 kasus kematian karena AIDS.
Untuk mengampanyekan bahaya HIV/AIDS, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) membentuk Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI). Komite ini menggunakan lima saluran kampanye, yakni dunia kerja, kawasan pelabuhan terpadu, kesenian budaya tradisional, media massa, dan institusi pendidikan.
Sebagai contoh, KKI dapat menjangkau audiens 5.000 orang dengan menggelar Wayang Tangkal Narkoba di lima kota (Jakarta, Solo, Tegal, Cirebon, dan Yogyakarta). Menurut perwakilan KKI Bambang Irianto, wayang golek merupakan media yang tepat yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke "grass root".
"Bahasanya mudah dimengerti dan tidak bersifat menggurui sehingga terbentuk kesadaran akan ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba," kata dia. Lalu, dengan pertunjukan wayang diharapkan tercipta daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran.
Sebenarnya, pendidikan HIV/AIDS tak melulu dilakukan pendidik atau guru, tapi juga bisa dilakukan teman sebaya. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Departemen Pendidikan Nasional Widaninggar, peserta didik dapat juga berpartisispasi dalam kegiatan kampanye.
"Peer education (pendidikan sebaya) ini sangat efektif, murah, cepat, dan sederhana," kata Widaninggar dalam pelatihan "Sosialisasi Program Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Pendekatan Kebudayaan" yang berlangsung Jumat, 16/11, di jakarta.
Selain itu, kampanya pencegahan HIV/AIDS bisa juga dengan memberikan kecakapan untuk hidup sehat bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Pada dasarnya, setiap anak memiliki sejumlah kecakapan, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, membina hubungan antar pribadi, mengatasi emosi, dan mengatasi stress.
"Segala kecakapn tersebut merupakan alat yang efektif untuk mendorong remaja bertindak positif, memiliki inisiatif, dan mengendalikan diri. Dengan kecakapan ini, mereka mampu untuk berkata tidak pada seks dan Narkoba," jelas Widaninggar.
Tentunya, kecakapan tersebut juga harus dibekali dengan informasi umum seputar HIV/AIDS. Paling tidak, lanjutnya, ada lima informasi yang harus dipahami anak, yaitu apa itu AIDS, mengapa berbahaya, bagaimana penularannya, cara pencegahan, dan apa yang dapat dilakukan untuk ikut menanggulangi AIDS.
Sementara itu, menurut Irmayanti Meliono dari Fakultas Ilmu Budaya Universita Indonesia, dalam konteks penyampaian pesan dan informasi mengenai HIV/AIDS, maka haruslah diperhatikan pemilihan seni pertunjukan yang tepat dan audiensnya. Jangan lupa bahwa masyarakat Indonesia sangat kompleks dan bisa dilihat dari berbagai faktor, mulai dari pendidikan, agama, ekonomi, hingga adat istiadat. Jika salah mengemas pesan, maka masyarakat bisa langsung menolak pesan tersebut dan bersifat acuh tak acuh.
Maka itu, katanya, ada beberapa strategi yang harus diperhatikan. Pertama, bahasa yang digunakan dalam seni drama atau teater sedapat mungkin menggunakan bahasa daerah, selain bahasa Indonesia. Menurut Irma, akan lebih mudah bagi audiens memahami pesan HIV/AIDS dengan bahasa daerah yang lugas.
Kedua, pemilihan cerita haruslah dinamis dan humoris. Adapun si tokoh utama dalam cerita sebisa mungkin akan menjadi panutan bagi penonton. "Sehingga mereka dapat meniru perilaku yang baik atau setidaknya paham tentang bahaya HIV/AIDS," kata Irma.
Ketiga, para pemain atau pelaku seni harus benar-benar mahir dan menghayati perannya. Keempat, ruang dan waktu pertunjukan diatur dengan baik. Maksudnya, harus disediakan tempat yang memadai, aman, dilengkapi sarana dan prasarana, serta penentuan waktu yang memungkinkan banyak orang menghadirinya.
"Dengan begitu, pesan pendidikan dan pesan moral untuk penanggulangan HIV/AIDS dapat menyasar masyarakat luas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat," terangnya.
Kelima, kerjasama dengan masyarakat seni pertunjukan sangatlah dibutuhkan. Hal ini penting agar pertunjukan tak seni tak hanya bersifat tradisional, tapi juga modern.
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Kenapa Harus BHP?
Yogyakarta | Rabu, 21 Nov 2007
Meski masih berupa Rancangan Undang-undang, namun penolakan Badan Hukum Pendidikan (BHP) sudah ditegaskan. Baik oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kampus yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), mahasiswa, praktisi pendidikan, hingga masyarakat umum.
PTN maupun BHMN menolak BHP karena melihatnya sebagai keinginan pemerintah untuk melakukan privatisasi, meniadakan pendanaan oleh negara, dan menghapus pensiun. Pihak PTS melihat RUU tersebut sebagai agenda tersembunyi dari pemerintah untuk menyingkirkan peran yayasan dan menghilangkan aset mereka. Sedang praktisi, mahasiswa, dan masyarakat umum melihat RUU ini sebagai kehendak pemerintah untuk mengomersilkan pendidikan.
