Ada lima tulisan dengan tema Lost Generation. Dimuat di Jurnal Nasional edisi 4 Desember 2006. seluruhnya ada 15 tulisan, sisanya ditulis oleh partner saya, Christine dan Dian Suci.

Intinya, kami ingin memberi tahu kondisi pembangunan di Indonesia, baik itu pembangunan pendidikan, infrastuktur, ekonomi, dan kesehatan. Dan apakah kondisi pembangunan saat ini berpotensi ke arah Lost Generation? atau malah tidak? silahkan interpretasikan sendiri.

Sekilas tentang Pembangunan Manusia
Jakarta-Jurnal Nasional

Konsep tentang pembangunan manusia dicetuskan oleh Mahbub ul Haq, seorang ekonom asal Pakistan di tahun 1990. Awalnya, konsep ini ditujukan untuk menyaingi World Development Reports (Laporan-laporan Pembangunan Dunia) yang dikelurkan oleh Bank Dunia.

Menurut Mahbub, laporan tersebut lebih fokus ke segi fisik pembangunan.
Padahal, pembangunan seperti itu telah membawa dunia ke dalam tiga krisis mendasar, yaitu kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik.

Konsep pembangunan ini juga didukung oleh pemenang nobel ekonomi Amartya Sen. Di dalam Freedom as Development (1999), ia menyebutkan bahwa inti pembangunan adalah kebebasan.

Sedang yang menjadi sumber ketidakbebasan adalah kemiskinan dan tirani, rendahnya peluang ekonomi dan pemiskinan sosial sistematis, pengabaian fasilitas publik, dan tekanan dari negara.

Menurut Sosiolog Paulus Wirutomo, inti dari pembangunan manusia adalah pambangunan dari, untuk, dan dengan partisipasi manusia. “Pembangunan manusia dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kalau kualitas manusia malah merosot, berarti bukan pembangunan.”

Adapun pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Di antaranya dilihat dari pemenuhan atas pangan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Pembangunan ini tidak hanya mengukur dari pendapatan per kapita yang seringkali menyembunyikan ketimpangan.

Semuanya ukuran tersebut disajikan dalam Human Development Report (HDR). Setiap anggota PBB mengirmkan HDR-nya masing-masing.

“Hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu negara menjalankan atau malah mengabaikan pembangunan manusianya,” papar Paulus.

Hingga kini, HDR menjadi instrumen penting bagi United Nations Development Program (UNDP) untuk mencapai tujuannya, yaitu pemberantasan kemiskinan. Meski demikian, setiap tahun topik yang diusung selalu berbeda, hal ini untuk memberi masukan tentang mekanisme penanganan setiap masalah. (Ika Karlina Idris)

Pembangunan Infrastruktur untuk Manusia

Jakarta-Jurnal Nasional

Nurhikmah, 25 tahun, adalah contoh penglaju. Ia tinggal di Bekasi dan bekerja di Muara Angke, Jakarta Utara. Sehari-hari, ia pergi ke kantor menggunakan kereta api ekonomi. Di awal bulan, sesekali perempuan yang bekerja di Bank swasta ini menggunakan kereta ekspress.

“Kadang-kadang juga saya naik bus. Tapi ribet. Harus ke terminal Pulo Gadung dulu, turun di Grogol, dan menyambung dengan angkot,” ceritanya suatu malam saat sedang menunggu kereta di stasiun Kota, Jakarta Pusat.

Berapa waktu yang dihabiskan Nurhikmah di jalan? Cukup 5 jam saja, pergi pulang. Jika ada lima hari kerja dalam satu minggu, berarti perempuan dengan perawakan kecil dan berkulit putih ini menghabiskan 25 jam dalam satu minggu. Hanya untuk berada di jalan!

Tentu saja waktu itu bisa bertambah di musim penghujan. Jalanan yang banjir membuat macet di mana-mana.

“Padahal waktu yang terbuang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu,” ujar Sosiolog Paulus Wirutomo dalam suatu sesi perkuliahan tentang Pembangunan Manusia beberapa waktu lalu.

Tentu saja Nurhikmah tidak sendiri. Ada ribuan orang yang menjadi tidak produktif karena waktu mereka dihabiskan di jalan. Semuanya gara-gara menggunakan angkutan umum. Sedang yang menggunakan angkutan pribadi, bisa dibilang setali tiga uang.

“Infrastruktur kita memang masih kurang. Selain itu, tidak sesuai dengan fungsinya,” urai Paulus.

Sosiolog dari Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa jalan haruslah diutamakan untuk kendaraan publik dari pada kendaraan pribadi. Tapi sayang, hal yang sebaliknya terjadi di Jakarta.

“Saat ini, tidak hanya mobil yang ‘menyerang’ Jakarta. ‘Orang bawah’ pun ‘menyerang’ dengan motor-motor mereka. Lagi-lagi karena kurangnya angkutan umum.”

Meski terlambat, diakuinya, pemerintah sudah berbenah dengan adanya busway dan konsep angkutan umum lain. Akan tetapi, masih banyak ketidaknyamanan, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas.

“Mau tidak mau, orang-orang masih lebih memilih naik motor. Apalagi kita semua tahu bagaimana ugal-ugalannya perilaku pengendara motor di Jakarta. Pembangunan Infrastruktur tidak hanya menyangkut fisiknya saja, tapi juga membentuk budaya pengguna jalan sopan dan disiplin lalu lintas . Kalau melihat perilaku pengendara motor kita, rasanya pembangunan ke arah sana masih panjang, ” urainya.

Hal yang sama berlaku untuk pembangunan infrastruktur yang lain, misalnya pendidikan. Yang penting adalah “software”, bukan “hardware”. Maksudnya, jangan hanya membangun gedung sekolah, tapi matangkan juga kurikulumnya.

Sekolah, menurut Paulus Wirutomo, haruslah bisa menghasilkan manusia yang mandiri. Semakin tinggi tingkat sekolah seseorang, semakin ia butuh lapangan pekerjaan. Harusnya, ia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Ia menjelaskan,”Setelah lulus kuliah, banyak orang kita melanjutkan sekolahnya karena mereka tidak siap bekerja. Sekolah kita cenderung menghasilkan orang-orang yang tidak mampu berpikir kreatif karena yang dijarkan hanya hafalan saja. Harusnya, anak-anak juga dinilai dari kreatifitas dan kemandirian mereka.”

Selain sistem pendidikan, sistem keuangan juga harus mendukung kemandirian seseorang. Kemandirian tidak hanya ditentukan oleh individu, tapi juga ada fasilitas permodalan yang membuat mereka mampu untuk itu. (Ika Karlina Idris)