Perum Damri Hidup Segan Mati Tak Mau

Jakarta-Jurnal Nasional

SEPERTI halnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor jasa angkutan lainnya yang setiap tahun cenderung merugi, Perum Damri juga mengalami hal serupa. Bahkan kerugian itu ditaksir semakin membesar.

Anggota Dewan Pengawas Perum Damri, Suripno, mengatakan bahwa jumlah kerugian yang diderita perusahaan setiap tahun tak menunjukkan penyusutan. Setelah ditelisik penyebab kerugian terletak pada besarnya jumlah pegawai dibandingkan jumlah armada.

Sekadar perbandingan, kata dia, pada tahun 2005 jumlah karyawan berjumlah 6.529 orang sementara jumlah armada 1.698, kemudian akhir tahun lalu jumlah pegawai tercatat 6.185 orang dengan jumlah armada yang siap beroperasi sebanyak 1.200.

"Dari jumlah itu, komposisi pengemudi ada 37 persen atau sebanyak 2.344 orang di tahun 2006," katanya kepada Jurnal Nasional, Senin (29/1)

Adapun jumlah kondektur sebanyak 1.064 orang dan pegawai di bagian direksi serta administrasi sekitar sekitar 2.777 orang. Menurut Kepala Seksi Hukum, Humas dan Organisasi Perum Damri, Elizar, jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan jumlah armada mengakibatkan adanya pegawai yang makan gaji buta alias tetap dibayar meski tidak bekerja.

Sebagai contoh, di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Medan hanya 15 bus yang beroperasi, padahal jumlah pengemudi tercatat 40 orang. Artinya ada 25 orang yang makan gaji buta. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, kata dia, dengan membagi waktu operasi dalam dua shift.

"Semula kan bus kami banyak, jadi hanya ada long shift. Tetapi karena sudah banyak yang rusak, makanya kami bikin jadi dua shift. Untuk kasus UPT Medan, kalau dihitung-hitung kan malah kekurangan sopir," papar Elizar.

Kendati demikian, Suripno tidak sependapat dengan komentar Elizar. Dia menegaskan, bahwa jumlah pegawai di Perum Damri terlalu tinggi dan sudah melampaui kapasitas perusahaan BUMN tersebut dalam membayar gaji. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan mengurangi jumlah pegawai. Sayangnya hal tersebut juga sulit dilakukan.

Bagaimanapun, pegawai yang diberhentikan harus diberi uang pesangon. "Tapi, aset yang dimilki Damri tidak cukup untuk bayar pesangon mereka. Karena itu pegawai tetap dipertahankan," kata Suripno yang juga menjabat sebagai Direktur Keselamatan Transportasi Darat Departemen Perhubungan.

Suripno menambahkan, penyakit lainnya adalah adanya pegawai meski sudah pensiun namun masih tetap bekerja. Akibatnya perusahaan tak punya uang untuk membayar pensiun.

"Pegawai yang harusnya sudah pensiun tetap bekerja dengan gaji 60 persen, padahal mereka tak melakukan apa-apa." Ungkapnya

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Damri akan mengalami nasib serupa seperti Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD). Maksudnya, meski semua aset sudah dijual, tapi tetap tak mencukupi sehingga berhutang pada karyawan.

Suripno mengakui, jumlah pegawai yang berlebih juga disebabkan ketidakmampuan Damri untuk membeli armada baru. Bahkan, jumlah bus yang usianya di atas 15 tahun ada sekitar 80 persen dari jumlah yang ada.

Bagaimana solusinya? Langkah terbaik, kata dia, dengan menutup UPT yang merugi. "Hanya trayek dari Bandara ke terminal bus seperti Jakarta, Bandung, dan Pontianak. Selebihnya seperti UPT Makassar, Medan, Solo, Yogyakarta, dan Semarang cenderung merugi," paparnya.

Masih menurut Suripno, ia sebenarnya sudah merasa lelah setiap kali mengusulkan hal tersebut kepada direksi selalu tidak ditanggapi, karena direksi merasa setiap tahun terus menambah armada meski tidak signifikan

"Jika terus-terusan begini, Damri bisa tinggal kenangan," Tahun 2006, Damri melakukan penambahan bus AC sebanyak 70 unit yang disebar ke sejumlah UPT, seperti Makassar 10 unit, Medan 10 unit, Bandung 15 unit, dan Surabaya 20 unit.

Hanya saja penambahan bus tersebut sebagian baru direalisasikan tahun ini. "Kami membutuhkan 1000 unit bus, bukan 70 unit," jelasnya.Untuk tahun ini, Damri merencanakan melakukan penambahan lagi sebanyak 60 unit bus AC, bekerjasama dengan pihak ketiga. 'Maklum saja harga satu unit bus sekitar Rp700 juta," pungkasnya. (Ika Karlina Idris )

Bertahan dengan Alat-alat Tua

Jakarta-Jurnal Nasional

Sebuah kapal tanker seberat 500 ton tampak tak berdaya. Dinding yang ada di lambung depan sebelah kanannya bolong. Butuh diganti atau paling tidak ditambal agar tidak bocor.