Tentulah tidak mengherankan jika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengagendakan pembahasan RUUBHP pada Sosialisasi Kebijakan dan Capaian Kerja Depdiknas 2005-2007, Sabtu, 17/11, di Yogyakarta. Salah satu anggota Badan Kerja RUUBHP, Johannes Gunawan pun didaulat untuk menjawab segala pertanyaan.
Yang jelas, kata Johannes, tidak benar jika pemerintah ingin lepas tangan dengan dunia pendidikan. Dalam pasal 32 drart RUUBHP yang dibuat November 2007 menyatakan bahwa negara akan tetap membiayai lima pos pendidikan. Meski anggaran belum mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi pemerintah akan menyalurkan dana untuk Wajib Belajar 9 tahun, biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan bagi peserta didik.
"Ini membuktikan pemerintah tidak lepas tangan. Menurut Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) bantuan tersebut akan disalurkan melalui hibah berbasis kinerja atau prestasi," jelas Johannes yang juga Sekretaris Majelis Pendidikan Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas.
UUSisdiknas juga mengatur bahwa penyelenggara atau satuan pendidikan harus diberikan kewenangan mengatur sendiri dirinya. Dalam hal ini, penyelenggara tak sekedar aparat Depdiknas dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tak lagi bagian dari departemen. Pada PTS, mereka tak lagi menjadi aparat yayasan karena sudah berbadan hukum.
Johannes juga mengherankan adanya pihak yang menolak BHP karena menganggapnya sebagai privatisasi pendidikan. "Privatisasi terjadi jika pemerintah tak mampu dan mempersilahkan swasta untuk mengelola. Toh dari dulu juga swasta boleh menyelenggarakan pendidikan," ucapnya heran.
Yang benar, menurutnya, bahwa PTN/PTS harus otonom. "Pemerintah pasti mendanai karena sudah perintah Undang-undang."
Dengan berstatus BHP, berarti satuan pendidikan punya kekayaan yang terpisah dari pendidirinya. Ia mengibaratkannya membuat Perseroan Terbatas dimana asetnya harus terpisah dari aset pendirinya.
Beberapa Perguruan Tinggi sempat mengungkapkan wacana Badan Layanan Umum (BLU) karena tak ingin menjadi BHP. Padahal, menurut UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberi pelayanan pada masyarakat.
"Jadi BLU tidak otonom karena status hukumnya tidak terpisah. Karena itu, dia tetap punya kewajiban menyetorkan pendapatannya ke negara. BHP tidak punya kewajiban seperti itu sehingga mereka bisa mengelola sendiri kekayaannya untuk mengembangkan diri. Lagipula, secara hukum, BLU bertentangan dengan UU Sisdiknas," jelas Johannes yang juga guru besar Fakultas Hukum di Universitas Parahyangan, Bandung.
Selain itu, ia juga menyayangkan adanya pihak yang beranggapan bahwa BHP adalah agenda tersembunyi untuk islamisasi. "Karena ada Majelis Wali Amanat (MWA) yang diambil dari istilah islam. Dalam bahasa Inggris, MWA ini disebut board of trustees. Kalau tak mau pakai istilah islam, ya tersah saja namanya apa asalkan fungsinya tetap."
Dalam RUUBHP disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki empat fungsi pokok, yaitu penentu kebijakan umum tertinggi, penentu kebijakan akademik, audit bidang nonakademik, dan pengelolaan pendidikan. Sedang pada pendidikan dan dasar dan menengah, paling tidak ada fungsi pokok, yaitu penentu kebijakan umum tertinggi dan pengelolaan pendidikan.
Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa BHP menyingkirkan peran yayasan? Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI). Beberapa waktu lalu mengajukan uji materi Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua ABPPTSI Thomas Suyitno berpotensi memunculkan masalah karena akan mematikan banyak yayasan yang sudah puluhan tahun mengabdi pada dunia pendidikan.
Sementara itu, Johannes menegaskan bahwa RUU BHP ini justru makin mengkohkan peran yayasan. Berdasarkan Undang-undang yayasan no.16 tahun 2003, yayasan tak boleh secara langsung mengadakan kegiatan usaha. Jika menyelenggarakan pendidikan, yayasan harus membentuk badan usaha. Padahal, UU Sisdiknas memerintahkan BHP haruslah nirlaba. Jadi, kalau mau memakai UU Yayasan, semua PTS harus menjadi perseroan terbatas.
"Selama ini, satuan pendidikan yang mencari uang untuk yayasan. Padahal kan terbalik. Dengan RUU BHP ini, satuan pendidikan tak harus menyetor laba ke yayasan dan bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk penyelenggaraan pendidikan."
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Meski masih berupa Rancangan Undang-undang, namun penolakan Badan Hukum Pendidikan (BHP) sudah ditegaskan. Baik oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kampus yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), mahasiswa, praktisi pendidikan, hingga masyarakat umum.
PTN maupun BHMN menolak BHP karena melihatnya sebagai keinginan pemerintah untuk melakukan privatisasi, meniadakan pendanaan oleh negara, dan menghapus pensiun. Pihak PTS melihat RUU tersebut sebagai agenda tersembunyi dari pemerintah untuk menyingkirkan peran yayasan dan menghilangkan aset mereka. Sedang praktisi, mahasiswa, dan masyarakat umum melihat RUU ini sebagai kehendak pemerintah untuk mengomersilkan pendidikan.
Tentulah tidak mengherankan jika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengagendakan pembahasan RUUBHP pada Sosialisasi Kebijakan dan Capaian Kerja Depdiknas 2005-2007, Sabtu, 17/11, di Yogyakarta. Salah satu anggota Badan Kerja RUUBHP, Johannes Gunawan pun didaulat untuk menjawab segala pertanyaan.
Yang jelas, kata Johannes, tidak benar jika pemerintah ingin lepas tangan dengan dunia pendidikan. Dalam pasal 32 drart RUUBHP yang dibuat November 2007 menyatakan bahwa negara akan tetap membiayai lima pos pendidikan. Meski anggaran belum mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi pemerintah akan menyalurkan dana untuk Wajib Belajar 9 tahun, biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan bagi peserta didik.
"Ini membuktikan pemerintah tidak lepas tangan. Menurut Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) bantuan tersebut akan disalurkan melalui hibah berbasis kinerja atau prestasi," jelas Johannes yang juga Sekretaris Majelis Pendidikan Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas.
UUSisdiknas juga mengatur bahwa penyelenggara atau satuan pendidikan harus diberikan kewenangan mengatur sendiri dirinya. Dalam hal ini, penyelenggara tak sekedar aparat Depdiknas dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tak lagi bagian dari departemen. Pada PTS, mereka tak lagi menjadi aparat yayasan karena sudah berbadan hukum.
Johannes juga mengherankan adanya pihak yang menolak BHP karena menganggapnya sebagai privatisasi pendidikan. "Privatisasi terjadi jika pemerintah tak mampu dan mempersilahkan swasta untuk mengelola. Toh dari dulu juga swasta boleh menyelenggarakan pendidikan," ucapnya heran.
Yang benar, menurutnya, bahwa PTN/PTS harus otonom. "Pemerintah pasti mendanai karena sudah perintah Undang-undang."
Dengan berstatus BHP, berarti satuan pendidikan punya kekayaan yang terpisah dari pendidirinya. Ia mengibaratkannya membuat Perseroan Terbatas dimana asetnya harus terpisah dari aset pendirinya.
Beberapa Perguruan Tinggi sempat mengungkapkan wacana Badan Layanan Umum (BLU) karena tak ingin menjadi BHP. Padahal, menurut UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberi pelayanan pada masyarakat.
"Jadi BLU tidak otonom karena status hukumnya tidak terpisah. Karena itu, dia tetap punya kewajiban menyetorkan pendapatannya ke negara. BHP tidak punya kewajiban seperti itu sehingga mereka bisa mengelola sendiri kekayaannya untuk mengembangkan diri. Lagipula, secara hukum, BLU bertentangan dengan UU Sisdiknas," jelas Johannes yang juga guru besar Fakultas Hukum di Universitas Parahyangan, Bandung.
Selain itu, ia juga menyayangkan adanya pihak yang beranggapan bahwa BHP adalah agenda tersembunyi untuk islamisasi. "Karena ada Majelis Wali Amanat (MWA) yang diambil dari istilah islam. Dalam bahasa Inggris, MWA ini disebut board of trustees. Kalau tak mau pakai istilah islam, ya tersah saja namanya apa asalkan fungsinya tetap."
Dalam RUUBHP disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki empat fungsi pokok, yaitu penentu kebijakan umum tertinggi, penentu kebijakan akademik, audit bidang nonakademik, dan pengelolaan pendidikan. Sedang pada pendidikan dan dasar dan menengah, paling tidak ada fungsi pokok, yaitu penentu kebijakan umum tertinggi dan pengelolaan pendidikan.
Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa BHP menyingkirkan peran yayasan? Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI). Beberapa waktu lalu mengajukan uji materi Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua ABPPTSI Thomas Suyitno berpotensi memunculkan masalah karena akan mematikan banyak yayasan yang sudah puluhan tahun mengabdi pada dunia pendidikan.
Sementara itu, Johannes menegaskan bahwa RUU BHP ini justru makin mengkohkan peran yayasan. Berdasarkan Undang-undang yayasan no.16 tahun 2003, yayasan tak boleh secara langsung mengadakan kegiatan usaha. Jika menyelenggarakan pendidikan, yayasan harus membentuk badan usaha. Padahal, UU Sisdiknas memerintahkan BHP haruslah nirlaba. Jadi, kalau mau memakai UU Yayasan, semua PTS harus menjadi perseroan terbatas.
"Selama ini, satuan pendidikan yang mencari uang untuk yayasan. Padahal kan terbalik. Dengan RUU BHP ini, satuan pendidikan tak harus menyetor laba ke yayasan dan bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk penyelenggaraan pendidikan."
Ika Karlina Idris
Dimuat di Jurnal Nasional
Subscribe to:
Posts (Atom)