“Peraturannya, kalau ketebalan sudah tinggal 7 mili (meter) lagi, harusnya diganti. Tapi kan biayanya besar, makanya biasanya yang punya kapal minta dilas saja kalau ada yang bocor,” kata seorang pekerja konstruksi kapal bernama Kardam.

Sudah sekitar 20 tahun lelaki bernama lengkap Kardam Rosadi ini menangani konstruksi kapal. Ia adalah pekerja di PT Dok Kodja Bahari (PT DKB).

“Kira-kira, sudah tiga periode (kepengurusan) manajer. Ini aja itungannya sudah lumayan, apalagi saya cuma pegawai honorer,” katanya sambil mengisap rokok tembakau.

Sore itu, hampir pukul 5, Kardam baru saja selesai bekerja. Ia masih mengenakan seragam biru muda dengan tulisan namanya di bagian kanan, dan tulisan PT DKB di sebelah kiri. Karena seharian mengelas dinding kapal, tangannya kotor dari jari-jari hingga sebatas lengan.

Awal bekerja di PT DKB karena ia diajak saudara yang lebih dulu bekerja di sana. Sebelumnya, ia sempat menjadi kuli bangunan dan berbagai pekerjaan kasar lainnya.

Meski tak berbekal pendidikan resmi, ia nekat juga. “Yah, waktu itu kan asal bisa bekerja juga sudah untung,” katanya.

Namun sayang, lelaki asal Cirebon ini “telat” bekerja di sana. Sekitar tahun 2002 lalu ada pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai tetap. Usia Kardam saat itu sudah di atas 40 tahun, sehingga dianggap terlalu tua untuk diangkat pegawai.

Karena statusnya itulah, maka ayah dari empat orang anak ini menerima gaji hanya setengah dari pegawai tetap. Setiap bulan, ia menerima gaji pokok sekitar Rp 600 ribu. Jika ditambah berbagai macam tunjangan, ia bisa membawa pulang hampir Rp 1 juta.

“Mau nggak mau, harus diakalin. Soalnya, kebutuhan di rumah saya, tiap bulan bisa sampai Rp 3 juta. Anak saya kan masih ada tiga orang yang sekolah,” ceritanya. Besarnya kebutuhan rumah tangga jugalah yang membuat Sri Sumarni, istrinya, membuka warung nasi uduk.

Pendapatan tambahan didapat lelaki 48 tahun ini dari uang lembur. Tapi, lagi-lagi karena statusnya, maka jumlah yang ia terima, hanya setengah dari karyawan tetap. Setiap jam, ia dibayar Rp 4.000. Kalau sebulan lembur terus, ia bisa membawa pulang sekitar Rp 1,5 juta. Tapi itu pun kalau sedang ada proyek.

“Di konstruksi aja, ada lima yang honorer. Memang sih dapatnya nggak sebanyak pegawai tetap. Tapi saya sudah seneng kerja di sini, ibaratnya, saya udah ngerti banget dengan konstruksi kapal. Pokonya, bekerja saja dengan ikhlas. Rezeki itu kan sudah ada yang atur.”

Bekerja di galangan kapal, membuatnya berhubungan dengan alat-alat berat. Jadi, keselamatan tentu nomor satu. Meski honorer, tapi mengakua kalau PT DKB mau menanggung seperempat dari biaya yang ia keluarkan kalau-kalau harus masuk rumah sakit.

Hanya saja, Kardam mengeluhkan tentang standar keselamatan. Harusnya, standar itu dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Kardam mengaku kalau kantor sudah menyediakan alat tersebut, hanya saja kualitasnya tak sesuai standar.

Selain itu, Kardam juga mengeluhkan tentang peralatan yang sudah tua. Maklum saja, galangan V PT DKB, tempatnya bekerja adalah “warisan Belanda”.

“Karena alatnya yang udah tua bikin kita lama kalo ngerjain kapal. Jadinya nggak maksimal. Pokoknya, gimana caranya kita ngakalin alat aja,” ceritanya.

Salah satu alat yang paling sering digunakannya adalah las. Wajar jadinya jika ia ahli dalam bidang ini. Bahkan, warga gang Kancil, jalan Pegangsaan, Cilincing, Tanjung Priok ini berangan-angan punya bengkel las.

“Saya kan sebentar lagi pensiun. Inginnya sih buka bengkel las, karena saya mampunya cuma nge-las. Tapi modalnya besar, mesin las aja harganya Rp 10 juta. Belum sewa tempat ama yang lainnya.” (Ika)